Ini Tahapan Vaksinasi Covid-19 yang Akan Dilakukan

Jakarta, Kominfo - Pemerintah telah menetapkan tahapan-tahapan terkait program vaksinasi Covid-19 yang akan diberikan gratis bagi seluruh masyarakat. Rencana tahapan tersebut sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) atau badan independen yang memberikan saran kepada menteri kesehatan terkait program vaksinasi di Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa tenaga kesehatan akan menjadi pihak pertama yang berada dalam tahapan vaksinasi tersebut. Hal itu disampaikannya melalui keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12/2020).

“Tahap yang pertama akan dilakukan ialah vaksinasi ke tenaga kesehatan (nakes). Di Indonesia ini ada 1,3 juta orang (nakes) di 34 provinsi. Tahap kedua kita akan berikan ke public workers, ini sekitar 17,4 juta orang. Kemudian tahap selanjutnya adalah masyarakat lansia di atas 60 tahun yang jumlahnya 21,5 juta orang. Sesudah itu nanti masyarakat normal akan mulai divaksinasi,” ucapnya.

Sebagai perbandingan, setiap negara tentu memiliki tahapan vaksinasi yang berbeda-beda. Namun, satu hal yang sama adalah menempatkan tenaga kesehatan sebagai yang utama dan pertama dalam menerima vaksin Covid-19 ini.

“Ini (nakes) adalah garda terdepan dalam pandemi krisis Covid-19. Jadi apa yang kita lakukan pertama kali konsisten dengan yang dilakukan di Amerika dan semua negara bahwa tenaga kesehatan merupakan prioritas pertama yang akan kita vaksinasi,” kata Budi.

Namun, pemerintah memastikan bahwa pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan ini hanya akan dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pemerintah berpegangan penuh pada data-data sains untuk memastikan keamanan dari vaksin Covid-19.

Menkes juga menerangkan bahwa selama ini BPOM telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, juga berbicara dengan otoritas di sejumlah negara seperti Turki, Brazil, dan Tiongkok terkait dengan uji klinis vaksin dari Sinovac yang merupakan salah satu penyedia vaksin Covid-19 di Indonesia sehingga BPOM dinilai dapat mengambil keputusan yang independen berdasarkan data-data sains.

“Arahan Bapak Presiden mohon juga dilakukannya bertahap dan hati-hati. Bapak Presiden sampaikan bahwa beliau sangat sayang kepada tenaga kesehatan ini. Jadi walaupun katanya bisa dilakukan cepat coba dilakukan secara bertahap dan hati-hati,” imbuh Menkes.

Pastikan Ketersediaan Dosis

merintah berupaya keras untuk memastikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan seluruh masyarakat dari pandemi Covid-19 dengan memastikan ketersediaan vaksin gratis bagi seluruh kalangan. Untuk memenuhi imunitas komunal atau herd immunity melalui jalur vaksin, kurang lebih sebanyak 181 juta rakyat harus memperoleh vaksin Covid-19.

“Dari 269 juta rakyat Indonesia, kalau kita ingin mengejar herd immunity usia di atas 18 tahun, ada 188 juta orang. Dari 188 juta ini kalau kita keluarkan yang memiliki komorbid berat, yang pernah terkena Covid-19 positif, dan ibu-ibu hamil yang masuk kategori eksklusi, maka jumlah yang menjadi target vaksinasi adalah 181 juta rakyat,” ujar Menkes.

Dari jumlah tersebut dan dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin dan 15 persen sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), maka total vaksin yang dibutuhkan adalah sekitar 426 juta dosis vaksin. Terkait hal tersebut pemerintah sudah memastikan bahwa jumlah kebutuhan dosis vaksin itu dapat dipenuhi.

“Sampai sekarang ada lima jalur pengadaan vaksin yang kita sudah tempuh. Empat di antaranya sifatnya bilateral dan satu sifatnya multilateral,” ucap Budi.

Hingga saat ini, dari jalur bilateral, pemerintah telah menandatangani kontrak untuk 125 juta dosis vaksin dari Sinovac (Tiongkok) dengan opsi untuk menambah jumlah dengan tambahan 100 juta dosis vaksin lain dan 130 juta total dosis vaksin dari Novavax (Amerika). Selain itu, pemerintah juga akan menandatangani kontrak dengan AstraZeneca (Inggris) untuk memperoleh hingga 100 juta dosis vaksin dan total 100 juta dosis lainnya yang juga akan didatangkan dari BioNTech-Pfizer (Jerman-Amerika). Perolehan vaksin dari keempat sumber tersebut bertujuan untuk memastikan resiliensi atau keterjaminan datangnya vaksin ke Indonesia dalam jumlah yang dibutuhkan.

Vaksin Covid-19 dalam jumlah yang amat besar tersebut diharapkan dapat segera dan secara bertahap datang ke Indonesia sehingga seluruh rakyat Indonesia dengan jumlah target sebanyak 181 juta orang dapat memperoleh vaksin secara gratis.

“Hal yang penting yang saya ingin garis bawahi di sini adalah kita ada kerja sama multilateral dengan institusi yang namanya Gavi, merupakan bagian dari WHO, di mana mereka memberikan vaksin yang sifatnya gratis,” imbuh Menkes.

Untuk Indonesia, porsi vaksin yang diberikan hingga saat ini masih bergerak dinamis. Namun, dapat dipastikan bahwa perolehan vaksin untuk Indonesia dari Gavi berkisar antara 3 persen dari populasi atau sebanyak 16 juta dosis hingga 20 persen populasi atau sebanyak 100 juta dosis.

Menteri Kesehatan menjelaskan, penandatanganan kontrak antara pemerintah dengan empat sumber vaksin jalur bilateral turut disertai dengan opsi di mana dalam kontrak diatur bahwa terdapat sekian jumlah porsi yang pasti akan diambil Indonesia dengan opsi lain untuk menambah jumlah apabila dibutuhkan.

“Itu sebabnya kenapa kita membuat kontrak dengan opsi dari supplier-supplier yang ada empat tadi supaya kalau ada vaksin dari Gavi yang sifatnya gratis kita tidak usah ambil dari mereka. Tetapi kalau misalnya vaksin dari Gavi ini belum bisa datang sesuai dengan jadwal yang kita inginkan, kita sudah mengamankan suplai dari perusahaan-perusahaan tersebut secara bilateral,” tuturnya.

Secara garis besar, Indonesia akan memperoleh 660 juta dosis vaksin dengan rincian setengah dari jumlah tersebut sudah pasti diperoleh Indonesia sementara setengah sisanya merupakan komitmen opsi penambahan untuk memastikan kegiatan vaksinasi gratis bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.

“Kita sudah mengamankan yang pastinya sekitar 330 juta dengan opsi juga sekitar 330 juta sehingga sudah 660 juta. Kita ada cadangan yang cukup kalau ada beberapa sumber yang kemudian gagal di uji klinisnya atau juga tertunda proses pengirimannya,” tandasnya.