Kawah Candradimuka SDM Unggulan Digital Nasional

Menyikapi era disrupsi akibat Revolusi Industri 4.0, setidaknya ada empat tantangan bagi para pembuat kebijakan di era kepemimpinan digital saat ini, di antaranya mendorong transformasi digital sebagai perubahan cara hidup baru, memfasilitasi tata kelola e-government, dan bisnis digital, menyusun kebijakan atau legislasi untuk mendukung transformasi digital. Serta, tentu saja, meningkatkan kinerja melalui penyiapan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang digital.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu mendorong kesiapan pemimpin Indonesia untuk berpacu di tengah perubahan dalam era transformasi digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan, laju arus digitalisasi yang terjadi begitu cepat memacu organisasi publik dan privat di seluruh dunia untuk melakukan perubahan yang dapat dimulai dari titik kepemimpinan digital.

"Kepemimpinan digital ini merupakan salah satu kunci keberhasilan transformasi digital nasional, mengingat para pemimpin semakin dituntut untuk memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang tangkas dan relevan dengan perkembangan era digital," ujarnya dalam Pembukaan Digital Leadership Academy (DLA) yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Senin (13/9/2021).

Program Digital Leadership Academy 2021 kali ini memang diperuntukkan khusus bagi para pemimpin di sektor publik dan privat. Supaya mereka mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem digital nasional maupun global.

Menurut Menkominfo, pelatihan DLA merupakan program unggulan sebagai manifestasi dari kerja sama triple helix, antara unsur pemerintah, pelaku bisnis, serta akademisi dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia.

"Untuk itu, Digital Leadership Academy dirancang khusus bagi level pimpinan di sektor publik, yakni kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, TNI/Polri, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD di seluruh Indonesia, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, serta sektor privat (swasta)," tutur Menteri Johnny.

Tidak main-main, Kominfo dalam program DLA ini menggandeng empat universitas ternama di dunia agar memberikan pendidikan eksekutif terkustomisasi sesuai dengan kebutuhan transformasi digital di Indonesia.

Keempat kampus tersebut adalah National University of Singapore (NUS) yang membawakan tema Digital Transformation in Smart City untuk 150 peserta, selanjutnya Tsinghua University, Tiongkok, dengan tema Digital Transformation in Digital Business untuk 110 peserta, lalu Harvard Kennedy School melalui tema pelatihan Digital Transformation in Government: Innovating Public Policy & Serviceuntuk 6 peserta, dan tema Leading Smart Policy Design untuk 5 peserta, serta University of Oxford melalui tema Digital Transformation in Policy and Practice untuk 35 peserta.

Para peserta DLA itu sebelumnya harus melalui proses seleksi. Seluruh peserta DLA itu dinamakan “DLA Kominfo Awardee”. Kominfo menjaring sebanyak 344 calon peserta pada tahap pertama pendaftaran. Dan setelah dilakukan seleksi yang ketat, terpilih 95 peserta program DLA.

Para peserta tersebut terdiri dari 38 orang dari sektor pemerintahan, 30 dari kalangan akademisi, 14 dari sektor privat, 10 dari BUMN dan BUMD, 2 peserta dari Polri, dan satu peserta dari anggota DPR RI. Kominfo juga telah membuka pendaftaran DLA tahap kedua terhitung dari 10 sampai 24 September 2021.

Saatnya Berubah

Ketika memberikan pembekalan kepada peserta DLA, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyatakan, kepemimpinan digital mendorong transformasi dalam organisasi pemerintahan. Membangun kepemimpinan konvensional-tradisional yang dicirikan, antara lain, dipilih berdasarkan senioritas, keahlian berjenjang dari bawah dan pengambilan kebijakan secara bertingkat, sudah saatnya mulai ditinggalkan.

"Karena tidak mampu mengimbangi perubahan yang berjalan begitu cepat. Sektor pemerintahan pun perlu melakukan berbagai perubahan yang cepat untuk dapat mengikuti perubahan dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat," tukas Menteri Tjahjo.

Merujuk pada data dari Badan Kepegawaian Nasional Desember 2020, terdapat 4.168.118 juta ASN yang mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di seluruh Indonesia dengan jenjang pendidikan SD sampai S3. Hal itu menurutnya menjadi kesenjangan penguasaan teknologi informasi juga masih terjadi pada ASN.

"Pandemi Covid-19 memaksa instansi pemerintah dan seluruh ASN menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Aplikasi video conferencedigunakan pada hampir semua bidang pekerjaan, mulai dari pelaksanaan rapat-rapat virtual, seminar sampai pada proses belajar-mengajar," ujarnya.

Merujuk pada Peta Jalan Digital Nasional 2020-2024, Kominfo memiliki tiga tingkatan pengembangan SDM. Pertama, dimulai dari tingkat kecakapan dasar (basic) melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Kominfo yang menargetkan pelatihan literasi digital bagi 12,5 juta peserta setiap tahunnya, mulai tahun ini sampai 2024.

Pada tingkat kecakapan menengah (intermediate), Kominfo menghadirkan Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memfasilitasi program upskilling maupun reskilling di bidang digital bagi 100.000 peserta di seluruh Indonesia pada 2021. Pada 2022 sampai 2024 diharapkan jumlah peserta mencapai 200.000 setiap tahun.

Adapun, program DLA ini masuk dalam tingkat kecakapan lanjutan (advanced). Sebagai kawah candradimuka dalam menciptakan SDM digital unggulan dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia.

Sumber : indonesia.go.id