Komitmen Pemerintah Bangun Infrastruktur TIK untuk Percepat Transformasi Digital

Tangerang, Kominfo – Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong transformasi digital di Indonesia. Bahkan, dengan adanya kejadian darurat Kesehatan covid-19, justru transformasi itu mendapat angin baru, angin segar, yakni akselarasi percepatan.

Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate ketika melakukan konferensi video dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (12/11/2020).

Menteri Kominfo  menilai, dalam rangka perepatan transformasi digital tersebut, hal utama yang perlu dilakukan adalah menyediakan dan tergelar dengan baik infrastruktur TIK secara merata di seluruh tanah air. 

Lebih lanjut, Menteri Johnny menyatakan, kebijakan Kominfo membangun BTS 4G sebagai basis transformasi digital yang mempunyai kecepatan yang lebih baik dari 3G. Menteri Kominfo mengatakan, pada tahun 2020 ini, Kominfo melalui BLU BAKTI telah membangun 1.209 BTS aktif. 

"Nantinya pada tahun 2021 kementerian yang dipimpinnya akan membangun 4.200 BTS 4G di seluruh Indonesia di wilayah 3T, sedangkan tahun 2022 akan dibangun 3.704 BTS 4G sehingga keseluruhannya berjumlah 9.113 BTS pasif, dan dalam kerja sama dengan operator seluler akan menjadi aktif," jelasnya.

Menurut Menteri Johnny semua itu bisa berlangsung sebagai upaya bersama Kementerian Kominfo, mitra kerja dan operator seluler. “Untuk bisa aktif tentu bersama-sama rekan mitra kerja, para operator seluler. Jadi, sore ini saya berterima kasih kepada operator seluler yang proaktif memastikan BTS-BTS pasif yang dibangun Kominfo menjadi aktif dengan tersedia dan tergelarnya signal 4G,” ujarnya.

Kurangi Disparitas

Menteri Kominfo menyatakan, Pemerintah terus berupaya meningkatkan rasio internetifikasi atau keterjangkauan internet di semua wilayah Indonesia. Ia mengungkapkan, peningkatan rasio internetifikasi tersebut sebagai bagian untuk menurunkan disparitas internetifikasi antar wilayah yang terjadi saat ini.

Oleh karena itu, kata Menteri Johnny, guna mengatasi disparitas tersebut, Kominfo telah menyiapkan roadmap-nya dan membutuhkan peran teknologi, sumber daya manusia yang terampil, dan kerjasama lintas sektor di daerah.

“Menjamin dalam waktu singkat, justeru karena tidak ada sinyalnya maka dibangun sekarang. Kita inginkan semuanya menjadi baik, tetapi ini bukan Simsalabim Adakadabra sulap, bukan. Ini pembangunan fisik infrastrukur,” jelasnya.

Menteri Kominfo menyatakan membangun jaringan telekomunikasi dan internet berbeda dengan pembangunan infrastruktur lainnnya. “Sebagai contoh, membangun bandara, pelabuhan, jalan, kita lihat dengan mata, kepala, saksikan sendiri secara fisik, bisa lihat langsung. Tetapi, membangun telekomunikasi, sebagai contoh, menggelar fiber optik di dasar laut, tidak ada yang bisa lihat itu. Namun harus tetap dibangun, hasilnya yang kita rasakan ada sinyal. Membangunnya tidak gampang,” tuturnya.

Bahkan, Menteri Johnny menyatakan upaya membangun infrastruktur telekomunikasi bukan tanpa kendala. "Membangun, menggelar fiber optik yang melintasi ngarai, sungai, pegunungan, lembah, di seluruh Indonesia termasuk Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.  Bukan hal yang mudah, bahkan melewati berbagai bukit termasuk hutan lindung misalnya, perlu izin-izin yang harus diatur dengan baik,” jelasnya.

Oleh karena itu, Menteri Kominfo menyatakan bukan sekadar membangun, namun sudah merancangnya untuk menghadirkan sinyal 4G di wilayah 3T seluruh desa dan keluruhan agar bagaimana kerjasama lintas sektor untuk menyelesaikannya dengan baik.

“Sekarang, kerjasama lintas sektor dan peran serta masyarakat termasuk tokoh-tokoh pers pers media, bagaimana kita membangun ini dalam satu kolaborasi pentahelix kita sehingga ini terlaksana dengan baik. Itu penggelaran di darat,” paparnya.

Secara khusus, Menteri Johnny mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian di dalamnya, memberikan dukungan sepenuhnya sehingga pembangunan ini bisa berjalan lancar dengan tidak mengsamping dan atau dengan kata lain mengutamakan juga peran serta dan partisipasi masyarakat.

“Saya tetap berkeyakinan bahwa pembangunan yang sukses, apabila kelibatan dan keikutsertaan masyarakat tetap aktif di dalamnya. Masyarakat jangan sampai menjadi penonton, tetapi menjadi partisipan aktif pembangunan nasional kita, termasuk di Pulau Komodo,” ucapnya.

Bauran Pembiayaan

Sementara untuk penggelaran di udara, Kominfo telah membangun High Throughput Satelite (HTS) yang baru saja financial close. Sedangkan mengenai skema pendanaan proyek, Menteri Johnny menjelaskan hal itu tertuang dalam sindikasi pembiayaan internasional.

“Saya sudah disampaikan oleh sindikasi internasional bahwa pembiayaan untuk satelit Satria 1 dengan kapsitas 50 Gbps, itu tersedia dan diharapkan, diletakkan di orbit pada tahun 2023 kuartal keempat, yang akan memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat jumlah dan kualitas kecepatan sinyal untuk spot-spot pelayanan publik sebanyak 150 ribu titik layanan pos pelayanan publik di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT), Manggarai Barat, manggarai timur. Untuk itu, kita harapkan pada saat itu nanti pelayanannya menjadi lebih bagus,” tuturnya.

Menurut Menteri Kominfo, saat ini, jika ada rekan-rekan media atau anak-anak sekolah terpaksa harus mencari titik-titik coverage/cakupan sinyal, maka nanti dengan desain yang baru ini justeru pendekatannya dari hilir ke hulu. Pendekatan dari wilayah pemukiman masyarakat, pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan masyarakat.

“Di situlah coverage sinyal akan melewatinya. Sehingga, kalau disebut tersedia sinyal, tersedia di pemukiman dan layanan public. Jangan sampai dibilang tersedia sinyal, tetapi ada di gunung. Tersedia sinyal namun ada di laut. Itu jangan sampai terjadi lagi,” harapnya.

Menteri Johnny menegaskan kerja sama dan kolaborasi yang baik antara Kominfo bersama-sama Pemrintah Daerah dan secara khusus dengan operator seluler, bisa menghadirkan sehingga optimalisasi dan maksimalisasi deployment infratruktur dengan baik yang dibiayai oleh negara melalui, APBN, PNBP, maupun penerimaan atau data yang diperoleh dari operator seluler melalui Universal Service Obligation (USO) dan biaya operator seluler sendiri.

“Capital Expediture (Capex) dan Operational Expenditure itu bisa digunakan secara maksimal dengan sebaik-baiknya. Ini kerjasama kolaboratif lintas sektor dan pentahelix,” tutupnya. (hm.ys)