SWF Indonesia Beri Solusi Pembiayaan Pembangunan dan Tingkatkan Investasi

Bogor, Kominfo - Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Upaya tersebut diwujudkan dengan antara lain menyiapkan sejumlah anggaran dan berbagai kebijakan agar perekonomian nasional bisa segera pulih dan bangkit.

“Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional di 2021,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam sambutannya secara virtual pada acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2021 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/01/2021).

Sejumlah kebijakan untuk menopang perekonomian nasional yang telah disiapkan oleh pemerintah antara lain pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan turunannya, baik berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres), akan segera terbit dalam waktu secepat-cepatnya agar Indonesia semakin kompetitif di pasar global.

Salah satu yang telah selesai PP-nya yaitu Lembaga Pengelola Investasi atau sovereign wealth fund (SWF), yang bernama INA atau Indonesia Investment Authority.

“Kita dirikan untuk menangkap peluang investasi dan solusi alternatif bagi pembiayaan pembangunan kita. Nama-nama untuk dewan pengawas sudah kita sampaikan kepada DPR dan kita harapkan selesai nanti minggu depan ini,” jelasnya.

Menurut Presiden, pembentukan SWF ini sangat diperlukan untuk memenuhi pembiayaan yang semakin besar ke depan. Selain itu, juga untuk meningkatkan foreign direct investment (FDI) Indonesia dan untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB Indonesia.

“Saya tadi bisik-bisik ke Bu Menteri Keuangan, awal-awal ini mungkin sebulan dua bulan ini target yang masuk ke SWF kita berapa? Dijawab Bu Menteri Keuangan ya kira-kira USD20 miliar. Duit yang gede banget,” ujarnya.

Pemerintah sendiri akan menyetorkan modal awal tunai sebesar Rp15 triliun dan saham BUMN sebesar Rp50 triliun untuk INA. Presiden berharap, INA akan menjadi mitra strategis investasi yang kuat secara hukum dan kelembagaan dan menjadi mitra strategis yang andal dan terpercaya untuk pembangunan ekonomi dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

Data realisasi investasi sampai dengan kuartal III 2020 tercatat sebesar Rp611,6 triliun, yang terdiri dari PMA (penanaman modal asing) sebesar Rp301,7 triliun dan PMDN (penanaman modal dalam negeri) sebesar sebesar Rp309,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat 8,9 persen dari kuartal II tahun 2020 sebesar Rp191,9 triliun dan meningkat sebesar 1,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp205,7 triliun,

“Peningkatan realisasi investasi tahun 2020 ini merupakan hal positif dan patut dipertahankan mengingat kita di tengah ketidakpastian global akibat pandemi,” imbuhnya.

Sementara itu, tadi pagi, Badan Pusat Statistik telah merilis total ekspor tahun 2020 sebesar USD163,3 miliar dan total impor tahun 2020 sebesar USD141,6 miliar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 surplus sebesar USD21,7 miliar.

“Dibandingkan tahun 2019 justru kita defisit sebesar USD3,6 miliar. Ini memberikan sebuah optimisme dan kita harapkan di tahun 2021 terus meningkat dan kita tetap pada posisi surplus neraca perdagangan kita,” paparnya.

“Tapi hati-hati, kita jangan cukup berpuas diri. Kita harus terus bekerja keras untuk terus meningkatkan realisasi yang baik ini. Momentum ini harus kita jaga dan kita lihat sebagai peluang. Optimisme ini harus terus kita kelola dengan baik,” tandasnya.

Jaga Kepercayaan

Di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020, kerja sama antara sejumlah pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik. Mulai dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Saya sangat senang selama 2020 kemarin, kerja sama antara pemerintah, Kementerian Keuangan, dengan OJK, dengan Bank Indonesia, dengan LPS, berjalan beriringan dengan baik, setiap masalah selalu direspons dengan cepat. Untuk tahun ini, pemerintah ingin agar kerja sama tersebut dilanjutkan,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, OJK dan para pelaku industri jasa keuangan harus menjaga kepercayaan pasar dan menjaga kepercayaan masyarakat sebaik-baiknya. Presiden berpesan agar tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

“Transaksi keuangan yang menjurus ke fraud harus ditindak tegas. Pengawasan OJK juga tidak boleh mandul, tidak boleh masuk angin, dan harus mengeluarkan taringnya,” tegasnya.

Tak hanya itu, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan integritas. Untuk itu, Presiden mendorong agar industri keuangan Indonesia bisa membangun sistem internal yang berstandar internasional secara baik.

“Kita harus membangun sebuah sistem internal yang baik, membangun sebuah sistem yang berstandar internasional sehingga meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada industri jasa keuangan kita,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengajak industri keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan UMKM dan meningkatkan akses UMKM untuk memperoleh pembiayaan. Menurutnya, pelaku usaha kecil yang memiliki potensi harus diberikan prioritas.

“Jangan hanya melayani yang besar-besar saja, yang itu-itu saja. Pelaku usaha kecil yang memiliki potensi, yang skalanya sangat besar harus diberikan prioritas. Akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal UMKM harus lebih mudah dan cepat,” jelasnya.

Di sisi lain, Presiden juga telah menyampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan agar menyiapkan regulasi yang jauh ke depan dan meninggalkan cara-cara lama serta peraturan yang telah usang yang sangat ketinggalan di dunia keuangan global.

“Ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kita,” imbuhnya.

Presiden juga berharap agar generasi muda dan UMKM yang belum bankable dapat mengembangkan skala usahanya. Untuk itu, Kredit Usaha Rakyat dan Bank Wakaf Mikro harus bisa dimanfaatkan oleh segmen masyarakat yang lebih luas dan lebih produktif.

“Kita harus membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang dinikmati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia, yang membawa Indonesia maju dan sekaligus berkeadilan,” tandasnya.