FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    17 09-2020

    100

    Satgas Covid-19 Imbau Penerapan Protokol Kesehatan di Perkantoran

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Warga memotret pengumuman pelayanan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat yang tutup sementara di Jakarta, Jumat (18/9/2020). Kejari Jakarta Pusat ditutup sementara karena dua pegawainya dinyatakan positif COVID-19 dan akan beroperasi kembali pada Senin 21 September 2020. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Pemberitaan sejumlah media menyebut adanya kluster pejabat dan juga telah merenggut nyawa para pejabat. Hal itu ditengarai dipicu dari banyaknya kasus positif yang ditemukan di perkantoran belakangan ini, khususnya dari instansi pemerintahan. 

    Namun menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, sebenarnya sampai saat ini kluster penyumbang kasus terbanyak masih diduduki kluster rumah sakit. 

    "Namun jumlah kluster perkantoran makin lama, makin meningkat," ungkapnya menjawab pertanyaan media dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis (17/09/2020). 

    Wiku mengingatkan kembali pengertian kluster sendiri, adalah suatu konsentrasi atau kumpulan kasus di suatu tempat karena terjadi penularan yang berasal dari lokasi tersebut. 

    Melihat kondisi hari ini dari kluster perkantoran sudah ada lebih dari 5 orang kepala daerah dan pejabat publik yang meninggal karena Covid-19. Karenanya pihak baik yang ada di perkantoran maupun dalam perjalan pergi dan pulang, untuk betul-betul di cegah agar tidak terjadi penularan dan ditularkan dari kluster lainnya. 

    Saat ini pemerintah sudah transparan terkait pada pejabat yang terkenda Covid-19. Bahkan sudah banyak media yang memberitakan kasus tersebut. 

    "Dan ini merupakan bentuk transparansi publik dan tidak perlu terjadi stigma negatif kepada para pejabat publik, karena virus ini tidak mengenal jabatan, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur dan tidak mengenal waktu. Ini terjadi di seluruh dunia," jelasnya. 

    Ia meminta para pimpinan kantor dapat melindungi diri, saudara, kerabat, sejawat dan rekan-rekan kerjanya agar tidak terjadi korban lagi. 

    "Semua ini tergantung pada kita semuanya dalam merubah perilaku dalam menjalankan protokol Kesehatan," ujarnya. 

    Berita Terkait

    Pemerintah Pacu Aktivitas Industri Tanpa Abaikan Protokol Kesehatan

    Pandemi Covid-19 membawa dampak yang signifikan terhadap aktivitas sektor industri di Indonesia. Imbas itu antara lain penundaan kontrak dan Selengkapnya

    Presiden Minta Penyelenggaraan GPDRR Dipersiapkan dengan Baik

    Forum dua tahunan tersebut dibentuk oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) untuk meninjau kemajuan berbagai pengetah Selengkapnya

    Harga Vaksin Covid-19 di Indonesia Tidak Akan Memberatkan Pemerintah

    Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir memastikan harga untuk vaksin Covid-19 di Indonesia tidak akan memberatkan pemerintah. Kisaran harga Selengkapnya

    Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Berjalan Beriringan

    Realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus meningkat. Di data per 7 Oktober 2020 tercatat di angka Rp331,94 triliun, Selengkapnya