FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    10 11-2020

    602

    Percepat Penerapan 5G, Kominfo Dapat Dukungan DPR

    Kategori Berita Kementerian | Irso

    Jakarta, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan dukungan dari Anggota DPR RI dalam rangka upaya percepatan penerapan 5G di Indonesia. Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan, pemerintah menyiapkan payung hukum sebagai penggunaan spektrum frekuensi radio untuk 5G. Pengaturan itu diperlukan karena ketersediaan frekuensi radio untuk 5G sangat terbatas.

    "Pemerintah memasukkan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi untuk 5G dalam Undang-Undang Cipta Kerja, agar memiliki payung hukum,” ujar Menteri Johnny di Jakarta, Selasa (10/11/2020).

    Setelah dengan efisiensi spektrum frekuensi, lanjut Menteri Johnny diharapkan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dan Indonesia dapat berkompetisi dengan negara lain dalam hal pemanfaatan teknologi termutakhir.

    Sebelumnya, Anggota Baleg DPR RI John Kenedy Azis mengatakan, upaya untuk realisasi jaringan 5G di Indonesia harus didukung sepenuhnya.

    “DPR juga mendukung kerja sama pemanfaatan frekuensi 5G untuk menyukseskan program pemerintah menyongsong industri 4.0,” ujarnya

    Menurut Anggota Baleg John Kenedy Azis yang juga sebagai anggota Panja UU Cipta Kerja ini, operator telekomunikasi diberi kemudahan untuk merealisasikan 5G. Ia menegaskan upaya itu sejalan dengan UU Cipta Kerja. 

    “Dengan kemudahan itu, para operator telekomunikasi berlomba-lomba meningkatkan investasi 5G di Indonesia. Ujung-ujungnya tercipta lapangan kerja untuk masyarakat,” ungkapnya.

    Lebih lanjut Anggota DPR John Kenedy Azis menilai bahwa dengan adanya operator telekomunikasi yang meminta pemerintah memasukkan teknologi 4G dalam Peraturan Pemerintah turunan UU Cipta Kerja agar bisa masuk spektrum frekuensi radio.

    Merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa muatan Peraturan Pemerintah hanya berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 

    “Jadi Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Apalagi sudah jelas tujuan Kementerian Kominfo untuk mempercepat penerapan 5G di Indonesia,” tegasnya.

    Berita Terkait

    Sekjen Kominfo: Dua Fokus Transformasi Digital

    Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba mengatakan pembangunan infrastruktur untuk transformasi digital dia Selengkapnya

    Atur Migrasi Siaran Analog ke Digital, Kominfo Siapkan RPP Teknis

    Pemerintah telah menyiapkan 2 Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja u Selengkapnya

    Percepat Pemerataan Akses 4G, Pemerintah Alokasikan APBN Bangun BTS

    Pemerintah akan melakukan intervensi dengan menambah alokasi dana pembangunan Tower Base Transceiver Station (BTS) 4G di seluruh desa yang b Selengkapnya

    Masuk Masa Tenang Pilkada 2020, Kominfo Ajak Hilangkan Apatisme Publik

    Memasuki masa tenang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak masyarakat Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA