FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    23 09-2020

    324

    Percepat Digitalisasi Layanan, Pemerintah Segera Konsolidasikan Pusat Data

    Kategori Berita Kementerian | Yusuf
    Presentasi yang disampaikan Direktur LAIP Kominfo, Bambang Dwi Anggono saat Seminar Daring “Peran Standarisasi dalam Pembangunan Infrastruktur Pusat Data di Indonesia”, dari Jakarta, Rabu (23/09/2020).

    Jakarta, Kominfo –  Pemerintah membangun Pusat Data Nasional (PDN) untuk mengonsolidasikan data dan mempercepat digitalisasi layanan publik. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Bambang Dwi Anggono mengatakan dengan pengelolaan  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government yang terintegrasi akan dapat menghemat anggaran pemerintah.

    "PDN jadi pondasi utama untuk percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Kominfo ditugaskan untuk mengkonsolidasikan pusat data atau ruang server yang sekarang itu dikelola oleh kementerian dan lembaga untuk disatukan di Pusat Data Nasional,” paparnya dalam Seminar Daring “Peran Standarisasi dalam Pembangunan Infrastruktur Pusat Data di Indonesia”, dari Jakarta, Rabu (23/09/2020).

    Direktur Bambang menuturkan saat ini Indonesia memiliki 2.700 data center, namun hanya sekitar 3% saja yang memenuhi standar internasional dan selebihnya adalah ruang server. Pembangunan Pusat Data Nasional ini menjadi prasyarat terwujudnya kebijakan Satu Data Indonesia.

    Direktur Bambang menjelaskan, dari total data center tersebut belum semuanya siap untuk menjadi cloud, dan setelah diukur ada 10-20 pusat data yang saat ini sudah memenuhi standar internasional dan dapat diperkembangkan untuk menjadi pusat data nasional.

    “Kita akan mengurangi dari 2.700, mengenai bagaimana standarnya PDN tersebut bisa di-googling,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bambang menambahkan, Pusat Data Nasional juga menyediakan network national operation center yang bertujuan untuk memastikan jaringan intra pemerintah berjalan dengan baik. Selain itu, dalamnya disediakan pula security operation center untuk memastikan pusat data memiliki sistem kemanan yang andal dan Big Data Analytic. 

    “Kami memberi contoh, kebetulan kami sedang menyiapkan Big Data Analytics. Kita bisa menggunakan sistemnya tanpa harus pengadaan di instansi masing-masing. 1 orang Data Scientist atau ilmuwan yang di Indonesia masih sangat jarang, itu dibayar 4 sampai 8 juta per hari. Jadi, memang sebenarnya IT menjadi potensi yang tinggi dikembangkan,” paparnya.

    Hemat Anggaran

    Dalam Webminar itu, Direktur LAIP menyampaikan Pemerintah meyakini keberadaan pusat data mampu mengintegrasikan kebutuhan berbagai macam institusi secara mudah dan cepat. Menurutnya, fungsi server, analisis dan pengumpulan data berbasis komputansi awan (cloud) dapat mencegah pemborosan anggaran pusat maupun daerah. Dengan konsep SPBE demikian, Bambang menyatakan, jika pemerintah daerah memerlukan pusat data, perlu platform, oracle, fintech, big data, pusat interoperabilitas, maka Kominifo akan menyediakannya.

    “Silakan berinovasi tetapi tidak harus berpikir untuk belanja. Implementasi satu data nasional tersebut bisa menghemat anggaran belanja pemerintah. Jadi, tidak tidak salah bila Kementerian Keuangan kemudian mengeluarkan surat edaran di mana mulai untuk belanja tahun 2021 dan seterusnya, setiap pengadaan pusat data baru atau perangkat server baru atau aplikasi-aplikasi baru wajib mendapatkan clearence dari Kementerian Kominfo,” tuturnya.

    Menyoal penyediaan server, Direktur LAIP menyatakan, di era sekarang cukup dengan handphone masyarakat sudah bisa mengakses Facebook, Instagram. Hal ini menandakan bahwa aplikasi tersebut sudah terhubung dengan server atau data centernya yang berada di Amerika Serikat. 

    Mindset kita dituntut untuk memahami bahwa di era dulu, yang namanya komputer/server harus ada di sebelah ruangan kita baru aplikasi bisa jalan. Artinya, kita sudah bicara revolusi 4.0. Kalau kita masih berpikir bahwa Data Center harus berada di sebelah ruangan kita, maka kita terjebak di landasan revolusi industri 3.0,” jelasnya.

    Berkaitan dengan aplikasi SPBE, Direktur LAIP menyatakan kini sudah ada 27.400 aplikasi. Setelah dipetakan, secara keseluruhan dari jumlah itu hanya 50-an aplikasi yang notabene sejenis, sehingga perlu diefisiensikan.

    “Kuncinya sebetulnya bukan pada infrastruktur, akan tetapi yang utama bagaimana mewujudkan satu data Indonesia yang bersumber dari 27.400 menjadi sebuah kekuatan atau new oil bagi pemerintahan. Sama halnya seperti Facebook dipakai seluruh dunia. Tinggal kita meniru bagaimana produk revolusi 4.0 untuk kepentingan Pemerintahan kita,” ujarnya. (hm.ys)

    Berita Terkait

    Peringkat Literasi Digital Meningkat, Pemerintah Terus Perkuat Gerakan Literasi

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, berdasarkan Survei Glob Selengkapnya

    Percepat Penerapan 5G, Kominfo Dapat Dukungan DPR

    Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan dukungan dari Anggota DPR RI dalam rangka upaya percepatan penerapan 5G di Indonesia. Selengkapnya

    Dirjen PPI: Digitalisasi Siaran Buka Peluang Teknologi Baru

    Kualitas dan efisiensi layanan penyiaran akan makin lebih baik dengan digitalisasi. Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Inform Selengkapnya

    Lewat Ngorbit, Kominfo Jelaskan Stimulus Pelatihan Daring

    Guna memberikan pembekalan, pemahaman, serta meningkatkan motivasi, dan semangat bagi 4.000 lebih peserta untuk mengikuti pelatihan DTS 2020 Selengkapnya