FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    21 06-2021

    339

    Berlaku Mulai 22 Juni, Inilah Ketentuan Pengetatan PPKM Mikro

    Kategori Berita Pemerintahan | srii003
    Petugas berjaga di posko Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang ditandai bendera merah di Desa Sewulan, Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (21/6/2021).

    Jakarta, Kominfo - Pemerintah terus mengintensifkan upaya menekan laju pandemi COVID-19. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar dilakukan penguatan pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di lapangan.

    Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (21/06/2021) pagi, melalui konferensi video.

    “Bapak Presiden memberikan penegasan terkait dengan operasionalisasi dan lapangan terkait dari pelaksanaan PPKM Mikro,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam keterangan pers usai mengikuti rapat.

    Terkait hal tersebut, ungkap Airlangga, pemerintah akan kembali melakukan penebalan dan penguatan pelaksanaan PPKM Mikro yang berlaku pada tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

    “Terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro, arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian. Ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 [Juni] sampai 5 Juli, dua minggu ke depan,” ujarnya.

    Penguatan ketentuan PPKM Mikro ini, ujar Airlangga, akan dituangkan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

    Berikut rincian penguatan PPKM Mikro tersebut:

    1. Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja
    Kegiatan perkantoran/tempat kerja baik perkantoran pemerintah (kementerian/lembaga/daerah) maupun BUMN/BUMD/swasta diberlakukan ketentuan:
    a. Zona Merah menerapkan work from home (WFH) 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen;
    b. Zona lainnya menerapkan WFH 50 persen dan WFO 50 persen;
    c. Dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, saat WFH tidak melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain; dan
    d. Pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda).

    2. Kegiatan Belajar Mengajar
    a. Zona Merah: dilakukan secara daring; dan
    b. Zona lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

    3. Kegiatan Sektor Esensial
    Kegiatan sektor esensial dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Sektor ini antara lain termasuk industri, pelayanan dasar, utilitas publik, objek vital nasional, dan juga tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, supermarket, dll) baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal.

    4. Kegiatan Restoran
    Kegiatan warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar ataupun di pusat perbelanjaan atau mal, diberlakukan ketentuan:
    a. Makan/minum di tempat atau dine-in paling banyak 25 persen dari kapasitas;
    b. Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00;
    c. Layanan pesan-antar/dibawa pulang atau take-away sesuai jam operasional restoran; dan
    d. Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

    5. Kegiatan di Pusat Perbelanjaan, Mal, Pasar, dan Pusat Perdagangan
    a. Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00; dan
    b. Pembatasan pengunjung paling banyak 25 persen dari kapasitas.

    6. Kegiatan Konstruksi
    Tempat konstruksi atau lokasi proyek dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

    7. Kegiatan Ibadah
    Kegiatan di tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya) diberlakukan ketentuan:
    a. Zona Merah: ditiadakan sementara sampai dengan dinyatakan aman, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Agama (Menag); dan
    b. Zona Lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Agama, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

    8. Kegiatan di Area Publik
    Kegiatan di area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, area publik lainnya), diberlakukan ketentuan:
    a. Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman; dan
    b. Zona lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 persen dari kapasitas, pengaturan dari pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

    9. Kegiatan Seni, Sosial, dan Budaya
    Kegiatan di lokasi seni, sosial, budaya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, diberlakukan ketentuan:
    a. Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman; dan
    b. Zona lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 persen dari kapasitas, pengaturan dari pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

    10. Rapat, Seminar,  Pertemuan Luring
    a. Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman; dan
    b. Zona lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 persen dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

    11. Transportasi Umum
    Dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh pemda dan dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

    Berita Terkait

    Kerja Keras Pemerintah Amankan Pengadaan Vaksin bagi Masyarakat

    Pada bulan Agustus ini akan ada serangkaian ketibaan vaksin di Indonesia yang akan menambah stok vaksin bagi masyarakat. Selengkapnya

    Berlaku Mulai 6 Juli, Inilah Adendum SE Satgas COVID-19 tentang Prokes Perjalanan Internasional

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Ganip Warsito mengeluarkan Addendum Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tah Selengkapnya

    Berlaku Mulai 3 Juli, Inilah Edaran Terbaru Satgas COVID-19 tentang Perjalanan Dalam Negeri

    Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Selengkapnya

    QR Code Aplikasi PeduliLindungi, Perkuat Penurunan Penyebaran Covid-19

    Kementerian Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali meluncurkan QR Code untuk aplikasi PeduliLindungi. Pemanfaatan QR Code di Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA