FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    10 09-2021

    567

    Kominfo Alihkan Kanal Aduan Telepon/SMS Spam ke @aduanPPI

    Kategori Berita Kominfo | mth

    Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalihkan kanal aduan panggilan telepon atau SMS yang tidak dikehendaki (spam) melalui media sosial twitter @aduanPPI. Kanal aduan itu juga bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan panggilan telepon atau spam penipuan.

    “Telah dilaksanakan penyesuaian kanal pengaduaan media sosial akun twitter resmi milik BRTI dari @aduanBRTI menjadi @aduanPPI,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Wayan Toni Supriyanto di Jakarta, Jumat (10/09/2021).

    Menurut Sesditjen PPI pengalihan itu menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2020 tentang Pembubaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

    “Khususnya pasal 2 huruf J yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BRTI dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika,” jelasnya. 


    Kanal aduan media sosial twitter itu dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan panggilan telepon atau SMS yang tidak dikehendaki (spam) dengan mengirimkan rekaman percakapan atau capture (foto) pesan dan nomor telepon pemanggil dan/atau pengirim pesan, serta nomor telepon yang telah teregistrasi dengan benar dan berhak sesuai dengan KTP-el dan Kartu Keluarga.

    Adapun kategori panggilan telepon atau pesan yang bersifat mengganggu dan/atau tidak dikehendaki dalam segala bentuk (spam), bisa berupa: permintaan untuk segera mengurus pembayaran atau transaksi tertentu, permintaan untuk mentransfer uang, pemberitahuan bahwa Anda menjadi pemenang kuis atau undian tertentu atau bahkan yang terindikasi penipuan.

    Setelah laporan terverifikasi, petugas helpdesk Kementerian Kominfo membuat tiket laporan ke dalam sistem SMART PPI dan mengirimkan pesan notifikasi dalam bentuk e-mail ke penyelenggara jasa telekomunikasi terkait yang meminta agar nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan diblokir.

    Selanjutnya, penyelenggara jasa telekomunikasi membuka dan menindaklanjuti laporan yang terdapat dalam sistem SMART PPI dengan melakukan blokir nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan yang terindikasi penipuan dalam waktu 1 X 24 jam.

    Dalam hal terjadi pemblokiran terhadap nomor telepon seluler (MSISDN) yang tidak terkait dengan penipuan, pemblokiran nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan dapat dibuka setelah ada klarifikasi dan/atau verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Berita Terkait

    Kominfo Bekali Profesional dengan Kemampuan Data Science

    Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Balitbang SDM Kementerian Kominfo, Hedi M. Idris menyatakan pembekalan itu ditujukan untuk Selengkapnya

    Kominfo Tingkatkan Pemahaman Publik mengenai Peniadaan Mudik

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, pihaknya telah berupaya optimal menyebarkan pesan imbauan agar tidak mudik ke Selengkapnya

    Kominfo Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual

    Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Selengkapnya

    Apresiasi NU, Menkominfo: Konsisten Sebarkan Kedamaian dalam Kebinekaan

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate turut menyambut peringatan hari lahir ke-95 Nahdlatul Ulama (NU) yang diperingati pada ta Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA