KPC PEN Optimistis Serapan Anggaran Klaster Perlindungan Sosial Tercapai 100%

Jakarta, Kominfo - Ketua Satgas KPC PEN, Budi Gunadi Sadikin menyatakan saat ini realisasi program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) hingga 2 November telah tersalurkan sebesar Rp366,86 Triliun atau 52,8 persen dari total pagu anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp695,2 Triliun. 

Oleh karena itu, ia menyebut bahwa pihaknya berharap dapat memaksimalkan penyaluran Program PEN pada Kuartal IV 2020 guna mendukung pergerakan ekonomi masyarakat dan sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi. 

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami berharap bahwa sisa anggaran PEN bisa kita serap semua.  Minimal Rp100 Triliun bisa kita salurkan di Kuartal IV 2020,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (04/11/2020).

Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo tersebut, Budi menjelaskan klaster perlindungan sosial dalam program PEN ditujukan untuk menjaga konsumsi nasional dan diharapkan berkontribusi untuk pemulihan ekonomi.

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan, beberapa program juga akan langsung dijalankan pada Januari 2021 mendatang. “Baik yang sifatnya regular seperti halnya program PKH dan BPNT yang akan diselenggarakan mulai Januari 2021, maupun program BST yang akan diselenggarkan Januari – Juni 2021,” jelasnya.

Menyoal distribusi penyaluran anggaran KPC-PEN, Budi mengatakan penyerapan program Perlindungan Sosial merupakan yang paling tinggi. Hingga 2 November, realisasinya telah mencapai Rp 176,38 Triliun atau 86,51 persen dari pagu Rp 203,9 Triliun. 

Selain itu, Budi juga memaparkan rincian realisasi anggaran program KPC-PEN lainnya, yaitu program kesehatan sudah terealisasi 31,14 Triliun dari Pagu Rp 87,55 Triliun atau 35,57 persen. Sementara, untuk insentif usaha realisasinya sebesar Rp 35,49 Triliun atau 29,43 persen dari pagu Rp 120,61 Triliun.

Untuk program lainnya, kata Budi, yakni mengejar penyerapan bantuan untuk UMKM yang menjadi fokus kedua program PEN dan hingga kini realisasinya berjumlah Rp 93,59 Triliun atau 75,81 persen dari pagu Rp 123,47 Triliun, sektoral kementerian atau lembaga dan Pemda realisasinya Rp 30,25 Triliun atau 28,51 persen dari pagu Rp 106,11 Triliun.

“Karena lebih dari 90% UMKM menyerap tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 50% PDB Nasional,” ujarnya.

Dalam konferensi pers itu, Budi menegaskan, pihaknya akan tetap fokus agar program-program perlindungan sosial yang berada di Kemensos, Kemenaker, maupun kementerian dan lembaga lainnya akan didorong karena berdampak terbesar bagi masyarakat terbawah. Ia menambahkan, saat ini masih ada sisa 2 bulan di Kuartal IV 2020 ini dan sisa anggaran PEN secara keseluruhan Rp170-180 Triliun.

“Minimal kita mengejar penyerapan Rp100 Triliun sampai Desember, dan jika bisa, menyerap semuanya. Semua rakyat yang mendapat dampak terbesar dan berada pada strata terbawah harus dibantu. Baik penyerapan sampai Desember 2020 hingga tahun depan,” tegasnya.

Realisasi Anggaran Kemensos

Dalam acara yang sama, Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyampaikan anggaran-anggaran untuk klaster perlindungan sosial.  Menurutnya, program tersebut dari bulan ke bulan terus terpenetrasi dengan semakin baik. 

“Untuk Klaster Perlindungan Sosial yang berada di bawah program Kementerian Sosial memiliki pagu anggaran sebesar Rp128,9 Triliun. Anggaran ini  sudah terserap Rp112,7 Triliun (87,44%). Sisanya sudah dijadwalkan untuk pencairan di bulan November-Desember,” paparnya.

Mensos Juliari menuturkan, program perlindungan sosial yang telah dimulai sejak Maret 2020 merupakan program-program regular yang sifatnya diperluas seperti PKH dan BPNT. Sedangkan program-program baru yang sifatnya khusus, ditujukan untuk menghadapi COVID-19 juga telah terselenggara dengan baik berkat kerjasama yang baik antar lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam pemaparannya, Mensos Juliari menyatakan bahwa penyaluran PKH telah sukses mencapai target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian, Program Sembako atau BPNT yang sebelumnya memiliki target 15,2 juta KPM diperluas cakupannya menjadi 20 juta KPM dan mencapai target tersebut pada September 2020 lalu. 

“Untuk PKH dari anggaran Rp36,71 Triliun sudah terserap 100%. Untuk BPNT dari anggaran Rp43,12 Triliun, sudah terserap Rp37,31 Triliun, dan sisanya ini akan dicairkan di bulan November dan Desember. Jadi Insya Allah pencapaiannya akan 100%,” jelas Mensos Juliari.

Dari sisi anggaran program-program khusus yaitu Bansos Sembako Jabodetabek, Mensos Juliari mengatakan hal ini akan selesai di bulan Desember yang saat ini realisasinya sebesear Rp5,65 Triliun dari anggaran Rp6,84 Triliun yang disediakan. Kemudian, untuk Bansos Tunai masih berjalan sampai bulan Desember dengan realisasi Rp25,86 Triliun dari total anggaran Rp32,4 Triliun.

“Insya Allah ini juga tidak akan menemui kendala untuk realisasi. Yang terakhir adalah Bansos Tunai Bagi KPM Sembako non PKH yang sudah dieksekusi sepenuhnya di bulan September lalu dengan anggaran mencapai Rp4,5 Triliun. Semoga program-program yang diluncurkan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya khususnya bagi saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19,” tutupnya.

Beberapa program akan dijalankan pada Januari 2021 mendatang baik yang sifatnya reguler yaitu program PKH dan BPNT yang akan diselenggarakan Januari 2021, maupun program BST yang akan diselenggarakan Januari sampai Juni 2021. Program yang dikhususkan untuk menghadapi Covid-19 ini berupa Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek dengan target penerima 1,9 juta KPM dan Bansos Tunai (BST) Jabodetabek dengan target penerima 9 juta KPM sudah mencapai target. 

Dua tambahan program lainnya bekerjasama dengan BULOG, yakni Bansos Beras untuk KPM PKH dengan target 10 juta KPM sudah dimulai Agustus dan akan selesai November 2020, dengan total penyaluran beras sebesar 450 ribu ton. Satu lagi BST untuk KPM Program Sembako non PKH dengan target 9 juta KPM yang sudah dieksekusi pada bulan September lalu. 

Adapun program-program yang termasuk klaster perlindungan sosial antara lain, PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bansos Tunai Non-Jabodetabek, Bansos Sembako Jabodetabek, Logistik/ Pangan/ Sembako, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, dan Diskon Listrik. (hm.ys)