Transformasi Digital UMKM Bantu Jaga Stabilitas Harga dan Dukung Pemulihan Ekonomi

Jakarta, Kominfo - Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini ditegaskan Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2020, di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

“Inflasi tahun 2020 harus dipertahankan agar tidak terlalu rendah dan dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, kebijakan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya fokus terhadap upaya pengendalian harga, tetapi juga diarahkan kepada daya beli masyarakat dan para produsen, khususnya pelaku UMKM di sektor pangan.

Pemerintah Daerah (Pemda) pun diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah pusat dengan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terutama, belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, khususnya sektor UMKM. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda diutamakan untuk menyerap produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM.

Dalam hal ketersediaan pangan, Presiden mengatakan bahwa sangat penting untuk memastikan data benar-benar valid agar dapat dirumuskan kebijakan yang tepat. “Segera perkuat data informasi pangan, baik di pusat dengan PIHPS, maupun di daerah dengan data dan informasi yang penting lainnya. Sinergikan dengan data-data di daerah. Buat neraca pangan yang akurat agar jika ada persoalan kekurangan pangan bisa diatasi dengan cepat,” imbuhnya.

Presiden juga meminta para gubernur, walikota, dan bupati untuk terus memberikan tone yang positif dan optimis kepada masyarakat. Selain itu, harus dapat menyampaikan langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi covid-19 setiap saat dan menjelaskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah. 

“Ajak masyarakat untuk saling membantu, saling mengingatkan, dan bergotong royong di masa sulit ini. Bangun harapan bahwa dengan bersatu kita akan bisa melalui semua ini,” ujar Presiden.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi di 2019, serta tantangan pengendalian inflasi ke depan, utamanya di masa pandemi dan pascapandemi Covid-19. 

“Sebelumnya, kita telah berhasil menjaga level inflasi selama lima tahun terakhir pada kisaran 3,0% dan terjaga dalam sasaran nasional dengan laju inflasi pada 2019 sebesar 2,72% (year on year/yoy), lebih rendah daripada 2018 sebesar 3,13% (yoy). Namun, realisasi inflasi pada September 2020 masih menunjukkan perlambatan 1,42% (yoy), sejalan dengan permintaan domestik yang masih lemah di tengah pandemi covid-19,” ujarnya.

Inflasi yang rendah ini dipengaruhi turunnya inflasi inti, akibat permintaan domestik yang masih lemah. Inflasi komponen volatile food yang masih rendah dipengaruhi berlanjutnya penurunan harga bahan pangan seiring pasokan yang terjaga dan minimnya gangguan distribusi. Sementara, komponen administered prices melambat, terutama didorong berlanjutnya penurunan tarif angkutan udara dan kebijakan energi yang akomodatif.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa refocusing kebijakan TPIP dan TPID pada tahun ini tidak hanya mengupayakan agar realisasi inflasi 2020 tetap pada kisaran sasaran, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Kegiatan TPIP dan TPID tersebut diarahkan pada perbaikan daya beli masyarakat, memastikan produktivitas pangan tetap terjaga, meningkatkan penyerapan produk pangan, dan menjaga kelancaran distribusi produk pangan. 

“Kami juga sangat mengharapkan inovasi dan terobosan para Kepala Daerah agar APBD terealisasi lebih cepat, sehingga dapat menahan kontraksi lebih dalam pada kuartal 4-2020 mendatang,” tambahnya.

Untuk itu, TPIP dan TPID perlu mengembangkan berbagai kegiatan dan inovasi pengendalian inflasi dalam kerangka kebijakan 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif.

Dari sisi keterjangkauan harga, pemerintah pusat dan daerah terus mendorong stimulus ekonomi melalui berbagai jenis bantuan sosial (bansos) untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Pada aspek ketersediaan pasokan, pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan logistik daerah yang terpapar covid-19, di samping juga terus menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap aman bagi kebutuhan masyarakat sehingga tidak akan terjadi gejolak harga. 

Juga yang tak kalah pentingnya yakni aspek kelancaran distribusi, sebab Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) menjadi tantangan tersendiri bagi kelancaran distribusi pangan. TPIP terus memastikan kelancaran distribusi melalui rekayasa sistem logistik melalui kerja sama dengan BUMN dan BUMD. Penguatan sistem logistik daerah telah ditindaklanjuti tidak hanya lewat kebijakan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas oleh kementerian teknis, tetapi juga oleh TPID, di antaranya oleh TPID Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Peluang digitalisasi juga harus dapat dimanfaatkan seiring infrastruktur digital yang terus dikembangkan secara masif. Literasi digital masyarakat saat ini juga sudah meningkat, dan konektivitas antarwilayah juga semakin baik.

“Transformasi digital UMKM, khususnya UMKM Pangan, harus diterjemahkan melalui sinergi kebijakan keanggotaan TPIP dan TPID dengan kebijakan sektoral Koperasi dan UMKM. Peningkatan kapasitas, efisiensi, dan kualitas output UMKM dapat membantu pemulihan perekonomian secara lebih cepat dan mendukung perwujudan Indonesia sebagai negara maju,” kata Menko Airlangga.

Dalam rangka memperluas akses pasar bagi petani, juga diterapkan sistem teknologi informasi (TI) melalui platform e-commerce. Pasalnya, pada masa pandemi Covid-19, hal itu merupakan solusi optimal, karena aktivitas di pasar modern maupun pasar tradisional sangat dibatasi. Sementara, perluasan pemanfaatan teknologi sebagai pendorong produktivitas dan efisiensi telah dilakukan beberapa inisiasi utama di daerah.

Sebagai contoh, program smart farming yang dilakukan oleh TPID Kab Maluku Tenggara melalui Smart Irrigation dengan membangun Kebun Pintar yang menggunakan SMS Controller dan Control Timer. Dalam sistem ini, petani dapat mengendalikan pengairan irigasi ke area lahan yang dikontrol secara otomatis melalui beberapa parameter seperti suhu, cahaya dan kelembapan udara. Jadi, implementasi jalan pengendalian inflasi 2018-2021 masih on track pada target yang ditetapkan. 

Rakornas Pengendalian Inflasi Nasional yang rutin diselenggarakan tiap tahun ini merupakan wadah koordinasi tertinggi yang menentukan arah kebijakan pengendalian inflasi dalam satu tahun ke depan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Rakornas ini merupakan amanat dari Keputusan Presiden (Keppres) No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Adapun tema Rakornas tahun ini adalah “’Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Stabilitas Harga dan Pemulihan Ekonomi menuju Indonesia Maju”. 

TPID Award untuk Daerah Berinovasi Tinggi untuk Menjaga Inflasi

Menko Perekonomian didampingi Menteri Koperasi dan UKM serta Menteri Dalam Negeri menyerahkan TPID Award kepada daerah-daerah yang berkinerja terbaik dan berprestasi dalam menjaga tingkat inflasi wilayahnya masing-masing pada tahun lalu.

Tujuan TPID Award tidak hanya memotivasi dan memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil dalam mengendalikan inflasi saja, namun juga untuk daerah lain supaya terpacu meraih prestasi yang sama.

Beberapa contoh inisiatif dan inovasi TPID yang dilakukan sepanjang 2019, antara lain adalah:

• Kawasan Sumatera: TPID Deli Serdang menginisiasi Program Kampung Cabai dan pengembangan Gedung Inflasi oleh TPID Kota Padang;
• Kawasan Jawa-Bali: Pengembangan mobil layanan terpadu dan upaya penguatan kelembagaan petani melalui Badan Usaha Milik Petani yang sejalan dengan program korporatisasi petani;
• Kawasan Kalimantan: TPID Mahakam Ulu telah menginisiasi Subsidi Ongkos Angkut Speedboat untuk menekan biaya logistik dan menjaga daya beli masyarakat sekitar;
• Kawasan Sulawesi dan Nusampua: Pengembangan bawang merah Enrekang dan peningkatan produksi ikan menggunakan aplikasi Fish-Go. 

Daftar Pemenang TPID Awards 2020 yang ditetapkan berdasarkan Kepmenko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 264 Tahun 2020, yakni sebagai berikut:

TPID Berkinerja Terbaik Provinsi
    a. Kawasan Sumatera: Provinsi Sumatera Barat
    b. Kawasan Jawa-Bali: Provinsi Jawa Tengah
    c. Kawasan Sulawesi: Provinsi Gorontalo
    d. Kawasan Kalimantan: Provinsi Kalimantan Timur
    e. Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Provinsi Papua

TPID Berkinerja Terbaik Kabupaten/Kota
    a. Kawasan Sumatera: Kabupaten Bungo
    b. Kawasan Jawa-Bali: Kabupaten Banyuwangi
    c. Kawasan Sulawesi: Kota Gorontalo
    d. Kawasan Kalimantan: Kota Samarinda
    e. Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Kota Jayapura

TPID Berprestasi Kabupaten/Kota
    a. Kawasan Sumatera: Kabupaten Deli Serdang
    b. Kawasan Jawa-Bali: Kabupaten Badung
    c. Kawasan Sulawesi: Kabupaten Majene
    d. Kawasan Kalimantan: Kabupaten Mahakam Ulu
    e. Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Kabupaten Maluku Tenggara

Dalam Rakornas tersebut, turut hadir secara fisik maupun virtual antara lain: Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Gorontalo, Gubernur Kalimantan Timur, para pejabat Eselon I dari Pemerintah Pusat, serta diikuti oleh 635 peserta yang termasuk dalam TPID dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.