FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    29 10-2020

    1879

    Jadi Mitra Strategis Pemerintah, Muslimat NU Perlu Lakukan Revitalisasi Organisasi

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo – Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan perempuan Islam terbesar di Indonesia. Dengan kekuatan struktur dan jaringan anggota yang menyebar di seluruh wilayah, kehadiran Muslimat NU sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan umat. Oleh karena itu, sebagai komitmen mendukung program pemerintah tersebut, Muslimat NU perlu melakukan revitalisasi organisasi, salah satunya penguatan sumber daya manusia (SDM).

    “Mengingat tugas yang diemban Muslimat NU demikian besar dan luas dalam membangun kesejahteraan masyarakat, maka Muslimat NU harus terus menguatkan kelembagaannya, jejaringnya, dan jajaran kepengurusannya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya revitalisasi dan konsolidasi organisasi serta melakukan penguatan terhadap seluruh perangkat Muslimat NU, termasuk penguatan sumber daya manusianya,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin dalam acara Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional Muslimat NU melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Kamis (29/10/2020).

    Dalam acara yang mengangkat tema “Revitalisasi Perangkat Muslimat NU” ini, Wapres menyampaikan, penguatan SDM di dalam organisasi tersebut dapat dilakukan pada sektor-sektor yang sejalan dengan visi pembangunan pemerintah, salah satunya melalui pembinaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang sedang menyiapkan UMKM agar dapat meningkatkan perannya dalam kegiatan ekonomi. Pada saat inilah keberpihakan pemerintah terhadap UMKM yang mayoritas dikelola umat sangat besar,” ungkapnya.

    Selain itu, Wapres menambahkan, pemerintah juga akan memperbanyak dan memperluas pendirian Bank Wakaf Mikro. Adapun untuk lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) dan koperasi Syariah, pemerintah juga akan memberikan dukungan lebih besar untuk pengembangannya ke depan.

    “Saya mengharapkan Muslimat NU dapat memanfaatkan seluruh perangkat dan kemudahan yang disediakan pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan UMKM,” pesan Wapres.

    Sementara, dalam bidang keagamaan, Wapres mengimbau, agar Muslimat NU dapat mengembangkan ajaran agama yang moderat untuk mencegah berkembangnya paham radikal yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

    “Dengan rekam jejak Muslimat NU dan kekuatan modal sosial yang dimilikinya, saya berharap Muslimat NU menjadi penangkal bagi setiap upaya memecah belah bangsa. Para ustazah hendaknya selalu menyampaikan narasi kerukunan yang menyejukkan bagi seluruh masyarakat,” imbau Wapres.

    Menutup sambutannya, Wapres meminta peran aktif Muslimat NU dalam mendukung program pemerintah mengatasi dampak yang terjadi akibat dari pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

    “Karena sampai saat ini pandemi Covid-19 masih merupakan ancaman, saya berharap Muslimat NU terus bisa berkontribusi membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini. Dan saya juga mendoakan agar kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dapat melewati pandemi Covid-19 ini, dan dapat kembali membangun Indonesia dengan lebih baik,” pungkas Wapres.

    Sebagai informasi, Muslimat NU merupakan organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang berdiri pada 29 Maret 1946. Badan otonom dari Nahdlatul Ulama ini saat ini memiliki anggota lebih dari 32 juta orang, yang tersebar di 34 provinsi, dan telah berperan aktif di bidang dakwah, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. 

    Berita Terkait

    Pemerintah Siapkan Pemindahan ASN Hingga Digitalisasi di IKN

    Penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selengkapnya

    Gelar Safer Internet Day, Pemerintah Dorong Perlindungan Anak di Ranah Digital

    emenko PMK mengajak seluruh kementerian dan lembaga terkait, institusi swasta, relawan, hingga pembina dan pengasuh anak-anak. Selengkapnya

    Pemerintah Mutakhirkan Layanan Digital Izin Nakes dalam MPP Digital

    Pemerintah secara terus-menerus melakukan berbagai perbaikan pelayanan publik. Salah satunya adalah dengan melakukan langkah percepatan mela Selengkapnya

    Pemerintah Percepat Digitalisasi Sembilan Layanan Publik Prioritas

    Banyaknya jumlah aplikasi keimigrasian atau milik Kementerian Hukum dan HAM harus bisa dijadikan satu dalam portal. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA