FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    22 02-2021

    43

    Presiden Ingatkan Jajaran Tetap Waspada pada Ancaman Karhutla

    Kategori Berita Pemerintahan | doni003

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh jajaran terkait agar tidak mengendurkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan, meskipun saat ini sejumlah wilayah tengah menghadapi bencana banjir dan tanah longsor. Presiden juga berharap agar jajarannya menyiapkan rencana pencegahan yang matang dan detail terkait hal tersebut.

    “Kita harapkan sebuah rencana pencegahan yang matang, yang detail, sinergi semakin kuat, dan eksekusi lapangan yang semakin efektif. Karena berdasarkan laporan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), tahun 2021 sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih mendapatkan hujan menengah tinggi hingga bulan April. La Nina masih akan bertahan hingga semester satu ini. Bulan Mei diperkirakan akan menjadi fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Tapi kita harus tetap waspada, jangan lengah,” jelas Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/02/2021).

    Presiden sendiri telah menerima laporan bahwa kebakaran hutan dan lahan telah mulai terjadi sejak akhir Januari. Di Provinsi Riau misalnya, sudah terjadi 29 kejadian, dan di Kalimantan Barat terdapat 52 kejadian.

    Meskipun di kedua daerah tersebut saat ini masih bisa tertangani dengan baik, Presiden mengingatkan agar Gubernur Riau dan Kalimantan Barat tetap waspada supaya karhutla tidak meluas lagi. Presiden tidak ingin pengalaman kebakaran hutan hebat yang terjadi tahun 2015 lalu terulang kembali.

    “Saya ingat betul di 2015 saya mau ke Riau, ke Pekanbaru, turunnya di Padang. Seingat saya mungkin delapan jam saya lewat darat. Saya juga ingat di tahun 2015 waktu saya akan ke Pulang Pisau, itu ada di Kalimantan Tengah, saya turun di Kalimantan Selatan di Banjarmasin, lewat darat. Seingat saya empat jam. Ini jangan sampai kejadian lagi,” ungkapnya.

    Terkait karhutla di Provinsi Riau, Presiden mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah provinsi setempat yang telah menetapkan status siaga darurat karhutla. Dengan langkah cepat tersebut, diharapkan penanganan di lapangan bisa lebih cepat dan lebih baik.

    “Ini bagus, bersiap-siap. Jangan sampai nanti administrasinya, payung hukumnya belum siap sudah kebakarannya membesar, mau melakukan sesuatu enggak ada payung hukumnya. Saya kira Gubernur Riau benar, didahului dulu. Karena Riau memang untuk kebakaran hutan ini dari pengalaman yang lalu-lalu angkanya lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lain,” ucapnya.

    Pada bulan Februari ini, Kepala Negara melanjutkan, di pulau Sumatera berpotensi terjadi karhutla. Sementara itu, pada bulan Mei hingga Juli sebagian Kalimantan dan Sulawesi juga berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Adapun puncaknya diperkirakan berada pada bulan Agustus dan September.

    “Kita harus betul-betul tahu puncaknya kapan sehingga persiapannya apa dimulai dari sekarang. Planning-nya disiapkan, organisasinya dicek betul sudah bekerja atau tidak. Pada saat betul-betul nanti panas, kita sudah siap semuanya,” katanya.

    Pada kesempatan tersebut, Presiden juga kembali mengingatkan aparat pemerintahan, TNI, maupun Polri di daerah untuk serius dalam menangani dan mengendalikan karhutla. Menurutnya, aturan main sejak 2016 lalu berupa ancaman pencopotan jabatan bagi pangdam, kapolda, danrem, dandim, hingga kapolres masih berlaku.

    “Sekali lagi ini untuk mengingatkan agar tidak lupa pada aturan main yang sudah kita sepakati di 2016. Di 2016 kita punya kesepakatan. Kesepakatannya adalah bagi pangdam, kapolda, kapolres, danrem, dan dandim yang baru agar tahu dan aturan mainnya tetap sama, kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik, aturan mainnya tetap sama, belum saya ganti. Saya kira kita masih ingat semuanya. Kalau yang ikut rutin setiap tahun pertemuan seperti ini dengan saya pasti masih ingat, yaitu dicopot, yaitu diganti,” tegasnya.

    Turut hadir secara langsung di Istana Negara, Jakarta, dalam acara tersebut antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Selain itu hadir juga sejumlah kepala daerah yang wilayahnya rawan terjadi karhutla, antara lain Gubernur Riau, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati Siak, Bupati Ogan Komering Ilir, Bupati Sanggau, dan Bupati Pulang Pisau.

    Enam Arahan

    Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan, setidaknya ada enam hal yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo terkait upaya pengendalian karhutla.

    Pertama, Presiden meminta agar upaya pencegahan diprioritaskan. Prioritas pencegahan jangan sampai terlambat karena jika sudah terlambat, upaya pemadaman akan jauh lebih sulit untuk dilakukan.

    “Manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Artinya, di desa itu kalau ada api kecil itu sudah harus memberitahukan agar segera bisa tertangani di depan. Bukan sudah terlanjur besar baru ketahuan, sulit memadamkan,” ujarnya.

    Di samping itu, semua unsur harus bergerak untuk melakukan deteksi dini sekaligus melakukan pemantauan di area-area yang rawan titik panas (hotspot). Presiden juga meminta jajaran di bawah untuk selalu memperbarui informasi terkait kondisi di lapangan dengan memanfaatkan teknologi terkini.

    “Manfaatkan teknologi untuk monitoring ini dan pengawasan dengan sistem dasbor. Hati-hati, begitu kebakaran meluas itu kerugian tidak hanya juta atau miliar, saya pastikan larinya pasti ke angka triliun. Belum kerusakan ekologi ekosistem kita,” tegasnya.

    Kedua, infrastruktur pemantauan dan pengawasan harus sampai tingkat bawah. Presiden memberi contoh aplikasi teknologi yang dimiliki oleh Polda Riau yang pernah ditinjaunya pada saat kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 20 Februari 2020 lalu.

    Selain dari sisi teknologi, Presiden juga meminta agar unsur pemerintahan serta TNI dan Polri di bawah yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa turut dilibatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan ini. Tak hanya itu, upaya pemberian edukasi yang terus menerus juga perlu terus dilakukan.

    “Berikan edukasi yang terus menerus kepada masyarakat, perusahaan, korporasi, terutama di daerah dengan kecenderungan peningkatan hotspot. Ajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk ikut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan dan juga dampak ekonomi yang tidak kecil,” jelasnya.

    Ketiga, semua pihak harus mencari solusi yang permanen untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan ini untuk tahun-tahun mendatang. Menurut Presiden, 99 persen kebakaran hutan itu adalah ulah manusia, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena kelalaian.

    “Motif utamanya selalu satu, ekonomi. Karena saya tahu bahwa pembersihan lahan lewat pembakaran itu adalah cara yang paling murah. Tetapi ini sudah sekali lagi, harus dimulai edukasi kepada masyarakat, perusahaan, korporasi. Ini harus ditata ulang kembali. Cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya tidak dengan cara membakar,” imbuhnya.

    Keempat, Presiden meminta agar penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Terkait hal ini, Presiden telah memerintahkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk fokus di kawasan hidrologi gambut.

    “Pastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi. Buat banyak embung, buat banyak kanal, buat sumur bor, dengan berbagai teknik pembasahan lainnya sehingga yang namanya lahan gambut tetap basah,” tambahnya.

    Kelima, Presiden kembali menekankan pentingnya untuk tidak membiarkan api membesar sehingga sulit dikendalikan. Untuk itu, seluruh unsur pemerintah di daerah baik gubernur, bupati, wali kota, maupun unsur TNI-Polri baik pangdam, danrem, dandim, kapolda, hingga kapolres, harus tanggap dalam menyikapi hal tersebut.

    “Ini sebetulnya hanya respons yang cepat saja. Kalau kita merespons api baru kecil, rampung. Jika diperlukan lakukan pemadaman melalui operasi udara water bombing. Ini sudah sering kita lakukan, tapi kalau bisa jangan sampai. Kecil langsung siram sudah mati, di darat saja. Karena water bombing ini juga butuh duit gede, anggaran yang gede. Tapi kalau sudah terlambat, mau tidak mau kita juga pakai itu,” ungkapnya.

    Keenam, Kepala Negara meminta agar langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat sehingga timbul efek jera.

    “Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan, baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana. Jangan sampai kita ini malu di ASEAN Summit, pertemuan negara-negara ASEAN, ada 1, 2, 3 negara yang membicarakan ini. Dalam lima tahun ini sudah enggak ada, jangan sampai dibuat ada lagi. Saya titip itu, malu kita. Dipikir kita enggak bisa menyelesaikan masalah ini. Bisa. Tadi sudah disampaikan Pak Menko Polhukam sudah turun 88 persen. Kalau bisa ditingkatkan lagi dari angka itu,” tandasnya.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam laporannya menyebut telah terjadi penurunan karhutla secara signifikan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 tercatat luas kebakaran yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2016, 2017, dan 2018, yakni seluas 1.592.010 hektare. Meskipun ini masih jauh lebih kecil jika dibandingkan luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 yang mencapai 2,61 juta hektare.

    “Pada tahun 2020, luas kebakaran hutan dan lahan tercatat hanya 296.942 hektare. Menurun sangat signifikan jika dibandingkan tahun 2019, artinya (menurun) 82 persen. Jika dibandingkan dengan kebakaran hutan tahun 2015 berarti menurun sebesar 88,63 persen,” kata Mahfud.

    Berita Terkait

    Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah Keanggotaan Ombudsman RI Masa Jabatan 2021-2026

    Pengangkatan sembilan nama dalam keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia untuk masa jabatan tahun 2021-2026 dilakukan dengan berdasarkan pa Selengkapnya

    Digitalisasi Madrasah Tingkatkan Standar Mutu dan Kualitas

    Kementerian Agama siap meningkatkan kerjasama dengan Bank Dunia (World Bank) terkait program kerja sama digitalisasi madrasah. Hal ini disa Selengkapnya

    Presiden Harapkan BSI Sejahterakan Umat dan Rakyat Indonesia

    Untuk menjangkau lebih banyak nasabah, produk dan layanan keuangan syariah milik Bank Syariah Indonesia harus kompetitif dan dapat memenuhi Selengkapnya

    Presiden Harapkan Peran Strategis Kiai dan Santri Bangun Masa Depan Indonesia

    Kontribusi Nahdlatul Ulama kepada bangsa Indonesia terlihat nyata dalam masa pencapaian kemerdekaan Republik Indonesia dan pembangunan negar Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA