FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    22 12-2021

    130

    Skema Pinjam Lahan Memacu Akselerasi

    Kategori Artikel | doni003

    Dalam suatu kesempatan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menanyakan kepada Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, terkait kesiapan lahan untuk pembangunan BTS maupun jaringan serat optik di kawasan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Lahan merupakan hal yang amat penting dalam akselerasi transformasi digital, khususnya di wilayah timur Indonesia. Menkominfo berharap, tidak ada masalah menyangkut lahan yang disiapkan untuk infrastruktur TIK di sana.

    "Siap, Pak. Tidak ada masalah," jawab Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, saat kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Jumat (10/12/2021).

    Di Kabupaten Manggarai Barat sendiri direncanakan bakal dibangun 24 base transceiver station (BTS) Edzdari total 421 BTS di seluruh NTT. Labuan Bajo dinilai strategis sebagai hub bagi jaringan serat optik di wilayah timur Indonesia. Di tempat destinasi pariwisata superprioritas tersebut juga akan dibangun pusat data nasional.

    Persoalan pembebasan lahan kerap menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur. Entah, masalahnya terkait status lahannya, letak lahan tidak sesuai rencana, penolakan dari warga sekitar, dan sebagainya.

    Oleh karena itu, guna mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui skema pinjam pakai lahan.

    Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Anang Achmad Latif menyatakan, perjanjian kerja sama pinjam pakai lahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan rencana yang sudah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024.

    Menurutnya, penyediaan infrastruktur telekomunikasi seluruh desa dan kelurahan di wilayah 3T menjadi tanggung jawab Badan Layanan Umum BAKTI Kementerian Kominfo. "Kami dimandatkan untuk menutup kesenjangan digital di 9.113 (desa dan kelurahan), di mana di tahun 2020 kami sudah menyelesaikan kira-kira 1.200 lebih untuk layanan 4G," ujarnya, dalam Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Pembangunan BTS USO BAKTI, di Jakarta, Senin (13/12/2021).

    Perjanjian Penandatanganan Pinjam Pakai Lahan tersebut dihadiri pimpinan kepala daerah dari 14 kabupaten, yaitu Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Papua Barat), Boven Digoel (Papua), Merauke (Papua), Buru (Maluku), Banggai Kepulauan (Sulawesi Tengah), Tojo Una-Una (Sulawesi Tengah), Pulau Taliabu (Maluku Utara), Boalemo (Gorontalo), Paniai (Papua), Kayong Utara (Kalimantan Barat), Kepulauan Yapen (Papua), Gorontalo Utara (Gorontalo), Kepulauan Natuna (Kepri), dan Buru Selatan (Maluku).

    Pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi khususnya di wilayah 3T merupakan program kerja utama BAKTI Kementerian Kominfo. Salah satu program yang akan diselesaikan yaitu penyediaan sinyal 4G melalui pembangunan BTS di 7.904 lokasi hingga tahun 2022 mendatang.

    Menurut Dirut Anang Latif, dalam membangun infrastruktur telekomunikasi, operator seluler biasanya menggunakan SITAC atau Site Acquisition. Namun demikian, pemerintah membentuk skema kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan terobosan.

    Dari skema tersebut, kepemilikan lahan tetap milik pemerintah daerah tetapi ada aset pemerintah pusat yang akan beroperasi di sana. Aset tersebut dapat dioperasikan sampai lebih dari 10 tahun.  Sampai akhir 2021 targetnya bisa menuntaskan 4.200 titik. sisanya 3.704 di tahun depan.  Sekitar 60-70 persen sudah diselesaikan.

    Dalam skema kerja sama itu, pemerintah daerah menyiapkan lahan dan izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan pemerintah pusat diberi fasilitas pembebasan IMB untuk membangun infrastruktur telekomunikasi. Kominfo tidak perlu menyiapkan anggaran pembebasan lahan, sebab semuanya difasilitasi oleh pemerintah daerah.

    "Lokasinya (posisi menara BTS) berada di tengah desa agar bisa menjaga (jangkauan) populasi, bukan di luar desa atau bahkan di gunung. Karena prinsip kami saat ini menggunakan Satu Desa Satu Tower BTS yang bisa menjangkau di tengah kampung atau desa tersebut," imbuh Dirut BAKTI.

    BAKTI Kominfo sejak 2015 hingga 2020 telah melakukan pembangunan maupun upgrading layanan BTS ke teknologi 4G. Ketika itu, Kominfo hanya mengandalkan pembiayaan dari kontribusi operator berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak Universal Service Obligation (PNBP USO) sebesar 1,25 persen dari pendapatan operator setiap tahun.

    Namun, sejak 2021 untuk pertama kalinya pemerintah ikut terlibat dalam penggelaran infrastruktur telekomunikasi. Sebelumnya, Kementerian Kominfo terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait perlunya kehadiran pemerintah dalam proyek infrastruktur telekomunikasi.

    "Seperti di mana pemerintah juga membangun chip in dalam infrastruktur jalan raya, infrastruktur listirik, bendungan dan lain-lain. Namun di situasi yang kita pahami APBN yang hampir setiap tahunnya pasti selalu defisit, tentunya prioritas inilah yang sulit didapatkan dari sektor kami di telekomunikasi," tukas Anang Latif.

    Penerapan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembangunan BTS di seluruh tanah air bakal menuntaskan area blankspot di 12.548 wilayah di akhir 2022. Dengan begitu, mulai 2023 pemerintah bisa fokus meningkatkan fungsi, konten internet secara positif termasuk e-government bisa beroperasi di seluruh desa.

    Sumber : indonesia.go.id

    Berita Terkait

    Menghentikan Sepak Terjang Pinjol yang Meresahkan

    Pemerintah bertekad melakukan upaya bersama untuk memberantas dan menindak tegas praktik-praktik pinjaman online ilegal yang merugikan masya Selengkapnya

    10 Sektor Prioritas untuk Memacu Transformasi Digital

    Transformasi digital nasional dilakukan dengan fokus pada sepuluh sektor prioritas untuk mempercepat terwujudnya infrastruktur, pemerintahan Selengkapnya

    Saatnya Bersih-Bersih Pinjaman Online Nakal

    Pemerintah telah mengeluarkan pernyataan bersama untuk memberantas penyelenggara pinjaman online dan investasi ilegal karena telah merugikan Selengkapnya

    Sia-sia Membeli Ponsel Ilegal

    Masyarakat kini harus teliti dan hati-hati saat hendak membeli perangkat telekomunikasi, yakni ponsel, komputer genggam, dan komputer tablet Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA