FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    28 07-2021

    409

    Perkembangan Terbaru Penanganan Dugaan Kebocoran Data Pribadi BRI Life oleh Kementerian Kominfo

    SIARAN PERS NO. 256/HM/KOMINFO/07/2021
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No.256/HM/KOMINFO/07/2021

    Rabu, 28 Juli 2021

    Tentang

    Perkembangan Terbaru Penanganan Dugaan Kebocoran Data Pribadi BRI Life oleh Kementerian Kominfo

    1. Pada hari Rabu, 28 Juli 2021 pukul 14.00 WIB, Kementerian Kominfo telah melakukan pemanggilan terhadap Direksi PT Asuransi BRI Life (BRI Life) sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor sebagai bagian dari proses investigasi. Pemanggilan ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019).

    2. Hal-hal yang menjadi hasil pertemuan tersebut adalah:

    a. Terdapat dugaan adanya celah keamanan dalam sistem elektronik BRI Life yg disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    b. BRI Life telah mengambil langkah responsif untuk menghentikan upaya akses secara tanpa hak tersebut.

    c. BRI life saat ini sedang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap keamanan sistem elektronik yang mereka kelola dengan menggandeng Konsultan Forensik Digital dan Tim Internal BRI Life.

    d. BRI Life akan segera menyampaikan temuan-temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan amanat Undang-Undang.

    3. Kementerian Kominfo akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan melakukan komunikasi intensif dengan BRI Life dan memberikan pendampingan terhadap upaya BRI Life dalam mengamankan sistem maupun tata kelola data yang ada.    

    4. Sesuai amanat Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) Kementerian Kominfo berwenang melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik. Upaya ini dilakukan dalam koordinasi bersama BSSN sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan menyusun kebijakan keamanan sistem elektronik sebagaimana diatur oleh Pasal 24 PP 71/2019. Koordinasi juga dilakukan bersama dengan Polri sebagai otoritas penegak hukum tindak pidana ITE, sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016.

    5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, Kementerian Kominfo akan terus berkoordinasi dengan BSSN dan Polri untuk penanganan lebih lanjut terhadap dugaan kebocoran data pribadi ini.

    Jakarta, 28 Juli 2021
    Dedy Permadi
    Juru Bicara Kementerian Kominfo

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 339/HM/KOMINFO/09/2021 tentang Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Kominfo, KPI Pusat, KIP Pusat, dan Dewan Pers terkait Pagu Anggaran Kominfo T.A. 2022

    Komisi I DPR RI menyetujui Pagu Anggaran RAPBN T.A. 2022 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebesar Rp 21,79 triliun. Selengkapnya

    Siaran Pers No. 338/HM/KOMINFO/09/2021 tentang Tingkatkan Pelindungan Data Pribadi, DPD RI Dorong Menkominfo Ambil Langkah Strategis

    Ketua Komite I DPD RI Facrul Razi menyatakan pihaknya mendorong Pemerintah melalui Kementerian Kominfo untuk melakukan langkah-langkah strat Selengkapnya

    Siaran Pers No. 337/HM/KOMINFO/09/2021 tentang Percepat Transformasi Digital, Menteri Johnny: Peran DPD Penting untuk Dukung Pemda

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, mendorong kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung agenda perce Selengkapnya

    Siaran Pers No. 336/HM/KOMINFO/09/2021 Tentang Estimasi Valuasi USD124 M, Menkominfo: Pemerintah Optimasi Produktivitas Ekonomi Digital

    Laporan ASEAN Development Bank Tahun 2021 menunjukkan percepatan transformasi digital memiliki pengaruh sangat signifikan dalam pemulihan ek Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA