FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    12 12-2020

    145

    WNI Keturunan Dilarang Jadi Anggota Polri? Awas Disinformasi!

    Kategori Berita Kominfo | srii003

    Jakarta, Kominfo – Beredar sebuah konten disertai foto di media sosial Facebook yang menyesalkan di rezim Presiden Joko Widodo terdapat aparatur negara atau polisi keturunan Tiongkok atau Tionghoa.

    Dilansir dari Medcom.id, klaim yang menyebutkan bahwa keturunan asing termasuk Tionghoa dilarang menjadi aparatur negara termasuk polisi, adalah salah.

    Setelah ditelusuri oleh Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika faktanya keturunan Tiongkok atau Tionghoa yang menjadi polisi sudah ada, setidaknya sejak orde lama.

    Hal tersebut seperti dikutip BBC Indonesia dari buku berjudul "Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran" yang ditulis oleh Iwan Ong Santosa. Pada tahun 1960-an, polisi atau militer dari etnis Tionghoa bukan sesuatu yang aneh. Kala itu, jumlah polisi atau militer disebut mencapai ratusan orang.

    Berikut laporan isu hoaks dan disinformasi yang telah diidentifikasi Tim AIS Kementerian Kominfo, Sabtu (12/12/2020):

    1. 6 Peserta Uji Coba Meninggal Dunia Setelah Suntikan Vaksin Pfizer
    2. Video Warga 1 RT di Ciracas Dievakuasi ke Wisma Atlet karena Covid-19
    3. Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dilarang Menjadi Anggota Polri
    4. Surat Permohonan Dana Bantuan Kegiatan Pembersihan Drainase dan Aliran Kali oleh Sekot Kendari
    5. Foto Bingkisan Paslon Pilwakot Mataram Tersebar di Hari Pencoblosan

    Berita Terkait

    Literasi Digital Jadi Kunci Keberhasilan Transformasi Digital

    Literasi digital menjadi salah satu pilar pendukung terwujudnya agenda transformasi digital. Berdasarkan Survei Literasi Digital Nasional ya Selengkapnya

    Bantuan IVIG Gratis Khusus Nakes, Awas Disinformasi!

    Bereda pesan berantai di aplikasi pesan instan WhatsApp mengenai Program Bantuan Gratis Intravenous Imunoglobulin (IVIG) bagi tenaga keseha Selengkapnya

    Vaksin Pfizer Beracun dan Mematikan? Awas Disinformasi!

    Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan vaksin Pfizer beracun dan mematikan. Selengkapnya

    Pemerintah Hapus Sanksi Pidana Penolak Vaksinasi, Itu Disinformasi!

    Sebuah tangkapan layar berisi narasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menghapus sanksi pidana bagi penolak Vaks Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA