FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    22 02-2021

    370

    Pedoman Pelaksanaan UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

    Kategori Berita Kominfo | Irso
    Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers usai rapat Pengarahan Kepada Tim Kajian Teknis UU ITE, bersama Menkopolhukam di Ruang Nakula Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (22/02/2021). - (Indra Kusuma)

    Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pedoman pelaksanaan untuk mengkaji kriteria implementatif dan rumusan substansi atas Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), bukanlah sebuah norma hukum yang baru di Indonesia.

    “Pedoman tersebut bukan norma hukum baru, tetapi acuan bagi aparat penegak hukum dengan poin-poin diantaranya yang pertama adalah pelaksanannya dilakukan secara selektif. Yang kedua mengambil langkah-langkah mediasi sebelum berperkara,” ujarnya dalam Konferensi Pers usai rapat Pengarahan Kepada Tim Kajian Teknis UU ITE, bersama Menkopolhukam di Ruang Nakula Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (22/02/2021).

    Menurut Menteri Johnny, acuan lainnya ketika ada kasus yang diteruskan proses perkara di ranah hukum, maka tentu akan dilihat seberapa luas potensi atau dampak terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.

    “Kalau itu (kasus hukum pelanggaran UU ITE) diteruskan ada dampak jera atau tidak, jangan sampai sengketa-sengketa antar lintas personal yang kecil menjadi isu besar, dan menjadi masalah di dalam kehidupan demokrasi dan kebebasan kita, khususnya bagi masyarakat kecil,” jelasnya.

    Menteri Kominfo menegaskan bahwa tim kajian yang telah dibentuk akan melakukan telaah megenai diperlukan untuk revisi UU ITE. 

    “Walaupun UU ITE ini sudah sekitar 10 kali judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan hasilnya Mahkamah Konstitusi menolak judicial review. Atau kata lainnya, Undang-Undang ITE ini sesuai dengan konstitusi kita yakni UUD 1945,” ujarnya.

    Menurut Menteri Johnny setiap penambahan, perbaikan maupun perubahan untuk penyempurnaan UU ITE akan terus ditelaah. Jika sesuai dengan relevansi kehidupan sosial kemasyarakatan, wacana revisi selalu dimungkinkan.

    “Dalam kaitan itu, tim akan bekerja untuk melihat agar penambahan atau perubahan dan kebaikan itu untuk penyempurnaan dapat dilakukan, relevan dengan situasi kita,” tandasnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Menteri Johnny menekankan arahan Presiden Joko Widodo mengenai langkah-langkah yang diambil dalam pedoman tersebut harus dilakukan penegakan hukum secara selektif. Artinya, tidak semua perkara disengketakan. 

    “Upayakan langkah-langkah mediasi dan kasus yang ditindaklanjuti perkaranya apakah dia berdampak masif kepada kehidupan masyarakat, apakah dia mempunyai efek jera agar tidak dilakukan kembali oleh masyarakat yang lain, ini acuan-acuannya yang nanti akan disusun oleh tim, nanti tim yang akan bekerja,” imbuhnya.

    Berita Terkait

    Dirjen PPI: Digitalisasi Siaran Buka Peluang Teknologi Baru

    Kualitas dan efisiensi layanan penyiaran akan makin lebih baik dengan digitalisasi. Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Inform Selengkapnya

    Kominfo: Bijaksana Memilah Informasi Covid-19

    Masyarakat harus bijaksana menerima berita khususnya terkait dengan pengadaan vaksin Covid-19 yang sedang diupayakan pemerintah saat ini. Selengkapnya

    71 Nelayan Belawan dan Sibolga Terima ISR Maritim

    Sebanyak 71 Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim telah diterbitkan selama dua bulan layanan Program Maritime on the Spot (MOTS) di Pelabuhan Pe Selengkapnya

    Menkominfo Resmikan Pemanfaatan Akses Internet di Flores Timur

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, melakukan kunjungan ke Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA