FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    25 03-2021

    401

    Konsultasi Publik Atas RPM Kominfo mengenai Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik

    SIARAN PERS NO. 99/HM/KOMINFO/03/2021
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 99/HM/KOMINFO/03/2021

    Kamis, 25 Maret 2021

    tentang

    Konsultasi Publik Atas RPM Kominfo mengenai Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik

    Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) pada tanggal 2 Februari 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik (RPM NSPK) sebagai amanat Pasal 6 ayat (7) PP 5/2021. 

    RPM NSPK disusun untuk mengatur standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha sektor pos, telekomunikasi, dan sistem dan transaksi elektronik untuk tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi. Selain hal tersebut, RPM NSPK disusun dengan berpedoman pada format yang tercantum dalam Lampiran IV PP 5/2021, dengan materi muatan sebagai berikut:

    1. batang tubuh memuat penetapan standar kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pos telekomunikasi, dan sistem dan transaksi elektronik;
    2. lampiran I memuat standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan oerusaha berbasis risiko sektor pos, teleĀ«omunikasi, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
    3. lampiran II memuat standar kegiatan produk/proses/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pos, telekomunikasi, dan sistem dan transaksi elektronik.
    4. adapun materi muatan dalam RPM NSPK tersebut semula akan diatur dalam Lampiran Ill dan Lampiran IV PP 5/2021 , mengingatjumlah halaman PP 5/2021 yang terlalu banyak, maka Lampiran Ill dan Lampiran IV tersebut diatur dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga terkait.

    Adapun terkait dengan masukan dan tanggapan atas RPM tersebut dapat disampaikan melalui email ridw010@kominfo.go.id cc tu.rohum@kominfo.go.id dan humas@kominfo.go.id dengan jangka waktu paling akhir sampai dengan tanggal 30 Maret 2021. 

    Naskah draft RPM Kominfo tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronikbisa diunduh di sini

     

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Siaran Pers No.164/HM/KOMINFO/05/2021 Tentang Perkuat Ketahanan Sektor Digital, Menkominfo Bahas Peluang Penguatan Kolaborasi Bersama Panglima TNI

    Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate bertemu dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Selengkapnya

    Siaran Pers No.163/HM/KOMINFO/05/2021 tentang Sikapi Peniadaan Mudik, Menkominfo Ajak Masyarakat Berlebaran Digital

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudik atau melakukan silaturahmi fisik ke kampung Selengkapnya

    Siaran Pers No.162/HM/KOMINFO/05/2021 tentang 5 Mei Hari Bangga Buatan Indonesia, Menkominfo: Wujud Keberpihakan Atas Produk Dalam Negeri

    Pemerintah dan komunitas penyelenggara e-dagang atau e-commerce menyepakati tanggal 5 Mei sebagai Hari Bangga Buatan Indonesia sebagai wujud Selengkapnya

    Siaran Pers No.161/HM/KOMINFO/05/2021 tentang Perkuat UMKM, Menkominfo: Pemerintah Tingkatkan Pemanfaatan Sisi Hilir TIK

    Guna membangun dan mengembangkan produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri, Pemerintah membangun infrastruktur tekn Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA