Sinergi Semua Pihak Menjadi Kunci Optimisme Pemulihan Ekonomi 2021

Jakarta, Kominfo - Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan Pemerintah mulai membuahkan hasil baik seiring program vaksinasi, 3T dan 3M. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan hal tersebut tercermin dari menurunnya tingkat positivity rate ke level 18,6% dan CCR ke level 2,71%, sementara recovery rate (tingkat kesembuhan) meningkat ke level 85,88% per 1 Maret 2021. Pencapaiannya ini lebih baik dibandingkan angka kesembuhan global yang tercatat di level 79%.

Di sisi ekonomi, upaya memulihkan ekonomi yang terus dilakukan Pemerintah juga menghasilkan optimisme dengan berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam dengan mendorong konsumsi domestik, sehingga juga mendorong produsen untuk berproduksi.

Ekspor juga mulai meningkat terdorong oleh kenaikan harga komoditas utama seperti batu bara dan sawit. Sentimen positif investor asing mendorong aliran modal masuk kembali ke Indonesia, sehingga IHSG dan nilai tukar rupiah perlahan menguat dan kembali ke level pra-covid.

“Pandemi COVID-19 juga merupakan momentum dalam mengakselerasi ekonomi melalui transformasi digital. Pemerintah juga akan terus mendukung ekosistem ekonomi digital melalui penyiapan infrastruktur, regulasi, SDM, dan penguatan UMKM,” kata Menko Airlangga dalam Seminar Tahunan Standard Chartered Wealth on Wealth (WOW) 2021, dari Jakarta, Rabu (03/03/2021).

Untuk mendukung perekonomian Indonesia yang diyakini akan rebound tahun ini pada kisaran 4,5 s.d 5,3 persen, Pemerintah telah menyiapkan beberapa “game changer” yaitu pertama, Pemerintah fokus terhadap program vaksinasi untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan menciptakan herd imunity, kedua, Pemerintah akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 dengan anggaran mencapai Rp699,4 triliun atau naik 21 persen dari realisasi PEN 2020, Ketiga, reformasi struktural melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja yang diharapkan menjadi terobosan reformasi di bidang investasi dan perdagangan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, Pemerintah juga telah membentuk Indonesia Investment Authority (INA) sebagai alternatif pembiayaan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang saat ini, semua instrumen sudah lengkap baik modal awal, regulasi serta Dewan Pengawas dan Direksi. Pemerintah Indonesia telah berkonsultasi dengan lebih dari 50 perusahaan dan calon mitra strategis. Tahun 2020, sudah dialokasikan modal awal sebesar Rp15 T dan tahun 2021 berupa PMN non tunai sebesar Rp60 T. INA akan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2021.

“Berbagai upaya dan strategi yang telah dilakukan pemerintah tentunya akan berhasil jika mendapat dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Saya yakin kita dapat melalui tahun 2021 ini dengan optimisme yang kuat agar dapat mendukung pemulihan ekonomi kedepan,” pungkas Airlangga.