Bangun PDN, Menteri Johnny: Satukan Data untuk Data Driven Policy Making

Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Infomatika saat ini tengah menyiapkan pembangunan Pusat Data Nasional atau Government Cloud di empat titik lokasi. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan melalui PDN itu ditargetkan bisa meningkatkan efisiensi, jaminan keamanan, serta optimalisasi pemanfaatan satu data pemerintah dalam pengambilan kebijakan keputusan berbasis data atau data driven policy making.

“PDN ini dibangun di empat lokasi berbeda. Pertama di Jawa Barat di wilayah Jabodetabek. Kedua, di Kepulauan Riau. Ketiga, di Kalimantan Timur dan keempat berada di di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Keempat Government Cloud tersebut akan menyatukan beragam data dari ribuan data center milik pemerintah pusat dan daerah,” paparnya dalam Webminar bersama Indonesia Banking School, dari Jakarta, Jumat (20/08/2021). 

Menkominfo mengatakan secara bertahap pihaknya membangun Government Cloud sementara guna mewujudkan konsolidasi, interoperabilitas, cleaning dan cleansing data publik sehingga bisa menghasilkan satu data bagi pengambilan keputusan.

“Meski sulit, akan tetapi harus dilakukan dan dalam roadmap Indonesia, kita harapkan tahun ini akan dibangun Government Cloud yang nanti akan menampung data-data publik dan data-data pemerintah dengan kemampuan 42.000 Cores, 72 Petabytes, Tier-IV global standar. Jadi, ini satu pusat data besar yang kita harapkan nanti keseluruhan data pemerintah pusat dan daerah terintegrasi dan terkonsolidasi di government cloud yang dikelola oleh Kominfo sehingga upaya kita bersama untuk memiliki satu data bisa dihasilkan,” harapnya.

Menteri Johnny memaparkan saat ini masih terdapat 27.400 aplikasi yang digunakan oleh pemerintah pusat, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dengan jumlah tersebut, menurutnya pemerintah akan mengalami kendala. 

“Ada kendala dan kesulitan yang besar untuk melakukan interoperabilitas data di Pusat Data Nasional atau di government cloud pemerintah yang saat ini dikelola Kominfo,” tuturnya.

Menkominfo mengungkapkan pembangunan PDN akan menerapkan efisiensi pengelolaan data publik sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Federal Amerika Serikat. Menurutnya salah satu tolok ukur kebijakan efisiensi pusat data sebagai bentuk mitigasi risiko ancaman keamanan siber untuk regulasi data nonpribadi atau data publik.

“Kominfo membangun Data Center Nasional mengacu pada benchmark Pusat Data Pemerintah Amerika Serikat. Bahkan sejak 2019, Pemerintah Amerika Serikat menutup 121 data center dan mereka akan menutup lagi tambahan 184 dari 2.727 Pusat Data Lembaga Federal,” jelasnya.

Mengutip data dari US Budget Office of Management tahun 2020, Menteri Johnny menuturkan penutupan tersebut dilakukan Pemerintah Amerika Serikat untuk menghemat anggaran federal sebesar USD249 Juta pada Tahun Anggaran 2019. 

“Bahkan, Pemerintah Amerika Serikat menyediakan repository online yang berisi ragam data pemerintahan untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan data oleh publik,” tuturnya.

Menkominfo menyatakan hal serupa juga dilaksanakan di beberapa negara Uni Eropa. Bahkan pada saat bersamaan juga dikeluarkan beragam ketentuan terkait pemanfaatan pusat data, khususnya untuk keperluan finansial. 

“Sedangkan di Indonesia, saat ini masih terdapat 2.700 pusat data yang tersebar di pemerintah pusat, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dari jumlah itu, hanya sekitar 3% saja yang memenuhi standar global cloud,” paparnya.

Dengan keberadaaan PDN yang akan dibangun nantinya, Menkominfo yakin dapat menyatukan harmonisasi data dalam rangka untuk mendukung program Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.  

Menurutnya, pelaksanaan SPBE dan implementasi inisiatif SDI akan semakin komprehensif dengan penerapan keterbukaan terhadap akses pemanfaatan data oleh publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

“Dengan demikian pengambilan keputusan berbasis data driven policy making bisa dilakukan melalui Government Cloud atau PDN ini,” tandas Menteri Johnny.