TNI Langsung Hentikan Latihan Militer Gabungan Dengan Australia

Jakarta - Menyusul sikap tegas Pemerintah Indonesia menghentikan sementara kerjasama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen, termasuk latihan-latihan militer bersama, yang melibatkan angkatan laut, darat, udara, dan gabungan kedua negara, sampai Pemerintah Australia menyampaikan penjelasan sikap resmi mengenai aksi penyadapan yang dilakukan intelijen negara tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumla menteri pada 2009 lalu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) langsung mengentikan seluruh latihan militer gabungan dengan Australia mulai Rabu (20/11) ini.

"Mulai hari ini langsung kami hentikan, bukan percepatan," kata Panglima TNI Jendral Moeldoko di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/11).

Panglima TNI mengatakan, salah satu latihan gabungan yang dihentikan adalah Elang Ausindo, dimana Indonesia mengirimkan enam pesawat F-16 dan rencananya selesai pada 24 November. 

"Enam pesawat F16 di Australia harusnya sampai 24 November, dihentikan sekarang dan besok (pesawat) harus kembali," ujar Jendral Moeldoko.

Panglima TNI menjelaskan, pihaknya tetap tegas untuk menegakkan sikap politik, meskipun secara personal, dirinya tetap berhubungan dengan koleganya asal Australia.

"Saya selaku penglima tetap harus menjaga keseimbangan untuk menghadapi situasi ini. Secara pribadi panglima masih berkomunikasi dengan panglima Australia, tapi sikap politik harus jelas, tegas," ungkap Jendral Moeldoko.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan untuk menghentikan sementara kerjasama pertukaran informasi danpertukaran intelijen dengan Australia, termasuk latihan-latihan militer bersama, yang melibatkan angkatan laut, darat, udara, dan gabungan kedua negara. Penghentian kerjasama ini dilakukan hingga pemerintah Australia memberikan penjelasan resmi atas terjadinya penyadapan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri.

Sikap resmi Pemerintah Indonesia itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konperensi pers di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/11) siang, seusai melakukan rapat terbatas dengan Dubes RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, yang dihadiri oleh Menlu Marty Natalegawa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Kepala BIN Letjen Marciano Norman.

“Pemerintah Indonesia mengharapkan sekali lagi penjelasan dan sikap resmi Australia terkait penyadapan, sebagai mana telah disampaikan Menlu Marty Natalegawa. Kami sudah meminta, dan melalui mimbar ini, saya betul-betul meminta penjelasan sikap resmi Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia, dan sikap apa yang diambil Pemerintah Australia terhadap penyadapan itu. Kalau Australia ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, saya menunggu penjelasan itu,” tegas Presiden SBY.

Sambil menunggu apa yang akan disampaikan Pemerintah Australia melalui Perdana Menteri Tonny Abbot, Presiden SBY masih berharap, Indonesia dan Australia masih bisa menjalin hubungan dan kerjsama yang baik setelah kedua negara mengatasi masalah ini.

“Australia satu tahun terakhir ini menghormati kedaulatan kemerdakaan Indonesia, dan mengakui keutuhan wilayah Indonesia,” ungkap Presiden SBY.

Terhadap warga Indonesia di Australia, apakah diplomat, pekerja, pelajar dan mahasiswa, Presiden meminta untuk tetap tenang. Pemerintah Ind dan Australia, lanjut Presiden SBY, memiliki kewajiban untuk mengatasi masalah ini. (ANT/ES)