FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    03 09-2021

    3639

    Penjelasan Pemerintah Sehubungan dengan Penyebaran Informasi Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo

    SIARAN PERS NO. 317/HM/KOMINFO/09/2021
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 317/HM/KOMINFO/09/2021

    Jumat, 3 September 2021

    Siaran Pers Bersama Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika 

    Tentang

    Penjelasan Pemerintah Sehubungan dengan Penyebaran Informasi Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo 

    1. Akses pihak-pihak tertentu terhadap Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Bapak Presiden Joko Widodo dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang tersedia pada Sistem PeduliLindungi. 

    2. Fungsi pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di sistem PeduliLindungi yang sebelumnya mensyaratkan pengguna menyertakan nomor handphone untuk pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 kini hanya menggunakan 5 parameter (nama, Nomor Identitas Kependudukan (NIK), tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin) untuk mempermudah masyarakat mengakses Sertifikat Vaksinasi Covid-19 setelah menimbang banyak masukan dari masyarakat. 

    3. Informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 Bapak Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses Sertifikat Vaksinasi Covid-19 tidak berasal dari Sistem PeduliLindungi.  Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum. Informasi tanggal vaksinasi Bapak Presiden Joko Widodo dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa.

    4. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, BSSN, dan Kementerian Kominfo melakukan tata kelola perlindungan data dan keamanan Sistem PeduliLindungi sesuai tugas dan fungsi yang diampu, sebagai berikut:

    a. Kementerian Kesehatan, sebagai Wali Data bertanggung jawab agar pemanfaatan data pada Sistem Pedulilindungi yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN) sesuai dengan peraturan perundangan sebagaimana diatur oleh PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Inisiatif Satu Data Indonesia.  

    b. BSSN sebagai Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan teknis keamanan siber bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan, dan manajemen risiko keamanan siber Sistem Elektronik sesuai amanat PP PSTE dan Pepres No. 28 Tahun 2021 tentang BSSN.

    c. Kementerian Kominfo selaku regulator, penyedia infrastruktur PDN, serta pemberi sanksi terhadap pelanggaran prinsip pelindungan data pribadi akan melakukan langkah strategis pemutakhiran tata kelola data Sistem Pedulilindungi sesuai PP PSTE, PM Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta Pepres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.  

    5. Untuk meningkatkan keamanan Sistem Pedulilindungi, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo, telah melakukan migrasi Sistem PeduliLindungi ke Pusat Data Nasional (PDN) pada 28 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB. Migrasi tersebut meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi, dan juga database aplikasi Pedulilindungi. Migrasi turut dilakukan terhadap Sistem Aplikasi SiLacak dan Sistem Aplikasi PCare.

    6. Pemerintah terus mengawasi keseriusan seluruh pengelola dan wali data untuk menjaga keamanan Sistem Elektronik dan Data Pribadi yang dikelolanya, baik dalam hal teknologi, tata kelola, dan sumber daya manusia. 

    7. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo telah melakukan penanganan dugaan kebocoran data terhadap 36 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sejak tahun 2019 sampai 31 Agustus 2021. Dari jumlah tersebut, 31 kasus telah selesai dilakukan investigasi dengan perincian sebagai berikut: 4 PSE telah dikenai sanksi teguran tertulis, 18 PSE diberikan rekomendasi teknis peningkatan tata kelola data dan Sistem Elektronik, sedangkan 9 PSE lainnya sedang dalam proses pemberian keputusan akhir terkait sanksi.

    8. Upaya pengawasan kepatuhan terhadap pengelola sistem PeduliLindungi, pihak yang mengelola data, serta para pengguna, akan terus dilakukan oleh Kementerian Kominfo dengan berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan, BSSN, serta pihak terkait lainnya. 

    9. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak tepat terkait sistem PeduliLindungi. Pemerintah menghimbau agar masyarakat dapat mengunduh dan tetap memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi yang saat ini fiturnya terus dikembangkan untuk mendukung aktivitas masyarakat dalam masa adaptasi pengendalian pandemi Covid-19.

    Narahubung
    Kementerian Kesehatan
    drg. Widyawati, MKM
    Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
    e-mail: kontak@kemkes.go.id
    Telp/Fax: 1500-567/(021) 5223002, 52921669
    SMS: 081281562620
    Website: www.sehatnegeriku.kemkes.go.id

    Kementerian Komunikasi dan Informatika
    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id 

    Badan Siber dan Sandi Negara
    Anton Setiawan S.Si., M.M
    Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara
    Telp/Fax: (021)7805814/(021) 78844104
    website: www.bssn.go.id 

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 528/HM/KOMINFO/12/2022 tentang Menkominfo Ungkap Peran Frans Seda Jadi Perintis Telekomunikasi

    Dengan berbagai kiprah dan kontribusinya, Menteri Johnny mendukung pengusulan Frans Seda sebagai pahlawan nasional. Selengkapnya

    Siaran Pers No. 527/HM/KOMINFO/11/2022 tentang Menteri Johnny: Jurnalistik dan Teknologi Digital Sukseskan Presidensi G20 Indonesia

    Peran jurnalis dan teknologi memungkinkan transmisi berita dengan cepat dan akurat ke seluruh pelosok tanah air dan ke seluruh dunia yang me Selengkapnya

    Siaran Pers No. 526/HM/KOMINFO/11/2022 tentang Penataan Ulang (Refarming) Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz

    Refarming pita frekuensi radio 2,1 GHz rencananya akan dilaksanakan secara nasional dengan periode pertama akan dimulai pada hari Kamis tang Selengkapnya

    Siaran Pers No. 525/HM/KOMINFO/11/2022 tentang Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya

    RPM Kominfo tentang Pos Dinas Lainnya disusun dengan tujuan untuk menjamin kepastian dan tersedianya kebutuhan pengiriman Pos Dinas Lainnya Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA