FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    09 03-2021

    347

    Tekad Ditjen SDPPI untuk Perkuat Integritas Menuju WBBM

    Kategori Berita Kominfo | srii003

    Tangerang, Kominfo – Sebagai satuan kerja pertama yang mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019, Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika bertekad mempertahankan kinerja dan integritas layanan, sekaligus mewujudkan predikat lebih tinggi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

    “Tujuan kita bukanlah sekadar predikat di atas lembaran kertas itu, melainkan kami ingin benar-benar komit mewujudkan integritas layanan,” tegas Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Dwi Handoko, saat membuka kegiatan Public Campaign Sistem Manajemen Anti Korupsi, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Kualitas Layanan Publik Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR) Tahun 2021, di Tangerang, Banten, Selasa (09/03/2021).

    Rapat yang berlangsung daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan itu, bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Zona Integritas di Direktorat Operasi Sumber Daya. 

    “Kami menyadari membutuhkan waktu dan masukan dari peserta untuk meningkatkan layanan. Kalau hanya menilai sendiri tentu baik baik saja, sehingga kami perlu masukan dari pengguna layanan, apa yang perlu kami perbaiki,” jelas Dwi Handoko.

    Direktur Operasi Sumber Daya berharap upaya yang dilakukan direktoratnya ini memberi hasil yang lebih luas lagi secara nasional. “Semoga upaya kami ini, secara makro, bisa membantu meningkatkan layanan publik pemerintah, sehingga meingkatkan daya saing Indonesia di level dunia,” harapnya.

    Sementara itu, Inspektur I Syaharuddin menyampaikan pemerintah sangat intensif menggalakkan reformasi birokrasi di semua instansi. Semua instansi harus bisa berkinerja tinggi dalam memberi layanan kepada masyarakat secara prima dan berkualitas. “Kami dari Inspektorat Jenderal akan terus melakukan pendampingan agar satker ini terus mempertahankan prestasinya,” katanya.

    Syaharuddin meminta Predikat WBK bukan simbolis belaka. “Tapi tentunya tercermin pula dari praktik layanan yang dinilai melalui partisipasi para pengguna layanan,” ujarnya.

    Mengantar kegiatan survei, Koordinator Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya Fidyah Ernawati menjelaskan tentang penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi. “Kami bukan mengejar predikat yang hanya sebuah administrasi, tapi kami memang akan terus berupaya meningkatkan layanan publik,” katanya.

    Tahun ini, lanjut dia, satkernya mengusulkan predikat yang lebih tinggi, yakni WBBM. Ini terkait dengan upaya mewujudkan role model zona integritas, inovasi, manajemen media, dan penguatan pengawasan. “Semoga tahun ini Predikat WBBM bisa tercapai,” harapnya.

    Dalam kegiatan tersebut, tiga orang perwakilan pengguna layanan, yakni dari Imani Prima, Lion Air, dan PT Amalgam, secara simbolis menandatangani dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi. Sedangkan lembaga independen PT Sigma Research Indonesia menyampaikan petunjuk sekaligus mendampingi pengisian survei guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan berintegritas.

    Berita Terkait

    Dorong Sinergi Belanja Teknologi untuk Percepat Implementasi SPBE

    Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong setiap instansi pemerintah menyinergikan belanja teknologi. Direktur Jenderal Aplikasi Inf Selengkapnya

    Bangun Pola Pikir dan Budaya Antikorupsi Lewat Interalisasi SMAP

    Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Sebagai S Selengkapnya

    Dirjen SDPPI: Pejabat Fungsional Harus Berwawasan Global

    Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika ha Selengkapnya

    Wujudkan Satu Data Indonesia Perlu Integrasi Regulasi

    Mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) tidak hanya butuh integrasi teknologi tapi juga integrasi regulasi. Kementerian Kominfo selaku sistem i Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA