FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    22 07-2021

    460

    ASO di Kaltim Mulai 17 Agustus 2021, Dirjen PPI: Jadi Provinsi Percontohan

    Kategori Berita Kominfo | adhi004

    Jakarta, Kominfo - Implementasi kebijakan migrasi teresterial televisi analog ke televisi digital atau Analog Switch Off (ASO) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masuk dalam Tahap I pada tanggal 17 Agustus 2021.  

    Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komuniaksi dan Informatika Ahmad M. Ramli menyatakan hal itu dilatari pertimbangan wilayah tersebut merupakan daerah prioritas yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang disahkan beberapa waktu yang lalu. 

    "Menjadi suatu kehormatan Kaltim yang masuk ke dalam tahap I ASO," ujarnya dalam Sosialisasi TV Digital Provinsi Kalimantan Timur dari Jakarta, Kamis (21/07/2021). 

    Dirjen Ramli memaparkan secara lebih rinci, kebijakan ASO yang akan diimplementasikan pada seluruh wilayah terbagi dari lima tahapan yakni Tahap 1 diterapkan  pada 17 Agustus 2021. Yang akan dilakukan pada 6 wilayah layanan di 15 kabupaten atau kota.  

    Tahap 2 diterapkan 31 Desember 2022 mencakup 20 wilayah Layanan di 44 kabupaten atau kota. Tahap 3 diterapkan pada 31 Maret 2022 yang direncanakan akan dilakukan pada di 30 wilayah di 107 kabupaten atau kota.  

    Tahap 4 diterapkan pada  17 Agustus 2022 mencakup 31 wilayah layanan  pada 110 kabupaten atau kota. Tahap 5 diterapkan pada 2 November 2022 dengan  rencana di 24 wilayah layanan pada 63 kabupaten atau kota. 

    "Atas penetapan tersebut, Kaltim akan menjadi wilayah percontohan penerapan kebiiakan ASO di seluruh tanah air. Sehingga, wilayah lainnya dapat melihat keunggulan siaran televisi digital yang diterapkan di wilayah tersebut.  Provinsi pertama yang akan dijadikan percontohan untuk seluruh Indonesia," tuturnya. 

    Dirjen PPI Kementerian Kominfo berharap, setiap elemen masyarakat di Kaltim mulai saat ini dapat mengecek televisinya. Pastikan bahwa, televisi yang dipergunakan sudah kompetibel dengan kebijakan tersebut, agar masyarakat bisa menikmati siaran digital. 

    Apabila, belum bagi masyarakat yang memiliki anggaran yang lebih bisa segera menukarnya televisi analog dengan televisi digital. Dan bagi masyarakat yang tidak mempunyai anggaran, maka bisa menggunakan teknologi Set Top Box (STB) dengan harga pasaran rata-rata mencapai Rp150.000- Rp250.000. 

    "Konsekuensi kebijakan ini masyarakat yang televisinya belum siap untuk digital harus menambahkan yang namanya STB," tuturnya. 

    Khusus bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah akan memberikan STB secara gratis di berbagai wilayah. Sehingga, masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati siaran televisi berkualitas dimana pun berada. 

    Saat ini, Kementerian Kominfo telah memetakan sebanyak 6,7 juta keluarga yang kurang mampu. Dari total sebanyak itu, akan dibantu seluruh diberikan STB dengan anggaran yang diambil secara langsung dari APBN. 

    "Setidaknya ada sekitar 6,5 juta hingga 7 juta STB. Inilah yang akan digandeng sama-sama oleh LPS. Karena ada berkepentingan dengan lahirnya TVRI maka pemerintah akan mengeluarkan anggaran untuk membantu TVRI menyediakan ini," jelas Dirjen Ramli.

    Berita Terkait

    Buka Pelatihan Calon PFR, Dirjen SDPPI: Organisasi Harus Diisi Personel Kompeten

    Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail menyatakan organisasi yang kuat h Selengkapnya

    Kawal Pilkada Serentak 2020, Dirjen IKP Ajak Pers Jadi Perekat Bangsa

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo mengatakan tahun 2020 menjadi tahun Selengkapnya

    Jelang Batas Akhir, Dirjen PPI Jelaskan Mekanisme Pemblokiran Bertahap

    Menjelang batas akhir Registrasi Ulang Kartu Prabayar, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad M. Ra Selengkapnya

    Dirjen IKP: Tugas IKP Jadi PR Pemerintah dan Negara

    Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo Rosarita Niken Widiastuti menegaskan tugas Direktorat Jenderal IKP sebagai sebagai Gover Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA