FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    25 11-2020

    2477

    Manfaatkan Teknologi, Pemerintah Kolaborasi Siapkan Sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19

    Kategori Berita Pemerintahan | Yusuf
    Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir ketika menjadi pembicara dalam webinar dengan tema “Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19” yang diselenggarakan KPCPEN, Jakarta, Selasa (24/11/2020).

    Jakarta, Kominfo - Guna menahan laju penularan Covid-19, salah satunya upaya yang dilakukan pemerintah dengan mendatangkan vaksin. Oleh karena itu pemerintah tengah menyiapkan infsrastruktur sistem satu data dengan sebaik-baiknya.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir dalam acara webinar bertajuk “Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19” yang diselenggarakan KPCPEN, Selasa (24/11/2020).

    Dijelaskan Ketua KPC PEN, sistem satu data ini dimaksudkan untuk menjamin transparansi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Menurut Tohir, data-data ini adalah milik pemerintah, dan pihak BUMN termasuk Telkomsel maupun Biofarma yang terlibat dalam penyiapan proses vaksinasi ini hanya sebagai aggregator.

    Dalam webinar tersebut, Ketua KPC PEN sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tersebut nantinya akan berjalan secara transparan. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nantinya didukung oleh satu kesatuan data. Satu data ini merupakan integrasi sumber data dari berbagai aplikasi, sistem dan berbagai sumber.

    “Sejak awal, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar seperti, ITAGI, IDI, semua kita libatkan, karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan Covid-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia. Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data, ujarnya.

    Lebih lanjut, Erick menyebut terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin Covid-19. Pertama mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data.

    Untuk upaya kedua, pemerintah mengambil langkah menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri.

    “Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi,” paparnya.

    Menyoal vaksinisasi, Erick menyampaikan, pemerintah pun kini telah menyiapkan dua skema. Pertama, melalui skema vaksinasi bantuan untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, Aparat Hukum, dan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran. Skema kedua, yakni vaksinasi mandiri, vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan.

    “Kontribusi masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri ini tidak kalah pentingnya, melihat penduduk Indonesia yang sangat besar, sehingga tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih, sudah seyogyanya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri,” jelasnya.

    Kolaborasi, Manfaatkan Teknologi

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) Soleh Ayubi menyatakan proses pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bukan perkara mudah. Pasalnya, proses ini akan melibatkan banyak pihak, apalagi melihat alur waktu dan jumlah yang akan divaksinasi sangat besar.

    “Karena ini mungkin pertama kalinya kita melakukan hajatan sebesar ini terutama di bidang pelayanan Kesehatan. Proses ini akan melibatkan banyak pihak, apalagi melihat alur waktu dan jumlah yang akan divaksinasi itu luar biasa besar. Tentunya semua proses ini akan mengikuti berbagai regulasi seperti regulasi, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Makanan dan Obat (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta dukungan aparat keamanan,” jelasnya.

    Direktur Digital Bisnis Telekomunikasi Indonesia Fajrin Rasyid

    Untuk itu, kata Soleh, pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini.  Ia menyatakan, penggunaan teknologi ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan serta mempercepat proses.

    “Proses-proses yang sebelumnya lama seperti, proses pendaftaran dan verifikasi, bisa dilakukan secara cepat. Dan yang terakhir kita berupaya menjaga kualitas, baik itu kualitas vaksinnya maupun kualitas pelayanannya,” tuturnya.

    Soleh menambahkan, terkait distribusi Bio Farma dan anak perusahaannya mendapat mandat untuk melakukan pengadaan, pengemasan, dan pendistribusian vaksin Covid-19.

    “Bio Farma ditugaskan melakukan distribusi sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dan mungkin juga akan dilibatkan ke dalam proses yang lain. Berkaitan dengan vaksin mandiri, tujuh BUMN Farmasi nantinya juga akan membuka layanan vaksinasi,” ujar Soleh.

    Melalui diskusi, Soleh mengatakan momentum ini sendiri menjadi lompatan bagi industri layanan kesehatan dan menciptakan ekosistem layanan Kesehatan digital nasional yang tentu di bawah regulasi Kemenkes dan BPOM.

    “Proses manual dalam industri layanan kesehatan kita, bisa kita otomatisasikan. Harapannya kita ingin pasien menjadi pusatnya nanti sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang berfokus pada pasien,” tandasnya.

    Terintegrasi Lewat Satu Sistem

    Menyambung pernyataan Soleh, Direktur Digital Bisnis Telekomunikasi Indonesia Fajrin Rasyid menjelaskan, seluruh data penerima vaksin Covid-19 prioritas saat ini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antar kementerian dan lembaga terkait, seperti BPJS Kesehatan (untuk PBI) dan BPJS Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan (data tenaga kesehatan), Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, TNI dan Polri.

    “Data ini sedang disiapkan sehingga ketika nanti peserta prioritas penerima vaksin adalah by name by address sudah terdaftar di dalam sistem. Sistem ini kemudian digunakan baik untuk program vaksinasi bantuan pemerintah maupun vaksinasi mandiri,” kata Fajrin.

    Direktur Digital Bisnis Telekomunikasi Indonesia Fajrin Rasyid

    Dengan terdaftar dalam satu sistem ini, peserta penerima vaksin tidak terdaftar di sistem lainnya sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi. Selain itu vaksin diberikan kepada sasaran yang tepat.

    Sistem satu data ini menurut Fajrin terintegrasi dengan seluruh proses vaksinasi. Bahkan mulai dari pasokan vaksin sejak dari produsennya, termasuk vaksin impor. Sistem satu data juga diintegrasikan dengan logistik vaksinasi. Data ini akan membatu memantau ketersediaan vaksin di tiap wilayah. Misalnya di satu provinsi kekurangan vaksin, maka bisa di-supply dari daerah lain.

    Dalam pemaparannya, Fajrin menyatakan, sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah.  Simulasi pertama dilakasanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu 18 November 2020 lalu dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Untuk simulasi kedua, dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada keesokan harinya, Kamis (19/11/2020) dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

    “Presiden menyampaikan secara umum sistem ini sudah berjalan baik. Tentu ada satu dua masukan sehingga terus kita kembangkan”, terang Fajrin. (hm.ys)

    Berita Terkait

    Pemerintah Dukung Pembentukan Ekosistem Startup di Kawasan IKN

    Untuk memperkuat digitalisasi yang menjadi bagian penting dari ekosistem startup, Kemenparekraf telah mempersiapkan berbagai program yang di Selengkapnya

    Lewat PP No. 14/2024, Pemerintah Berikan THR dan Gaji ke-13 bagi ASN

    Pemberian THR dan gaji ke-13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh aparatur negara yang telah, sedang, dan ke depan akan te Selengkapnya

    Wapres Paparkan Tiga Langkah Strategis Kembangkan Ekosistem Rantai Nilai Halal

    Selain dukungan multipihak, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan ekosistem tersebut. Selengkapnya

    Upaya Pemerintah Kembangkan Parekraf Berkelanjutan di IKN

    Menparekraf menjelaskan berbagai upaya dilakukan dalam mendukung pengembangan parekraf berkelanjutan. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA