FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    10 09-2021

    3489

    Kominfo Alihkan Kanal Aduan Telepon/SMS Spam ke @aduanPPI

    Kategori Berita Kominfo | mth

    Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalihkan kanal aduan panggilan telepon atau SMS yang tidak dikehendaki (spam) melalui media sosial twitter @aduanPPI. Kanal aduan itu juga bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan panggilan telepon atau spam penipuan.

    “Telah dilaksanakan penyesuaian kanal pengaduaan media sosial akun twitter resmi milik BRTI dari @aduanBRTI menjadi @aduanPPI,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Wayan Toni Supriyanto di Jakarta, Jumat (10/09/2021).

    Menurut Sesditjen PPI pengalihan itu menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2020 tentang Pembubaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

    “Khususnya pasal 2 huruf J yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BRTI dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika,” jelasnya. 


    Kanal aduan media sosial twitter itu dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan panggilan telepon atau SMS yang tidak dikehendaki (spam) dengan mengirimkan rekaman percakapan atau capture (foto) pesan dan nomor telepon pemanggil dan/atau pengirim pesan, serta nomor telepon yang telah teregistrasi dengan benar dan berhak sesuai dengan KTP-el dan Kartu Keluarga.

    Adapun kategori panggilan telepon atau pesan yang bersifat mengganggu dan/atau tidak dikehendaki dalam segala bentuk (spam), bisa berupa: permintaan untuk segera mengurus pembayaran atau transaksi tertentu, permintaan untuk mentransfer uang, pemberitahuan bahwa Anda menjadi pemenang kuis atau undian tertentu atau bahkan yang terindikasi penipuan.

    Setelah laporan terverifikasi, petugas helpdesk Kementerian Kominfo membuat tiket laporan ke dalam sistem SMART PPI dan mengirimkan pesan notifikasi dalam bentuk e-mail ke penyelenggara jasa telekomunikasi terkait yang meminta agar nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan diblokir.

    Selanjutnya, penyelenggara jasa telekomunikasi membuka dan menindaklanjuti laporan yang terdapat dalam sistem SMART PPI dengan melakukan blokir nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan yang terindikasi penipuan dalam waktu 1 X 24 jam.

    Dalam hal terjadi pemblokiran terhadap nomor telepon seluler (MSISDN) yang tidak terkait dengan penipuan, pemblokiran nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan dapat dibuka setelah ada klarifikasi dan/atau verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Berita Terkait

    Kominfo Luncurkan Prangko Seri APG dan Prajurit Kraton Solo

    Peluncuran dua prangko tersebut untuk merekam peristiwa sejarah membanggakan yang pernah terjadi di Kota Solo. Sehingga, dapat terus diingat Selengkapnya

    Kominfo Ajak Masyarakat Manfaatkan Teknologi Digital

    Percepatan transformasi digital yang diharapkan Presiden diantaranya adalah percepatan akses internet, khususnya pembangunan infrastruktur d Selengkapnya

    Menkominfo Akan Kunjungi Mandalika, Pantau Akses Telekomunikasi dan MCI

    Menteri Johnny juga dijadwalkan meninjau Media Center Indonesia (MCI) di kawasan Sirkuit MotoGP Mandalika 2022. Menkominfo akan melakukan ko Selengkapnya

    Kominfo Alokasikan 14.713 Bantuan STB untuk Tahap I ASO di Bengkulu

    Terdapat total kurang lebih 14.713 unit Set Top Box gratis dari Pemerintah untuk wilayah Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA