Pemerintah Siapkan Rencana Induk Pengembangan Terpadu Candi Borobudur

Magelang, Kominfo -  Pemerintah terus berupaya mengembangkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dengan menyiapkan rencana induk pengembangan terpadu. Di kawasan Borobudur, Pemerintah mengimplementasikan konsep pariwisata berkualitas, mulai dari aspek aksesibilitas dan konektivitas, amenitas, atraksi, dan ancillary (fasilitas tambahan). Secara khusus, pemerintah berkomitmen untuk menjaga keutuhan dan kelestarian Candi Borobudur sebagai peninggalan bersejarah bangsa Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan masalah utama yang tengah dihadapi Candi Borobudur berupa tekanan besar terhadap struktur candi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan wisatawan Candi, yang mencapai 8.000 orang per hari pada 2019. Sementara, hasil studi Balai Konservasi Borobudur menunjukkan bahwa idealnya kawasan puncak Candi Borobudur hanya mampu menampung maksimal 128 pengunjung per sekali kunjungan setiap harinya.

“Saat ini pemerintah tengah melakukan penajaman dan penerapan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Borobudur-Yogyakarta-Prambanan untuk mengembangkan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur menjadi pariwisata berkualitas,” ujarnya saat melakukan kunjungan lapangan di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (12/03/2020).

Menko Luhut menyatakan Pemerintah akan menyiapkan kawasan Candi Borobudur menjadi laboratorium konservasi cagar budaya bertaraf internasional. “Untuk memastikan agar dampak pelestarian Candi Borobudur ini berkelanjutan, kita akan melibatkan masyarakat secara aktif. Salah satunya peran mahasiswa, untuk memperdalam studi kawasan Borobudur sehingga tumbuh sense of belonging terhadap kawasan ini. Dengan demikian, akan tumbuh rasa bertanggung jawab untuk merawat dan melestarikan peninggalan ini hingga ke generasi mendatang,” jelasnya.

Dalam kunjungan untuk memantau progres pengembangan DPSP Borobudur, Menko Marves didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makariem, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian. Rombongan meninjau titik pembangunan Lahan Otorita Borobudur mencakup Lapangan Samigaluh, Kampung Seni Borobudur atau Lapangan Kujon, Kembanglimus Community Center, Gerbang Palbapang, Manohara Study Center dan Concourse Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah.

Optimasi Potensi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengemukakan Candi Borobudur menyandang beberapa status, yaitu Warisan Dunia, Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, Kawasan Strategis Nasional, Obyek Vital Nasional, dan terakhir sebagai salah satu DPSP. “Karenanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengedepankan pembenahan keseluruhan tata kelola dari perlindungan sampai pemanfaatan untuk memaksimalkan potensi kawasan ini,” ungkapnya.

Mendikbud Nadiem menyatakan ada beberapa hal yang akan diatur dalam rencana pengelolaan terpadu Candi Borobudur. Hal-hal tersebut antara lain peningkatan fasilitas interpretasi dan informasi mengenai nilai penting Kompleks Candi Borobudur, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam, pengembangkan pariwisata berkelanjutan yang mendukung pelindungan Kompleks Candi Borobudur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kegiatan konservasi cagar budaya di kawasan, serta perbaikan tata kelola.

“Pengembangan atraksi-atraksi penunjang pada sejumlah titik di sekitar Kompleks Candi Borobudur sejatinya bertujuan untuk menyebar kunjungan wisata, sehingga mengurangi beban pada Candi Borobudur itu sendiri. Hal ini harus selaras dengan semangat melindungi lansekap budaya Kompleks Candi Borobudur,” tuturnya.

Infrastruktur Terpadu

Dari aspek infrastruktur, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, pembangunan infrastruktur DPSP Borobudur direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.

“Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki adalah infrastrukturnya, kemudian amenities dan event, baru promosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus kita jaga betul. Prinsipnya adalah merubah wajah kawasan dengan cepat, terpadu, dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal dan nasional,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian.

Guna meningkatkan kualitas layanan jalan dan jembatan, pada TA 2020 Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga diantaranya menyelesaikan preservasi Jalan Pringsurat – Secang – Keprekan sepanjang 8,5 Km dan jembatan sepanjang 154,7 meter serta Preservasi Jalan Keprekan – Muntilan – Salam sepanjang 8,9 Km dan jembatan 14 meter.

Di Bidang Sumber Daya Air, pembangunan infrastruktur dikerjakan Ditjen Sumber Daya Air diantaranya membangun prasarana pengendali banjir pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto dan Sungai Serang di Pantai Glagah untuk mengurangi risiko banjir Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) di Kulon Progo. Terdapat 4 pekerjaan yang dilaksanakan yakni pembangunan Pengaman Muara Sungai Bogowonto Sisi Barat dan Timur, prasarana banjir Sungai Bogowonto, dan prasarana   pengendali banjir Sungai Serang.

Infrastruktur pengendali banjir dibangun untuk melindungi dan mengamankan kawasan strategis Bandara YIA dari banjir seluas 600 Hektar dan kawasan pertanian serta permukiman di Kecamatan Temon, Panjatan, dan Wates di Kabupaten Kulon Progo serta Kecamatan Purwodadi, Bagelen, dan Ngombol di Purworejo seluas 2000 Hektar.

Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya juga melakukan penataan kawasan dan infrastruktur permukiman seperti pembangunan gerbang sebagai penanda masuk melalui 4 koridor utama ke arah Candi Borobudur yakni Gerbang Blondo sebagai pintu masuk dari arah Semarang, Gerbang Palbapang dari arah Yogyakarta, Gerbang Kembanglimus dari arah Purworejo, dan Gerbang Klangon dari arah Kulon Progo yang telah selesai pengerjaan. Kemudian penataan Kampung Seni Borobudur untuk mewadahi pemindahan area parkir dan pedagang dari Zona 2 di Kompleks Candi Borobudur ke Zona 3 di Lapangan Kujon. Selanjutnya juga sedang dilaksanakan pembangunan jaringan perpipaan untuk mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Borobudur dengan kapasitas 30 liter/detik dan 300 Sambungan Rumah (SR), pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di 12 Desa yang dilaksanakan melalui program padat karya serta penataan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan seluas 12,5 Hektar untuk pengelolaan persampahan skala regional.

Selain itu, Dukungan DPSP Borobudur mencakup pembangunan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) sebanyak 821 unit dengan anggaran Rp 50,6 miliar. Bantuan diberikan dengan meningkatkan kualitas rumah masyarakat di sepanjang koridor tempat pariwisata melalui mendorong pengembangan usaha pondok wisata (homestay) dan usaha pariwisata lainnya bagi masyarakat di sekitar Candi Borobudur.

Tiga Strategi

Menteri Parekraf/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menjelaskan, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di DPSP Borobudur akan dilakukan dalam tiga pilar strategi, yakni inovasi, adaptasi dan kolaborasi.

Inovasi dengan memanfaatkan teknologi perlu dilakukan untuk dapat memetakan potensi bisnis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan inovasi, pelaku usaha bukan cuma bisa bertahan tapi juga bisa menangkap peluang bisnis.

Sementara adaptasi, yakni dalam situasi pandemi saat ini harus dapat mendahulukan kesehatan dan keselamatan di setiap destinasi pariwisata dan kegiatan pariwisata termasuk di setiap lini ekonomi kreatif dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Berikutnya kolaborasi, yakni bekerja sama dengan berbagai pihak pemangku kepentingan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Beberapa program yang akan dijalankan adalah pengembangan amenitas dan aksesibilitas di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur. Termasuk pengembangan kompetensi SDM dan Industri Pariwisata, promosi dan publikasi produk wisata dan kegiatan (event), juga revitalisasi destinasi wisata.

“Juga program stimulus bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk dapat bangkit dari pandemi COVID-19,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Program stimulus yang akan dijalankan, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait adalah Dana Hibah Pariwisata yang tahun ini akan ditingkatkan dan sasaran penerima yang diperluas. Juga stimulus dengan skema pinjaman lunak jangka panjang dengan bunga dibawah KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Selanjutnya adalah pengembangan Desa Wisata, yang merupakan bagian dari pada pilar terpenting dari pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan. Sesuai RPJMN 2020 – 2024, Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga 2024. Dari 244 desa wisata, sebanyak 150 desa wisata berada di 5 Destinasi Super Prioritas, termasuk DPSP Borobudur dan akan diperluas.

“Program ini harus mencakup desa wisata di setiap DPSP. Kita harapkan desa wisata ini akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja. Dan tentunya, pengembangan desa wisata menekankan aspek berkelanjutan,” jelas Menparekraf Sandiaga.

Kemudian, pemerintah juga menyiapkan program sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability) gratis bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di DPSP Borobudur. Sertifikasi ini merupakan panduan protokol kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penularan Virus Corona.

Selanjutnya, Kemenparekraf akan memfasilitasi digitalisasi para pelaku ekonomi kreatif. Program digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi, tidak hanya scale up (meningkatkan) SDM saja, tapi juga mendorong SDM parekraf bisa menghasilkan produk yang berkualitas.