FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    24 08-2021

    2884

    Menteri Johnny: Percepat Transformasi Digital dengan 4 Pilar Roadmap

    Kategori Berita Kominfo | Yusuf
    Menkominfo Johnny G. Plate, dalam acara Jakpost Up Close #34: Archipelago Illuminated: Bridging Digital Gap, Unlocking Growth in Indonesia, yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Selasa (24/08/2021). - (AYH)

    Jakarta, Kominfo - Pandemi Covid-19 menjadi momentum percepatan digitalisasi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengambil langkah untuk memaksimalkan potensi Indonesia melalui inisiatif transformasi digital.

    Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan, untuk melaksanakan amanat itu, Kemeterian Kominfo telah merampungkan peta jalan digital Indonesia 2021-2024, yang terdiri dari infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.

    “Di dalamnya ada 100 kegiatan yang akan dilakukan dan penyusunan keempat pilar utama ini melibatkan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di seluruh tanah air,” ujarnya dalam acara Jakpost Up Close #34: Archipelago Illuminated: Bridging Digital Gap, Unlocking Growth in Indonesia, yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Selasa (24/08/2021).

    Menteri Johnny mengatakan, pembangunan infrastruktur digital menjadi fokus utama Indonesia dalam mengakselerasi transformasi digital. Pemerintah Indonesia saat ini, kata Menkominfo, menargetkan jangkauan internet yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih tangguh untuk lebih meningkatkan internet link ratio dan menjembatani kesenjangan digital.

    “Indonesia saat ini telah menggelar jaringan tulang punggung kabel fiber optic sepanjang 342.239 KM di darat maupun bawah laut, yang jika ditarik ujungnya dapat mengelilingi sembilan kali luas dunia,” paparnya.

    Selain jaringan backbone, Kementerian Kominfo juga akan membangun jaringan di middle mile atau di tingkat tengah dari pembangunan infrastruktur TIK. Jaringan middle mile dibangun melalui microwave link. 

    “Microwave ini diwujudkan melalui penyediaan satu satelit multifungsi yang diberi nama SATRIA-I, dengan kapasitas 150 Gbps. Satelit itu akan melayani 150 ribu titik layanan publik,” jelasnya.

    Adapun 150.000 titik fasilitas publik yang akan dijangkau oleh satelit ini terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah/pesantren, 47.900 kantor pemerintah daerah, dan 3.900 titik layanan di sektor keamanan. 

    “Produksi Satelit SATRIA-I dan pembangunan gateway terestrial sedang berlangsung untuk memenuhi target peluncuran operasi komersial pada Triwulan IV tahun 2023. Dengan total kapasitas satelit sebesar 150 Gbps, masing- masing titik akan mendapatkan kapasitas sebesar 1 Mbps,” jelas Menteri Johnny.

    Kementerian Kominfo juga akan terus membangun infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) untuk menghasilkan coverage sinyal 4G di seluruh wilayah 3T dan menyediakan akses internet.

     “Saat ini baru ada 12.548 dari 83.218 desa di negara ini. Untuk itu Kominfo akan berjuang membangun koneksi yang merata sehingga Indonesia memiliki koneksi telekomunikasi yang memadai dan ini menjadi tugasnya BAKTI untuk menyelesaikannya. Pada saat yang sama, operator telekomunikasi menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk membangun di wilayah yang layak secara komersial,” kata Menkominfo.

    Untuk meningkatkan rasio internet link guna memperkecil disparitas digital, Menteri Kominfo memaparkan, Pemerintah, telah membangun infrastruktur BTS di 9.113 desa dan kelurahan lain yang berada di wilayah 3T melalui BLU BAKTI. Sedangkan di 3.435 desa/kelurahan merupakan komitmen operator telekomunikasi karena berada di wilayah non-3T.

    Fondasi Utama

    Setelah melakukan percepatan infrastruktur yang menjadi fondasi utama dalam akselerasi transformasi digital, Menteri Johnny menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan Pemerintahan berbasis digital. Penerapan konsep digital government itu bertujuan untuk mendukung dan mendorong pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan.

    Saat ini, Kominfo sedang dalam proses mengintegrasikan layanan pemerintah melalui konsolidasi data, di bawah Inisiatif Satu Data Indonesia dan berencana untuk membangun 4 Pusat Data Pemerintah dengan Standar Global Tier-IV mulai tahun ini.

    “Lewat keberadaan PDN (Cloud Pemerintah) diharapkan dapat mengharmonisasikan data di berbagai platform seperti PeduliLindungi, PrimaryCare, dan SILACAK. Aplikasi-aplikasi itu menjadi platform untuk merespon Covid-19 terintegrasi yang membantu melacak trace-tracking-fencing, pengelolaan vaksin, serta untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari,” tuturnya. 

    Menurut Menkominfo dengan pembangunan infrastruktur digital yang massif dan penyediaan pusat data pemerintah untuk layanan pemerintahan digital ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia.

    “Infrastruktur digital memberikan manfaat hilir bagi bisnis dan konsumen, karena dapat membantu pelaku usaha menjadi lebih produktif dan meningkatkan akses mereka ke pasar,” paparnya.

    Oleh karena itu, Indonesia memandang konektivitas merupakan prasyarat transformasi digital untuk memperkuat kapasitas ekonomi nasional.

    “Ekonomi Digital Indonesia diprediksi akan melampaui 124 miliar USD pada tahun 2025 dan menjadi penyumbang 40% dari GDP ekonomi digital ASEAN. Namun, tidak terbatas pada e-commerce, teknologi keuangan, dan perbankan digital,” ungkap Menkominfo.

    Melihat potensi besar ekonomi digital yang begitu besar, Menteri Johnny menilai hal itu perlu didukung dengan keberadaan masyarakat digital. Untuk itu, Kominfo meyiapkan beraga program agar masyarakat Indonesia dapat mengembangkan talenta digitalnya.

    “Kesatu, Gerakan Literasi Digital Siberkreasi yang menargetkan 12,5 juta orang setiap tahun dan mulai tahun ini menargetkan 50 juta orang Indonesia melek digital pada 2024; Dua, program Digital Talent Scholarsip yang memberikan rangsangan pelatihan untuk 100.000 lulusan baru dan profesional setiap tahunnya. Mereka akan dibekali pelatihan tentang keterampilan teknis digital, seperti pemrograman, kecerdasan buatan, komputasi awan, data besar, realitas virtual, Internet of Things, dll.” paparnya.

    Selain itu, adapula program Digital Leadership Academy. Program ini ditujukan untuk memfasilitasi para pembuat kebijakan Indonesia guna meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pengambilan kebijakan digital.

    “Program DLA bekerjasama dengan Tsinghua University, Harvard Kennedy School, National University of Singapore, dan Institut Internet Oxforord. Bahkan, Kominfo saat ini sedang mengembangkan Institut Digital Nasional University (IDN-U) di delapan lokasi untuk menjadi pusat pengembangan digital konvergensi pendidikan formal. Transformasi Pusdiklat Multi Media Kominfo menjadi full academic dari empat sekolah digital, yaitu Sekolah Teknologi dan Teknik Digital; Sekolah Media dan Komunikasi Digital; Sekolah Bisnis dan Platform Digital; dan Program Pascasarjana untuk Kebijakan dan Regulasi Digital,” papar Menkominfo.

    Selain Menteri Johnny, turut hadir  sebagai pembicara antara lain Schneider Electric Indonesia dan Presiden Cluster Timor Leste, Roberto Rossi; Presiden Direktur IBM Indonesia; Tan Wijaya; CEO Asakreativita, Vivi Alatas; serta Direktur & Chief Strategy and Innovation Officer Indosat Ooredoo, Arief Musta'in. (hm.ys)

    Berita Terkait

    Dewan Pers: Perpres Publisher Rights Untungkan Semua Pihak

    Perpres “Publisher Rights” justru akan menguntungkan semua pihak, baik media besar maupun media kecil. Selengkapnya

    Sekjen Kominfo Serahkan Naskah Kerja Sama Transformasi Digital Indonesia - Singapura

    MoU Kerja Sama Transformasi Digital ini mencakup lingkup data, infrastruktur digital, talenta digital hingga startup digital Selengkapnya

    Kominfo Musnahkan Perangkat Telekomunikasi Ilegal Temuan Balmon Jayapura

    Terdapat 63 unit perangkat radio komunikasi untuk jenis penggunaan layanan dinas bergerak darat khususnya sistem komunikasi radio konvension Selengkapnya

    Terima Kunjungan Pelajar SD, Kominfo Berbagi Informasi Dinamika Dunia Digital

    Lebih dari itu, juga memberikan gambaran upaya Pemerintah dalam menciptakan akses internet yang merata. Menurutnya, hal itu penting agar par Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA