Bangun Infrastruktur TIK, Kominfo Siapkan Bauran Pembiayaan

Jakarta, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini tengah menyusun skema bauran pembiayaan atau blended financing untuk menyelesaikan pembangunan infrstruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di wilayah noncommercial area.

Hal itu disampaikan Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Program Insight With Desi Anwar di CNN TV bertema "Mengawal Kebebasan di Ruang Digital", di Jakarta, Sabtu (19/09/2020).

Menteri Johnny menyatakan skema pembiayaan itu telah disetujui Presiden Joko Widodo.  “Saya sudah laporkan ke Presiden dan beliau menyetujui itu. Kami juga sedang berbicara dengan Menteri Keuangan bagaimana membuat bauran pembiayaan,” ujarnya.

Menteri Kominfo menjelaskan sumber pembiayaan infrastruktur TIK tersebut terbagi dalam dua model pembiayaan.

“Yang satu dibiayai langsung oleh korporat yaitu operator seluler, satunya lagi dibangun oleh pemerintah melalui yang disebut dengan dana universal service obligation (USO). Tetapi, kita mengetahui universal service obligation yang dipungut dari operator seluler itu sangat terbatas dan tidak mungkin digunakan untuk menyelesaikan pembangunan infrastuktur TIK kita,” paparnya.

Lebih lanjut, Menteri Johnny menjelaskan dana yang dipungut dari operator seluler untuk membangun BTS di wilayah komersial. Sedangkan untuk wilayah remote atau 3T dibangun oleh pemerintah melalui pembiayaan APBN rupiah murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut oleh Kominfo dan yang ketiga melalui USO.

“Masyarakat mungkin tidak tahu, salah satu lembaga negara yang menjadi penyumbang PNBP terbesar di Indonesia adalah Kominfo. Sehingga tentu melalui nanti dana itu kita bisa membangun. Budgetnya cukup besar untuk alokasi Capital Expenditure dan Operational Expenditure (Capex) dan Operational Expenditure (Opex),” tuturnya. 

Menteri Komifo menyebutkan Capx dan Opex pada tahun 2021 sekitar Rp30-an triliun. Demikian pula di tahun 2022, dan Pemrintah memperkirakan sampai dengan tahun 2024 capex dan opex sekitar Rp100 triliun. 

“Itu hanya di wilayah 3T, belum masuk wilayah non 3T atau komersial yang dibangun oleh operator seluler,” tandasnya.

Dalam sesi prpgram acara itu, Menteri Johnny menyampaikan Pemerintah dan institusi atau korporat yang terkait dengan operator seluler membangun infrastruktur TIK dengan biaya yang mahal dan padat teknologi.  "Apalagi disrupsi teknologi, maka masyarakat tentu perlu menggunakannya secara cerdas dan bermanfaat," tegasmya. (hm.ys)