Hindari Sanksi, Kominfo Dorong Importir Penuhi Perizinan Perangkat Telekomunikasi
Penerapan perizinan ditujukan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum dan melindungi hak kekayaan intelektual, melindungi k Selengkapnya
Batam, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melakukan kunjungan kerja ke Batam Kepulauan Riau. Dalam kunjungan kali ini, Menteri Kominfo meninjau industri perangkat telekomunikasi, diskusi dengan Bea Cukai Batam dan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Kelas II Batam.
Ketika mengunjungi salah satu perusahaan perangkat elektronik, Menteri Johnny menyatakan industri dalam negeri sudah siap untuk memberikan dukungan terhadap percepatan transformasi digital yang dilakukan Pemerintah.
“Dan sampai di sini, sebetulnya memang terlihat industri kita siap dengan memproduksi berbagai jenis produk-produk elektronik dan telekomunikasi yang saat ini justru dibutuhkan oleh Indonesia dan dunia sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yaitu transformasi digital dan telekomunikasi,” ujarnya.
Menteri Kominfo mengungkapkan, saat ini ada banyak sekali produk-produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan tidak kalah banyak juga untuk pasar global yang berada di Amerika Serikat maupun di Asia dan Eropa.
“Yang seperti begini perlu kita dukung dan tadi dalam diskusi ada beberapa hal yang menjadi perhatian," tandasnya.
Menteri Johnny menyatakan, sejalan dengan semangat pemerintah dalam rangka penyederhanaan regulasi, ada beberapa regulasi yang perlu disesuaikan kembali untuk memberikan kelancaran, termasuk di dalamnya regulasi yang terkait dan komponen di dalam negeri bagaimana supaya ini bisa lebih berkembang.
“Dan Sat Nusapersada sudah mengawali itu dengan banyak permesinan yang justru dihasilkan oleh kekuatan dan riset di dalam perusahaan sendiri dan ini saya secara pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi," ungkapnya.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Kominfo menegaskan Pemerintah turut mendorong research development dalam negeri, yang tidak saja memproduksi saat ini tapi juga mengembangkan. Oleh karena itu, menurutnya, hal ini perlu didukung sejalan dengan semangat pemerintah yang terkait dengan kreativitas dan inovasi dalam negeri.
“Sangat minimal saya lihat permesinan diimpor dari luar negeri, banyak sekali yang banyak dihasilkan oleh tenaga-tenaga internal di dalam Satnusa itu sendiri dan menjadi hak cipta terhadap temuan-temuan itu, milik Satnusa sendiri,” tuturnya.
Bahas Kolaborasi
Menteri Kominfo mengatakan, pemerintah pasti akan membutuhkan banyak sekali kebutuhan untuk dukungan produk telekomunikasi. Sebagai contoh, Menteri Johnny menyebutkan, di sektor yang sangat hilir, produk-produk yang dibutuhkan untuk telekomunikasi, misalnya, ada beberapa merek terkenal yang diproduksi sangat kompetitif di pasar dalam negeri.
"Ini menjadi salah satu manfaat Batam sebagai bounded zone, di mana pabrik-pabrik bisa berkembang dan memanfaatkan insentif termasuk insentif perpajakan," ujarnya.
Melihat potensi pasar yang luar biasa tersebut, Menteri Kominfo menilai hal ini perlu dicontoh guna melindungi konsumen dari perangkat ilegal. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo juga membicarakan peluang kolaborasi antara industri telekomunikasi dengan pelaku Usah Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK).
“Saya kira hal ini sangat baik. Ini luar biasa ada 15 jenis pabrik yang dihasilkan. Ini juga perlu dikembangkan karena memang saat ini kita sama-sama tahu, kekuatan UMKM kita cukup besar menyumbang 60% dari GDP nasional, menyerap 90% tenaga kerja nasional dan saya kira Satnusa tadi sangat terbuka untuk juga membuka kolaborasi dengan UMKM dan Koperasi,” paparnya.
Dalam kunjungan ke PT Sat Nusapersada itu, Menteri Kominfo didampingi oleh Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail dan Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam Abdul Salam. (hm.ys)
Penerapan perizinan ditujukan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum dan melindungi hak kekayaan intelektual, melindungi k Selengkapnya
MoU Kerja Sama Transformasi Digital ini mencakup lingkup data, infrastruktur digital, talenta digital hingga startup digital Selengkapnya
Presiden mengungkapkan, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi pemerintah telah melakukan digitalisasi di berbagai pelayanan, seperti Selengkapnya
Lebih dari itu, juga memberikan gambaran upaya Pemerintah dalam menciptakan akses internet yang merata. Menurutnya, hal itu penting agar par Selengkapnya