FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    28 11-2020

    219

    Jelang Pilkada, Milenial Jangan Terganggu Berita Bohong

    Kategori Berita Kominfo | Irso

    Jakarta, Kominfo – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo mengatakan, menjelang Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang, pemilih pemula dan generasi milenial diharapkan cerdas memilah informasi.

    “Karena kita sepakat kita akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 tanggal 9 Desember, tetapi lebih memperhatikan agar bagaimana milenialitas kita tidak terganggu oleh berita-berita bohong, disinformasi, misinformasi atau malinformasi,” ujarnya dalam Webinar Pemilihan Serentak 2020: Peran Masyarakat dalam Melawan Hoaks melalui Cek Fakta, dari Jakarta, Sabtu (28/11/2020).

    Menurut Dirjen IKP Kementerian Kominfo, pesan tersebut menjadi penting sehingga masyarakat khususnya para pemilih pemula dan kaum milenial perlu saling mengecek fakta. Misalnya dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial yang dimiliki.

    “Oleh sebab itulah ini penting, bahwa pemilihan serentak adalah pemilihan yang sudah berjalan di Era Reformasi ini kita betul-betul diberikan kekuasaan untuk memilih pemimpinnya,” jelasnya.

    Dirjen Widodo Muktiyo menjelaskan bahwa pemilihan serentak pada hakekatnya merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam arti lain rakyat sebagai penguasa sesungguhnya karena menentukan pemimpin daerah dan perwakilan daerah.

    Berkaitan dengan pelaksanaan PilkadaSerentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, menurut Dirjen IKP Kementerian Kominfo pihak penyelenggara maupun pemerintah terus berkomitmen menerapkan secara ketat protokol kesehatan. Hal tersebut dilihat dari sosialisasi yang dilakukan secara masif.

    “Saya yakin teman-teman juga sering melihat di TV ada layanan masyarakat terkait dengan bagaimana Pilkada diadakan, dan bagaimana persiapan kita untuk masuk ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan selalu memakai masker, menjaga jarak dan seterusnya,” tandasnya.

    Informasi Berkualitas

    Dirjen Widodo Muktiyo meyakini sistem demokrasi di Indonesia kedepannya akan semakin lebih baik. Salah satu cara mewujudkan hal itu adalah melahirkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang selalu merefleksikan masyarakat yang juga ingin berkualitas.

    “Oleh sebab itulah maka proses memilih pemimpin yang berkualitas itu membutuhkan perilaku kita dalam memilih yang luber-jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia-jujur dan adil), ini betul-betul juga harus kita laksanakan,” jelasnya.

    Selain itu, kata Dirjen IKP Kementerian Kominfo perjalanan demokrasi Indonesia saat ini juga dihadapkan pada tantangan baru, di mana ruang publik dimanfaatkan oleh semua orang memiliki gadget yang dapat memproduksi, mengkonsumsi, bahkan mendistribusi secara bebas suatu informasi tertentu. 

    “Disitulah ada dua pilihan besar, apakah kita mau memilih informasi yang edukatif, informasi yang mencerahkan atau justru informasi yang mengganggu kita yang disebut dengan disinfodemi, hoaks dan seterusnya,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Dirjen Widodo Muktiyo kemudian mengajak generasi muda agar dalam menghadapi era virtual saat ini dituntut lebih adaptif dan jangan sampai disebut anak muda yang keras kepala,” “Karena apa? Di tengah informasi yang makin membanjiri kita, kita betul-betul diberikan akal dan hati untuk menentukan sikap yang sebaiknya seperti apa,” imbuhnya

    Webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal IKP Kementerian Kominfo itu dihadiri Direktur Pusat Penelitian Ekosistem Bisnis Digital Telkom University Andri Alamsyah, dan Fact Checker sekaligus jurnalis Medcom.id Wanda Indana.

    Berita Terkait

    Dirjen IKP: Kemasan Produk UMKM Indonesia Jangan Kalah dengan Negara Lain

    Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus mampu mengemas produknya dengan menarik di ruang digital. Sehingga, produknya dapat di Selengkapnya

    Peluang Beasiswa S2 Dalam Negeri dan Luar Negeri

    Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali membuka Program Beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri Tahun 2021. Program itu merupakan salah sat Selengkapnya

    Verifikasi Ulang Penerima Bantuan Pemerintah? Itu Hoaks!

    Beredar konten di media sosial Facebook berisi informasi mengenai adanya verifikasi ulang bagi penerima bantuan dari Pemerintah. Selengkapnya

    Kajian Bappenas, Digitalisasi Jadikan UMKM Bertahan Saat Pandemi

    Kementerian PPN/Bappenas baru saja mengeluarkan kajian kebijakan penanggulangan dampak pandemi terhadap UMKM. Salah satu rekomendasi agar UM Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA