FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    22 01-2021

    302

    Bappenas Sosialisasikan Penghargaan Pembangunan Daerah 2021 secara Virtual

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Warga Suku Bajo menaiki perahu yang berisi air bersih di samping jalan semi beton di Desa Leppe, Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (22/1/2021). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi mengalokasikan dana desa dengan berbagai peruntukan diantaranya guna membangun jalan penghubung di daerah pesisir. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021 yang dilaksanakan secara virtual selama dua hari, yaitu pada 20 Januari 2021 untuk tingkat provinsi dan 21 Januari 2021 untuk tingkat kabupaten/kota.

    Sosialisasi dibuka Deputi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan (PEPP), Taufik, yang menyatakan bahwa PPD adalah bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada provinsi, kabupaten, dan kota atas prestasinya di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

    “Kementerian PPN/Bappenas memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh rangkaian proses PPD 2021. Kita memastikan evaluasi mendapatkan perspektif yang fair dari berbagai pandangan, karena itu kita memperkuat susunan tim penilai baik penilai independen maupun utama dan teknis. Tidak hanya itu, latar belakang tim penilai juga akan diperkuat,” ujar Deputi Taufik, Jumat (22/1/2021).

    Deputi Taufik memaparkan, kegiatan Sosialisasi PPD 2021 bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran tentang pelaksanaan, mekanisme teknis, dan sistem penilaian PPD.

    Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada PPD 2021 terdapat beberapa upaya peningkatan, di antaranya: (1) Digital Evaluation system di mana sistem penilaian dokumen menggunakan aplikasi web-based; (2) Balanced-Grouped-Evaluator dengan penambahan Tim Penilai Independen di bidang lingkungan, inovasi, dan perencanaan pembangunan; (3) Environment Friendly dengan menambahkan indikator item penilaian lingkungan hidup terkait komitmen pemerintah daerah dalam aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); serta (4) Covid-19 Sensitive Response, yaitu penambahan penilaian terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.

    Di tengah pandemi Covid-19, menurut Deputi PEPP, Kementerian PPN/Bappenas konsisten memberikan PPD yang sebelumnya bernama Anugerah Pangripta Nusantara (2011-2017).

    Sejak 2018, Anugerah Pangripta Nusantara bertransformasi menjadi PPD dengan harapan lebih membumi untuk dikenal masyarakat lebih luas. PPD dilatarbelakangi sebuah filosofi sederhana, yaitu keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional juga ditentukan keberhasilan daerah dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian pembangunan daerah yang baik. Oleh karena itu, peningkatan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah adalah bentuk pengendalian pembangunan yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

    Tujuan PPD 2021 adalah (1) mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan; (2) mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah; (3) mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan; dan (4) mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Bagi Pemerintah Pusat, PPD memperkuat koordinasi dan sinkronisasi untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Bagi Pemerintah Daerah, PPD memberikan motivasi dan pembelajaran untuk pembangunan daerah yang lebih berkualitas. Sementara bagi nonpemerintah, PPD memberikan akses informasi dan keterlibatan akademisi, NGO, profesional, jurnalis, dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

    Sosialisasi PPD 2021 secara virtual yang dihadiri peserta dari Bappeda se-Indonesia ini diharapkan menjadi pemicu peserta PPD untuk memiliki pemahaman yang sama. Beberapa new features ini diharapkan mampu mewarnai proses penilaian PPD 2021 dengan lebih baik. Tim penilai PPD 2021 terdiri dari Tim Penilai Utama, Tim Penilai Independen, dan Tim Penilai Teknis yang berasal dari berbagai bidang ilmu dan latar belakang profesi. Proses penilaian PPD 2021 akan dilakukan dari Januari-April 2021 yang akan diakhiri dengan pengumuman 3 besar provinsi, 3 besar kabupaten dan 3 besar kota melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan diserahkan oleh Presiden RI.

    Berita Terkait

    Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Pangkas Cuti Bersama 2021 Jadi 2 Hari

    Pemerintah telah menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2021. Cuti bersama tahun 2021 dipangkas menjadi 2 hari, dari sebelumnya berjumlah 7 Selengkapnya

    Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah Keanggotaan Ombudsman RI Masa Jabatan 2021-2026

    Pengangkatan sembilan nama dalam keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia untuk masa jabatan tahun 2021-2026 dilakukan dengan berdasarkan pa Selengkapnya

    Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan Berikan Dampak Langsung bagi Wilayah Sekitar

    Pembangunan bendungan yang diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi hingga ke lahan-lahan sawah milik petani tersebut dilakukan dalam lim Selengkapnya

    Awal Tahun 2021, Bappebti Tingkatkan Pengawasan Aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin

    Mengawali tahun 2021, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan memblokir 68 domain situs entitas di Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA