FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    24 09-2021

    532

    Bahas Revisi UU ASN, Wapres: Jangan Lemahkan Reformasi Birokrasi

    Kategori Berita Pemerintahan | doni003

    Jakarta, Kominfo – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin hari ini memimpin rapat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Jumat (24/09/2021) siang.

    “Di sini kita ada tiga bahan, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian usulan DIM dari pemerintah (yakni) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan yang ketiga ada rekomendasi berupa memo kebijakan dari Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) tentang perubahan UU No. 5 Tahun 2014 yang di dalamnya ada semacam kesimpulan dan rekomendasi,” ungkap Wapres saat membuka rapat.

    Revisi UU ASN ini, lanjut Wapres telah masuk program legislasi nasional (prolegnas), sehingga pembahasannya pasti akan terus berlanjut. “Saya melihat revisi ini tentu akan terus dijalankan karena sudah masuk prolegnas yang pembahasannya akan dimulai akhir Oktober,” ujarnya.

    Dalam rapat kali ini, Wapres meminta kepada segenap jajaran pemerintah yang terkait, untuk betul-betul mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembahasan revisi UU ASN yang akan dilakukan bersama DPR.

    Adapun salah satu yang menjadi perhatian Wapres adalah jangan sampai revisi UU ASN ini melemahkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin.

    “Jangan sampai revisi ini melemahkan pelaksanaan reformasi birokrasi kita, sebab masalah reformasi birokrasi ini sudah berkali-kali ditekankan oleh Bapak Presiden supaya dijalankan dengan konsisten,” pesannya.

    Bahkan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2022 di DPR tanggal 16 Agustus 2021 lalu, kata Wapres, Presiden secara tegas menyinggung tentang reformasi birokrasi.

    “Undang-Undang ASN ini merupakan pilar utama dari reformasi birokrasi yang menjadi salah satu prioritas program pemerintah,” tegasnya.

    Sekali lagi, Wapres berharap revisi UU ASN tidak mengganggu kontinuitas pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya terkait pelaksanaan sistem merit.

    “Jangan sampai mengalami kemunduran (set back). Misalnya saja di dalam masalah rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan juga pengisian jabatan pimpinan tinggi,” tandasnya.

    Selanjutnya, Wapres mempersilahkan kepada menteri dan pejabat yang hadir secara bergantian untuk menyampaikan pandangan mengenai rencana pelaksanaan revisi UU ASN.

    Tampak hadir dalam rapat kali ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, dan Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara Bidang Hukum, HAM, dan Pemerintahan M. Rokib.

    Sementara, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Guntur Iman Nefianto, dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto. 

    Berita Terkait

    Hadapi Cuaca Ekstrem, Wapres Imbau Jajaran Pemerintahan Pusat Hingga Daerah Lakukan Mitigasi Bencana

    Menghadapi perubahan cuaca ekstrem tersebut, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengimbau kepada segenap jajaran pemerintahan dari tingkat pu Selengkapnya

    Wujudkan Kerukunan Nasional, Wapres Tekankan Peran Utama Tokoh Agama

    Sebagai negara yang majemuk, Indonesia rentan dengan potensi konflik yang mungkin terjadi antarsuku dan antarumat beragama. Oleh karena itu, Selengkapnya

    Digitalisasi Dorong Pengembangan dan Modernisasi Koperasi

    Pemerintah menargetkan pertumbuhan koperasi modern pada tahun 2024 sebanyak 500 unit koperasi. Selengkapnya

    Hadapi Perubahan Zaman, Koperasi Harus Lakukan Transformasi Digital

    Koperasi memiliki peran strategis untuk mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota dan UMKM di sekitarnya. Melalui koperasi, UMKM Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA