FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    11 02-2021

    368

    Penertiban Frekuensi Radio Tingkatkan Ekonomi dan Keamanan Masyarakat

    Kategori Berita Kominfo | mth

    Bandung, Kominfo – Penertiban frekuensi radio yang menyalahi perizinan atau perangkat melanggar spesifikasi teknis merupakan bagian dari pengelolaan spektrum frekuensi radio agar tetap mendatangkan dua kemanfaatan, yakni peningkatan ekonomi dan keamanan masyarakat.

    Melalui fasilitas rapat daring (zoom meeting), kepada para peserta Bimtek, Direktur Pengendalian SDPPI mengatakan para pegawai penyidik negeri sipil (PPNS) dapat memahami kewenangan dan mekanisme penindakan pelanggaran.

    “Pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi radio di lapangan merupakan bagian yang tidak perpisahkan dari seluruh proses pengelolaan spektrum frekuensi radio,” jelas Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komnikasi dan Informatika, Sabirin Mochtar dalam Bimtek Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, di Bandung, Rabu (10/02/2021).

    Menurut Sabirin, data spektrum frekuensi radio sebagai sumber data dan masukan dalam penataan band frekuensi baru, harus terus-menerus diawasiBahkan, setelah izin diterbitkan dan frekuensi digunakan, pengawasan tetap haris ketat.

    Meski demikian, tambahnya, kebijakan pelaksanaan monitoring dan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sesuai arahan Direktur Jenderal SDPPI Kemkominfo. “Sanksi administratif dan arahan untuk segera mengurus periizinan penggunaan spektrum frekuensi radio harus mengacu pada Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” kata Sabirin.

    Sanksi administratif bagi pengguna frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi, antara lain peringatan/teguran tertulisdenda administratifpenghentian sementara stasiun radio yang menimbukan gangguan merugikandaya paksa polisionildan pencabutan izin stasiun radio.

    Sedangkan pengenaan sanksi pidana dikenakan, apabila pelanggar penggunaan spektrum frekuensi radio tidak dapat menjalankan ketentuan sanksi administratif yang telah dikenakan sebelumnya.

    Pada kegiatan yang dihadiri PPNS UPT dan Korwas PPNS Polda seluruh Indonesia itu, Dirjen SDPPI Ismail menyampaikan sistem pengawasan dan pengendalian merupakan mata rantai yang penting dalam manajemen spektrum frekuensi radio, agar sistem dapat berjalan dengan baik. Saya berharap PPNS dapat memberikan kemudahan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk masyarakat, lebih mudah dan tidak bertele-tele,” kata Dirjen SDPPI.

    Berita Terkait

    Dirjen Aptika Ajak Tingkatkan Liiterasi Digital Masyarakat

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengajak semua pihak ikut serta men Selengkapnya

    Komitmen Amankan Frekuensi Kebencanaan untuk Dukung Penanggulangan Bencana

    Penggunaan frekuensi kebencanaan menjadi kunci dalam penanggulangan kejadian bencana. Melalui frekuensi radio yang terjaga mala pelaksanaan Selengkapnya

    Kominfo Gencar Sebarluaskan Potensi Ekonomi Pengolahan Sampah

    Kementerian Komunikasi dan Informatika gencar menyebarluaskan informasi tentang memanfaatkan potensi ekonomi pada pengelolaan sampah melalui Selengkapnya

    Implementasikan Inklusi Digital untuk seluruh Masyarakat

    Pemerintah berupaya untuk memberikan akses kepada seluruh masyarakat Indonesia atas jaringan maupun layanan internet dengan mudah dan bebas. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA