Menko PMK Pimpin Rakor Antisipasi Arus Balik dari Pulau Sumatera

Medan, Kominfo - Usai masa peniadaan mudik lebaran berakhir pada 17 Mei 2021 lalu, Pemerintah terus berupaya mengantisipasi terjadinya gelombang arus balik melalui kebijakan penyekatan. Salah satunya dalam jalur arus balik dari Pulau Sumatera menuju DKI Jakarta dan sekitarnya. 

"Pulau Sumatera dinilai perlu mendapat perhatian lebih karena menurut data Satgas Covid-19, hampir seluruh wilayah di Pulau Sumatera masuk ke dalam zona merah dan oranye Covid-19. Zona merah artinya berisiko tinggi menularkan virus corona, sementara zona oranye berisiko sedang," ujar Menteri Koordninator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Antisipasi Arus Balik dari Pulau Sumatera bersama para Kapolda, TNI, beserta Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, dan Kepala BNPB dari Medan, Selasa (18/05/2021). 

Dalam rakor yang berlangsung virtual itu, Menko PMK menyampaikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Diantaranya, terkait kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kepulauan Riau (Kepri) yakni sebanyak 170 orang yang dinyatakan positif Covid-19.

“Untuk Kepri ini perlu dilakukan tindak lanjut karena PMI yang datang kebanyakan memang dari Malaysia dan di sana (Malaysia) banyak ditemukan varian baru. Jadi saya minta kita harus lakukan _genome sequencing_ supaya kita tahu apakah yang di Kepri itu varian baru atau bukan,” tutur Menko PMK.

Faktanya, hal serupa juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Berdasarkan laporan Kapolda setempat, ditemukan 33 PMI terkonfirmasi positif Covid-19 meski sebelumnya PMI tersebut sudah mengantongi surat keterangan bebas Covid-19 dari Negeri Jiran namun usai dilakukan isolasi dan pemeriksaan ulang di Tanah Air diketahui terkonfirmasi positif.

"Inilah pentingnya dilakukan genome sequencing. Mereka yang dari luar negeri harus kita antisipasi karena fokus kita ke pencegahan varian baru seperti ada dari Afrika, Inggris, ataupun India," ungkap Muhadjir.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menekankan pengawasan ketat akan terus dilakukan pada tanggal 18-24 Mei. Hal itu sesuai arahan Presiden untuk tidak berhenti pada masa peniadaan mudik, melainkan justru diperkuat setelahnya.

"Secara khusus kita sudah lakukan pengetatan dengan pemberlakuan masa rapid test 1x24 jam. Kita juga mensyaratkan kepada Gubernur atau Forkompida untuk sosialisasi ke masyarakat sehingga tidak terjadi kerumunan di Bakaheuni," ungkapnya. 

Menteri Kesehatan Budi G Sadikin menyampaikan, pihaknya akan memenuhi kekurangan alat tes cepat antigen dan swab di beberapa daerah di Pulau Sumatera, terutama Sumut dan Jambi. Sedangkan untuk kasus PMI yang masuk seperti melalui Kepri juga akan ditindaklanjut.

"Orang-orang yang masuk dari Malaysia yang positif langsung dilakukan genome sequencing saja. Saya sudah instruksikan itu ke Litbangkes bahwa semua yang positif itu supaya terus kita pantau," tuturnya.

Kendati demikian, ia berharap masyarakat tetap patuh menjalankan protokol kesehatan terutama memakai masker yang diyakini mampu mengurangi penularan Covid-19 hingga 95%. Terakhir yang paling penting, semua aparat harus diyakinkan untuk melaksanakan dan melaporkan hasil 3T secara transparan.

Seraya menutup, Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan agar jangan sampai ada keragu-raguan dari petugas dalam menegakkan aturan, mulai dari pemeriksaan hingga kewajiban antigen di setiap titik penyekatan. 

"Pemda harus paham bahwa sesuai SE No. 13 sudah diberlakukan mandat ke petugas di daerah untuk rapid test 1x24 jam. Ini harus dilakukan dan kita masih harus bekerja lebih keras untuk mencegah dan mengatasi penularan Covid-19 di negara kita ini," pungkas Doni.