FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    21 11-2020

    136

    Manfaatkan Transformasi Digital untuk Pasarkan Produk Industri Perumahan

    Kategori Berita Pemerintahan | srii003
    Warga melintas di perumahan bersubsidi di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Selasa (10/11/2020). Kementerian PUPR mencatat penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) per 6 November 2020 mencapai 97,7 persen atau sebanyak 100.176 unit dari total target yang telah ditentukan pemerintah sebanyak 102.500 unit dengan nilai Rp11 triliun. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo – Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) turut berdampak pada sektor properti. Penurunan daya beli masyarakat menyebabkan pengembang tidak berproduksi yang berimbas pada penyediaan rumah bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan penyerapan anggaran pada skema fasilitas yang disediakan pemerintah juga belum maksimal. Untuk itu, diperlukan inovasi dari para pemangku kepentingan di industri perumahan dalam menjawab tantangan ini, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi digital.

    “Saya percaya, inovasi-inovasi digital, baik dari sisi pengembang maupun dari sisi pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti kemudahan pemberian ijin, dukungan pembiayaan, pemanfaatan lahan dan kemudahan pemberian sertifikat atas tanah untuk perumahan, akan ikut mendukung bangkitnya industri perumahan di masa depan,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada Seminar dan Sarasehan Nasional Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) melalui konferensi video dari kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Sabtu (21/11/2020).

    Pada acara yang diinisiasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini Wapres menjelaskan, pandemi ini mengajarkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih adaptif terhadap teknologi. Karena penggunaan media daring meningkat tajam di masa ini.

    “Saya berharap, para Nahdliyin dan masyarakat pada umumnya dapat memanfaatkan peluang transformasi digital ini dalam memasarkan produk perumahan. Masyarakat yang membutuhkan rumah tidak perlu datang secara fisik ke lokasi, tetapi cukup melalui tour virtual tiga dimensi beserta informasi pendukung melalui media daring,” ucapnya.

    Lebih lanjut Wapres menyampaikan, membangun rumah untuk rakyat tidak hanya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena sektor perumahan merupakan satu klaster yang melibatkan lebih dari 150 jenis usaha dan industri, serta menyerap lapangan kerja cukup besar.

    “Oleh karena itu pembangunan sektor perumahan perlu kita dukung sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan manfaatnya dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat,” terang Wapres.

    Wapres pun menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah pada 2015 dan telah berhasil merealisasikan sekitar 4,8 juta unit rumah pada 2019, dengan lebih dari 70% dinikmati oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun demikian, jumlah tersebut belum mampu mengimbangi tingginya laju pertumbuhan penduduk sehingga perlu dilakukan upaya percepatan untuk mengurangi selisih kekurangan pasokan rumah bagi masyarakat.

    “Walaupun jumlah perumahan telah bertambah, karena laju pertumbuhan keluarga cukup tinggi, backlog atau kekurangan pasokan rumah saat ini masih tetap cukup besar, yaitu diperkirakan sebesar 11,04 juta unit. Dengan demikian, pembangunan perumahan ini menjadi semakin mendesak untuk dipercepat pelaksanaannya,” tegas Wapres.

    Dalam mendukung program tersebut, lanjut Wapres, pemerintah telah menyediakan berbagai skema bantuan pembiayaan perumahan dalam rangka mendukung penyediaan rumah bagi MBR. Yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Di samping itu, ada juga alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L), dan skema yang terbaru ialah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

    Wapres juga mengatakan, saat ini pemerintah sedang mengkaji lebih lanjut skema subsidi dan intervensi pemerintah yang lebih tepat khususnya di masa pandemi ini dan dalam upaya pemulihan ekonomi. Ia berharap pembangunan perumahan khususnya bagi MBR menggunakan skema padat karya agar memberikan pekerjaan dan manfaat langsung kepada masyarakat.

    “Selain itu, seluruh pembangunannya agar menggunakan bahan dan material produksi dalam negeri dan bahkan bahan bangunan hasil industri lokal,” ujar Wapres.

    Mengakhiri sambutannya, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memberikan dukungan dan berupaya untuk mengurangi backlog perumahan di masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Untuk itu, kolaborasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan perlu untuk ditingkatkan, terutama menghadapi masa pandemi ini.

    “Terlebih dalam masa pandemi ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama berkontribusi, bersinergi, dan berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjadikan negeri Indonesia ini menjadi lebih baik,” pungkas Wapres.

    Sebelumnya, Ketua Umum NU Circle R. Gatot Prio Utomo melaporkan tentang sejarah, program, serta aktivitas NU Circle. Dalam hal industri perumahan, Gatot menyebutkan, ada empat kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya lahan dengan harga terjangkau, harga bangunan yang mahal, penerapan regulasi yang belum efektif, dan terbatasnya pendanaan pemerintah. Untuk itu, NU circle dan HIPNU merekomendasikan langkah dan kebijakan untuk meningkatkan perumahan khususnya bagi MBR, salah satunya dengan melibatkan partisipasi kelompok masyarakat yang memiliki akar budaya yang kuat, termasuk Nahdliyin.

    “Nahdliyin sebagai kelompok masyarakat yang berjumlah besar dengan solidaritas yang kuat tidak bisa ditinggalkan dalam upaya penyediaan perumahan, tidak sedikit komoditas Nahdliyin yang memiliki akses pada lahan yang dapat digunakan untuk perumahan,” ujarnya.

    Gatot juga mengusulkan adanya pelatihan bagi Nahdliyin agar ke depannya Nahdliyin tidak hanya menjadi objek bagi pengembang, tetapi juga dapat menjadi menjadi pengembang kecil dan menengah.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Arsil Sani memaparkan keinginan NU Circle untuk turut serta dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada disektor perumahan rakyat atau properti merupakan kegiatan positif yang perlu didukung. Karena kegiatan tersebut sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Insha Alloh mudah-mudahan kegiatan seperti ini, dengan dukungan penuh MPR RI akan terus kita lakukan,” tutur Arsil.

    Siapkan Skema Subsidi

    Dampak pandemi pada sektor properti, terdapat sebanyak 70% masyarakat berpenghasilan rendah dan 30% masyarakat berpenghasilan tinggi mengalami penurunan pendapatan yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema subsidi untuk meningkatkan percepatan pembangunan perumahan.

    “Saat ini pemerintah sedang mengkaji lebih lanjut skema subsidi dan intervensi pemerintah yang lebih tepat, termasuk antara lain kemungkinan penggunaan sisa anggaran skema SSB dan SBUM Tahun Anggaran 2020, penggunaan tanah-tanah negara untuk pembangunan perumahan, pemanfaatan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan integrasinya dengan skema-skema pembiayaan perumahan lainnya, serta reformasi Perumahan Nasional (Perumnas),” ujar Wapres.

    Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa untuk mendukung penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah sejak tahun 2015 telah menyediakan berbagai skema bantuan pembiayaan perumahan, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), skema Subsidi Selisih Bunga (SSB), skema Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang baru dilaksanakan tahun 2019.

    “Selain keempat skema tersebut, terdapat juga alokasi belanja Kementerian/Lembaga, yaitu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terutama untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial, sehingga harga rumah yang dibayar oleh MBR tidak meningkat untuk membiayai fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Selain berbagai skema di atas, saat ini juga tersedia skema baru, yaitu Tapera,” urainya.

    Dalam gelaran acara yang diinisiasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini, Wapres menjelaskan bahwa pada masa pandemi ini dan juga dalam upaya pemulihan ekonomi, diharapkan pembangunan perumahan khususnya bagi MBR menggunakan skema padat karya agar memberikan pekerjaan dan manfaat langsung kepada masyarakat.

    “Selain itu, seluruh pembangunannya agar menggunakan bahan dan material produksi dalam negeri dan bahkan bahan bangunan hasil industri lokal,” pintanya.

    Untuk itu, Wapres berharap agar para Nahdliyin dan masyarakat pada umumnya dapat memanfaatkan peluang transformasi digital ini dalam memasarkan produk perumahan.

    “Masyarakat yang membutuhkan rumah tidak perlu datang secara fisik ke lokasi, tetapi cukup melalui tour virtual tiga dimensi beserta informasi pendukung melalui media daring,” terangnya.

    Wapres percaya bahwa inovasi-inovasi digital, baik dari sisi pengembang maupun dari sisi pemerintah, melalui berbagai kebijakan seperti kemudahan pemberian ijin, dukungan pembiayaan, pemanfaatan lahan, dan kemudahan pemberian sertifikat atas tanah untuk perumahan, akan ikut mendukung bangkitnya industri perumahan di masa depan.

    “Salah satu hikmah dari pandemi Covid-19 adalah mengajarkan kepada kita untuk menjadi lebih cepat dan lebih adaptif terhadap teknologi. Penggunaan media daring meningkat tajam di masa pandemi ini,” pungkasnya. 

    Turut hadir pada acara tersebut Ketua Syuriah PBNU/Dewan kehormatan NU Circle K.H Masdar F Masudi, Direktur Utama Bank Tabungan Negara Pahala Nugraha Mansury, Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Astera Primanto Bhakti, serta Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi AH. 

    Berita Terkait

    Indonesia Manfaatkan Momentum Krisis untuk Lakukan Lompatan Kemajuan

    Saat ini, Indonesia menunjukkan perkembangan penanganan yang semakin baik. Mulai dari pemulihan kesehatan hingga ekonomi yang makin meningka Selengkapnya

    Keterbukaan Informasi Dorong Partisipasi Ciptakan Kebijakan Inklusif

    Salah satu urgensi pentingnya keterbukaan informasi publik ialah untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengamb Selengkapnya

    Perlunya Transformasi Besar Pascapandemi

    Menurut Presiden, hal tersebut harus dilakukan negara G20 untuk membangun ekonomi dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tangguh. Selengkapnya

    Dorong Peningkatan Sektor Pangan dan Pertanian untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

    Di tengah membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2020 menjadi -3,49% dari -5,32% di triwulan II makin meyakinkan bahwa p Selengkapnya