FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    10 05-2021

    348

    Antisipasi Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

    Kategori Berita Pemerintahan | srii003
    Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersiap turun dari bus untuk menjalani karantina di Islamic Center, Pamekasan, Jawa Timur, Senin (10/5/2021). Sejak pertengahan bulan Ramadan lalu hingga H-2 Idul Fitri 1442 H, jumlah kedatangan PMI di Kabupaten Pamekasan mencapai sekitar 485 orang. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Kepulangan para pekerja migran ke Tanah Air terjadi pada periode Maret hingga Mei 2021 ini. Dalam periode tiga bulan tersebut, para pekerja migran yang pulang diprediksi mencapai hampir 50 ribu orang sehingga diperlukan penanganan khusus agar berjalan dengan lancar.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/05/2021).

    “Terkait pekerja migran, dapat disampaikan bahwa periode Maret, April, Mei itu diprediksi mencapai 49.682 orang di mana di bulan April kemarin 24.215 pekerja migran dan di bulan Mei adalah 25.467. Ini yang diperlukan penanganan secara khusus,” jelas Airlangga.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021 yang di dalamnya antara lain mengatur tentang kepulangan para pekerja migran. Dalam aturan tersebut, Mendagri menginstruksikan para kepala daerah untuk melakukan pengawasan masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) dengan berkoordinasi dengan unsur terkait.

    “Bersama dengan Panglima Kodam selaku penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap masuknya PMI melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi),” bunyi Inmendagri 10/2021.

    Menurut Airlangga, penanganan para PMI yang pulang harus dilakukan dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat, antara lain dengan melakukan tes usap PCR dan karantina. Sejumlah daerah yang menjadi pintu masuk PMI pun diminta untuk mempersiapkan diri dan melakukan sejumlah langkah antisipasi.

    “Kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah-daerah Sumatera, termasuk Riau, Kepri, Kaltara, Kalbar, terkait kebutuhan tempat karantina bagi PMI dan antisipasi-antisipasi yang dilakukan termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai, misalnya, di mana Rumah Sakit Pertamina akan membantu mengisi kesiapan tersebut,” paparnya.

    Sumatera jadi Perhatian

    Menko Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan sejumlah indikator penanganan Covid-19 di Indonesia. 

    “Pertama, tingkat kasus aktif per 9 Mei itu 5,7 persen atau 98.395 kasus dan dibandingkan global yang 12,13 persen. Kemudian tingkat kesembuhan per 9 Mei itu 91,5 persen atau 1.568.277 kasus versus global 85,78 persen. Dari tingkat kematian, per 9 Mei 2,7 persen versus global 2,08 persen,” ujar Airlangga.

    Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di 30 provinsi, Airlangga menyebut bahwa 11 provinsi mengalami tambahan konfirmasi harian dengan lima provinsi di antaranya meningkat cukup tajam.

    “Lima provinsi yang meningkat cukup tajam, yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat. Sebagian itu akibat dari datangnya pekerja migran,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, peningkatan kasus harian juga telah menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) di tujuh provinsi berada di atas 50 persen. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Sumatera Utara 63,4 persen, Riau 59,1 persen, Kepulauan Riau 59,9 persen, Sumatera Selatan 56,6 persen, Jambi 56,2 persen, Lampung 50,8 persen, dan Kalimantan Barat 50,6 persen.

    “Ini terutama kenaikan memang terjadi di Sumatera. Oleh karena itu Sumatera menjadi perhatian pemerintah. Sedangkan di Jawa terlihat bahwa BOR rata-rata di bawah 40 persen dan ini terendah sepanjang periode PPKM mikro,” jelasnya.

    “Kalau kita lihat di Wisma Atlet relatif rendah 21,47 persen, terisi 1.287 tempat tidur dari kapasitas 5.994 tempat tidur,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Airlangga menyebut tren mobilitas penduduk nasional mengalami kenaikan pada tujuh hari terakhir. Tiga provinsi dengan mobilitas tertinggi yaitu Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara. Sementara tiga provinsi dengan mobilitas terendah adalah Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.

    “Kita lihat dalam bulan Ramadan ini sektor ritel, mal, dan toko bahan makanan mobilitasnya tinggi,” ungkapnya.

    Pemerintah pun akan kembali memperpanjang pelaksanaan PPKM mikro dari tanggal 18 hingga 31 Mei dengan cakupan tetap di 30 provinsi.

    “Tentu 18 sampai 31 Mei ini adalah periode dua minggu dari pascamudik hari raya Lebaran dan tentu pengetatan 3T nanti akan disampaikan Menteri Perhubungan,” tandasnya.

    Berita Terkait

    Pulihkan Ekonomi Nasional, Pemerintah Gandeng 23 Merek Favorit Indonesia

    “Saya menyampaikan apresiasi dan dukungan atas inisiatif Grab dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia dengan melu Selengkapnya

    Semarakkan Bulan Kemerdekaan RI di Rumah Digital Indonesia

    Mensesneg menyatakan peringatan kali ini akan digelar secara sangat minimalis mengingat situasi pandemi COVID 19, dengan menerapkan protokol Selengkapnya

    1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong Tiba di Indonesia

    Sebanyak 1,5 juta dosis Vaksin Sinopharm dalam bentuk jadi tiba di Indonesia melalui Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Vaksin Selengkapnya

    Inilah Dukungan Pemerintah Agar UMKM Go Digital dan Go Global

    Pada tahun 2020, realisasi dukungan untuk UMKM telah mencapai Rp112,26 Triliun. Dengan mempertimbangkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan gu Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA