Kominfo Ajak Bangun Persamaan Persepsi Lintas Humas Pemerintahan

Jakarta Pusat, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong persamaan persepsi dan peningkatan peran pejabat pranata hubungan masyarakat untuk mendukung orkestrasi komunikasi publik Presidensi G20 Indonesia sangat strategis. 

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong mengajak pejabat humas pemerintah  ikut serta menggaungkan Presidensi G20 Indonesia yang berlangsung hampir sepanjang tahun 2022 ini.

“Sebagai sesama praktisi kehumasan, perlu membangun persamaan persepsi lintas lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menggaungkan isu-isu krusial yang tercakup dalam Presidensi G20. Kerja sama atau kolaborasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan sebagai mitra kerja perlu kita perkuat mendukung Presidensi G20 ini,” ujarnya dalam Kick Off Meeting Ikatan Pranata Humas dengan Tema “GPR Together, GPR Stronger”, yang berlangsung virtual dari Jakarta Pusat, Sabtu (29/01/2022). 

Menurut Dirjen Usman Kansong, Presidensi G20 Indonesia akan menggelar 150 pertemuan lebih di 19 kota yang dimotori kementerian dan lembaga untuk mengangkat isu sektor masing-masing. Namun demikian, Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyatakat arti penting untuk penyebarluasan informasi mengenai kepentingan bangsa dan negara.

“Arahan dari Menteri Komunikasi dan Informatika terkait komunikasi publik Presidensi G20 Indonesia sangat jelas bahwa setiap instansi perlu mengenyampingkan ego sektoral agar orkestrasi komunikasi berjalan dengan harmonis. Kita perlu mengorkestrasi agenda komunikasi publik nasional agar visi utama Presidensi G20 tercapai,” ungkapnya.

Dirjen Usman Kansong menyatakan di era reformasi yang lebih demokratis ini komunikasi publik terdesentralisasi di kementerian dan lembaga dari pusat sampai daerah. Berbeda dengan komunikasi masa sebelumnya yang tersentralisasi di Departemen Penerangan atau pun di Sekretariat Negara.

“Di sinilah letak tantangan Humas Pemerintah bagaimana mampu mengorkestrasi dan mau diorkestrasi,” tandasnya.

Menurut Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Presiden beberapa kali menyampaikan program pemerintah begitu banyak dalam menyejahterakan masyarakat, tetapi tidak diimbangi dengan kepercayaan publik kepada pemerintah.

“Pemerintah telah bekerja keras untuk menyejahterahkan masyarakat. Walaupun sekarang ini kepercayaan publik terhadap pemerinah semakin baik tetapi mestinya bisa lebih baik. Di situlah letak peran Humas Pemerintah untuk semakin meningkatkan kepercayaan publik. Kita sebagai Humas Pemerintah harus mendayagunakan seluruh aset komunikasi yang kita  miliki untuk mencapai peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” jelasnya.

Dirjen Usman menyatakan posisi Indonesia selama Presidensi G20 merupakan kesempatan emas dan menjadi momentum untuk mempromosikan kemajuan pembangunan Indonesia kepada dunia.

“Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak Iprahumas untuk ikut serta menggaungkan Presidensi G-20 Indonesia,” ungkapnya.

Membumi

Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia mencakup persiapan dan pertemuan sepanjang tahun yang terdiri dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT, Pertemuan Tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, Sherpa Track, Finance Track, pertemuan tingkat deputi, working group, dan engagement group. 

Menurut Dirjen IKP Kementerian Kominfo, dari rangkaian kegiatan tersebut, salah satu yang diminta Presiden Joko Widodo agar apa yang dibicarakan harus konkret dan membawa manfaat, khususnya bagi masyarakat Indonesia.

“Komunikasi publiknya pun harus membumi karena memang ada anggapan umum bahwa isu-isu Presidensi G20 bersifat elitis. Karena itu kita harus membumikannya,” jelasnya.

Menurut Dirjen Usman, Kementerian Kominfo sudah meluncurkan G-20 Pedia yang bisa diakses di Indonesia.id. untuk melibatkan masyarakat dan menjangkau masyarakat dengan informasi tentang G-20.

“Akan banyak agenda sepanjang Presidensi G-20. Saya harap rekan-rekan semua secara konsisten mengamplifikasi dan mendiseminasi informasi untuk setiap isu yang diangkat maupun kegiatan yang diselenggarakan. Kalau boleh saya meminta Iprahumas dapat menyisipkan satu rubrik khusus G-20 di Kanal Iprahumas yang tayang mingguan,” harapnya.

Menurut Dirjen IKP Kementerian Kominfo, banyak hal yang bisa dilakukan untuk menggaungkan Presidensi G20 di instansi masing-masing, melalui pemasangan baliho, spanduk, umbul-umbul dan segala bentuk komunikasi luar ruangan.

“Bahkan kami di Kominfo juga sudah meng-approach sejumlah start up. Kita sudah bicara dengan Gojek agar mitra driver Gojek ada logo G20 di helm. Ini adalah upaya untuk mengaungkan G-20,” paparnya.

Meski demikian, Dirjen Usman mengingatkan agar perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan mulai dari agenda, isu prioritas hingga isu-isu krusial media sosial. 

“Untuk itu kita perlu memahami hal-hal yang perlu kita lakukan dan hal-hal yang perlu kita waspadai. Presidensi G20 adalah nation branding. Dan salah satu tugas Humas apalagi Humas Pemerintah adalah melakukan nation branding. Kesuksesan keketuan dan penyelenggaraan terletak pada peran dan kontribusi kita semua,” ajaknya.

Hadir dalam acara tersebut secara virtual, Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Muharram Marzuki; Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro; Deputi Bidang SDM  Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denni; Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama; serta Kepala Biro Humas Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiarto. 

Hadir secara langsung Ketua Umum Iprahumas, 2016-2018, Endah Kartikawati; Ketua Umum Iprahumas 2019-2021, Meilani; dan Ketua Umum Iprahumas 2022-2024, Thoriq Ramadhani.  Sementara anggota Iprahumas ada yang hadir secara online maupun offline. (rb/m)