FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    22 09-2021

    250

    Pemerintah Dorong Industri Film Manfaatkan Platform Digital

    Kategori Berita Pemerintahan | Yusuf
    Pengunjung menunggu jadwal tayang film bioskop di Depok, Jawa Barat, Kamis (16/9/2021). Pemerintah Kota Depok kembali mengizinkan bioskop dibuka kembali di tengah penerapan PPKM Level 3 dengan kapasitas 50 persen, menggunakan aplikasi peduliLindungi, dan menerapkan protokol kesehatan - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Sejak tahun lalu Pemerintah telah melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional guna mengurangi dampak pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut telah membuahkan hasil dan terlihat dalam tren positif perekonomian nasional pada Q2 tahun 2021 yang tumbuh sebesar 7,07%. Hampir seluruh sektor perekonomian menunjukkan perbaikan. Hal ini seiring dengan terkendalinya kasus Covid-19, membaiknya permintaan dalam negeri dan membaiknya ekonomi global, khususnya negara mitra dagang.

    Sektor perfilman menjadi salah satu sektor yang terdampak ketika pandemi Covid-19. Mulai dari terhentinya proses produksi yang melibatkan banyak pekerja seni dan juga penutupan bioskop yang dilakukan untuk memutus penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah telah melakukan evaluasi kebijakan yang ditujukan untuk menghidupkan kembali industri perfilman nasional.

    “Pembukaan bioskop telah dilakukan seiring dengan perbaikan level PPKM. Ini diterapkan di daerah PPKM Level 3 dan 2. Aplikasi PeduliLindungi juga digunakan sebagai pembatasan penonton yang masuk, serta tidak diperbolehkan menjual makanan minuman di area bioskop,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri, yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Rabu (22/09/2021).

    Di masa pandemi Covid-19 ini, pelaku industri di berbagai sektor harus mampu untuk terus berinovasi agar bisa beradaptasi. Menko Airlangga mengatakan bahwa pada masa pandemi Covid-19 industri perfilman terbuka dengan peluang baru yakni berupa layanan streaming berbasis platform digital dengan video on demand. Berdasarkan data statistik, pendapatan dari langganan video on demand Indonesia bisa mencapai USD 411 juta di tahun 2021 dengan penetrasi pengguna sebesar 16% di tahun 2021 dan diperkirakan akan naik menjadi 20% di tahun 2025.

    “Layanan streaming ini menjadi peluang tambahan bagi industri perfilman karena dapat menjangkau pasar yang lebih luas bahkan bisa masuk pasar global. Ini peluang besar bagi para sineas Indonesia yang berkiprah di regional maupun global,” lanjut Menko Airlangga.

    Mendukung potensi ini, Pemerintah memformulasikan aturan bagi layanan video on demand dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri agar bisa tumbuh dan terjaga dengan baik tanpa menghilangkan hak masyarakat dalam memperoleh tontonan yang baik.

    Di sisi lain, kehadiran film berbasis digital membuat pertunjukan film semakin beragam dan membutuhkan proses filtrasi. Menko Airlangga menegaskan bahwa perkembangan ini harus diiringi dengan proses filtrasi dan penyensoran yang sesuai dengan norma dan budaya serta aspek religi bangsa Indonesia. Perlu ada keterangan terkait klasifikasi usia yang tepat untuk menonton film tersebut.

    “Kami menyambut baik dan mengapresiasi Lembaga Sensor Film Indonesia yang mencanangkan budaya sensor mandiri guna mendorong masyarakat memilih dan memilah dalam menonton yang sesuai dengan klasifikasi usia. Diharapkan juga para orang tua terus ikut mengawasi apa yang ditonton oleh anggota keluarganya,” pungkas Menko Airlangga. 

    Berita Terkait

    Ini Upaya Pemerintah Lindungi Masyarakat dari Pinjaman Online Ilegal

    Pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga melakukan upaya bersama untuk memberantas dan menindak tegas praktik-praktik pinjaman on Selengkapnya

    Pemerintah Optimalisasi Pusat Inkubasi Bisnis di Lingkungan Kampus

    Semua negara berupaya untuk bangkit dari pandemi dan ini mendorong pemulihan ekonomi terjadi di berbagai negara. Di Indonesia, indikator uta Selengkapnya

    Pemerintah Akan Terus Replikasi Model Rehabilitasi Mangrove untuk Provinsi Lain

    Presiden berharap penanaman mangrove di kawasan pesisir pantai dapat memperbaiki kualitas lingkungan, baik di pesisir maupun di daerah panta Selengkapnya

    PLBN, Komitmen Pemerintah Bangun Indonesia dari Kawasan Perbatasan

    Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan cerminan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. Dengan wajah dan pe Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA