FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    21 01-2021

    277

    Pemerintah Perpanjang PPKM hingga Dua Pekan Mendatang

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Pecalang dan petugas Linmas menegur pengendara sepeda motor yang tidak menerapkan protokol kesehatan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat desa/kelurahan di Denpasar, Bali, Senin (18/01/2021). PPKM tingkat desa/kelurahan di Denpasar tersebut digelar pada 18 Januari hingga 18 Februari 2021 menyusul meningkatnya kasus positif Covid-19 di wilayah itu. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Pemerintah akan kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua minggu ke depan mulai tanggal 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah parameter pandemi yang selalu dipantau pemerintah.

    Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam keterangannya, selepas rapat terbatas bersama Presiden beserta jajaran terkait, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/01/2021). 

    “Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 8 Februari. Nanti Pak Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan instruksi Mendagri,” ujarnya.

    PPKM tersebut melanjutkan PPKM yang telah berlaku sebelumnya di 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dengan 73 kabupaten/kota.

    Berdasarkan pemantauan dari PPKM pertama tersebut, terdapat 29 kabupaten/kota yang masih berisiko tinggi, 41 kabupaten/kota dengan risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota dengan risiko rendah.

    Sementara dari 7 provinsi, terlihat bahwa masih terdapat peningkatan kasus di 5 provinsi dengan 2 provinsi, yakni Banten dan Yogyakarta, mengalami penurunan kasus.

    Sejumlah parameter tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk kembali menerapkan PPKM hingga dua minggu ke depan.

    “Diharapkan masing-masing gubernur bisa mengevaluasi berdasarkan pada parameter tingkat kesembuhan yang di bawah nasional, tingkat kematian di atas nasional, positivity rate di atas nasional, dan bed occupancy rate di atas nasional. Ini menjadi parameter yang diminta untuk evaluasi dan kemudian untuk terus dilakukan,” ucap Airlangga.

    Untuk diketahui, PPKM yang dijalankan untuk menekan penyebaran Covid-19 mengatur batasan sejumlah kegiatan, di antaranya waktu beroperasi mal dan restoran hingga pukul 20.00, jumlah kapasitas di tempat kerja yakni 75 persen karyawan bekerja dari rumah, kegiatan belajar mengajar secara daring, hingga batasan jemaah ibadah maksimal 50 persen dari total kapasitas.

    Kegiatan konstruksi dan sektor usaha esensial yang telah ditetapkan dapat tetap beroperasi penuh dengan pengaturan jam operasional serta penerapan protokol kesehatan secara ketat.

    “Kemudian terkait dengan transportasi diatur oleh masing-masing pemerintah daerah,” tuturnya.

    Berita Terkait

    Presiden Sidak Vaksinasi Massal Pedagang di Pasar Tanah Abang

    Vaksinasi ini merupakan lanjutan dari program vaksinasi massal nasional yang telah dimulai sejak 13 Januari 2021 yang lalu. Selengkapnya

    Tekan Kasus Covid-19, Pemerintah Terapkan PPKM Mikro Jadi Langkah Lanjutan

    Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis skala mikro (PPKM Mikro) yaitu hingga tingkat RT Selengkapnya

    Pemerintah Imbau Perayaan Imlek Dilaksanakan Secara Sederhana dan Terapkan Prokes

    Peringatan tahun baru Imlek 2572 dapat dilakukan dengan cara-cara sederhana sekaligus menerapkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan (prok Selengkapnya

    Presiden: Vaksinasi adalah “Game Changer” dalam Pengendalian Pandemi

    Pengendalian pandemi melalui vaksinasi adalah kunci utama yang sangat menentukan agar keadaan bisa kembali normal. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA