FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    15 09-2020

    2705

    Pemerintah Terapkan Pengendalian IMEI Perangkat Telekomunikasi Berbasis CEIR

    SIARAN PERS NO. 112/HM/KOMINFO/09/2020
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 112/HM/KOMINFO/09/2020

    Selasa, 15 September 2020

    Tentang

    [Siaran Pers Bersama] Pemerintah Terapkan Pengendalian IMEI Perangkat Telekomunikasi Berbasis CEIR

    Pemerintah memberlakukan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020  tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI, mulai Selasa, 15 September 2020 Pukul 22.00 WIB. 

    Dalam rangka perlindungan konsumen, pengendalian IMEI pada perangkat telekomunikasi yang dibeli dan menggunakan perangkat yang memenuhi standar, sah atau legal dapat memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menghubungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.

    Kebijakan pengendalian IMEI tersebut diselenggarakan bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan didukung seluruh operator telekomunikasi seluler.

    Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, sistem Central Equipment Identity Register (CEIR) sebagai pusat pengolahan informasi IMEI telah dibangun oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) untuk mengintegrasikan sistem Equipment Identity Register dari 5 operator. Penyempurnaan sistem dilakukan terus menerus untuk menjamin kesiapan pengendalian IMEI.

    Pada tanggal 15 September 2020 pukul 17.00 WIB sistem CEIR dan EIR telah selesai dilakukan proses stabilisasi sistem dan Pelaksanaan Pengendalian IMEI Nasional akan beroperasi sepenuhnya pada 15 September 2020 pukul 22.00. Seluruh perangkat HKT yang IMEI nya tidak terdaftar di dalam sistem CEIR, tidak akan mendapatkan layanan jaringan perangkat telekomunikasi bergerak seluler.

    Oleh karena itu, masyarakat yang akan membeli perangkat HKT terlebih dahulu memastikan IMEI-nya tercantum pada kemasan dan perangkat HKT serta mengecek IMEI perangkatnya di http://imei.kemenperin.go.id. Selanjutnya melakukan uji coba perangkat yang akan dibeli dengan memasukkan SIM card. Pastikan perangkat tersebut mendapatkan sinyal dari operator. Jika tidak mendapat sinyal, patut diwaspadai bahwa perangkat tersebut tidak terdaftar.

    Untuk pembelian secara online, pastikan bahwa penjual menjamin IMEI perangkat sudah tervalidasi dan teregistrasi sehingga dapat digunakan.

    Pedagang offline maupun online bertanggungjawab terhadap HKT yang diperdagangkan.

    Bagi masyarakat yang membeli HKT secara daring melalui barang kiriman atau membawa perangkat dari luar negeri atau dari Free Trade Zone melalui bandar udara dan pelabuhan, wajib mendeklarasikan, memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat mendaftarkan IMEI perangkat melalui https://www.beacukai.go.id/register-imei.html atau melalui Aplikasi Mobile Beacukai yang dapat diunduh melalui Play Store. Aktivasi perangkat dengan sim card Indonesia akan bisa dilakukan maksimal 2 x 24 jam.

    Penyampaian keluhan layanan telekomunikasi dapat menghubungi customer service (layanan call center/email/digital) operator telekomunikasi atau mengunjungi gerai layanan operator telekomunikasi. Untuk hal yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi serta hal lain diluar kewenangan operator telekomunikasi terkait dengan pengendalian IMEI dapat menghubungi Call Center Kominfo 159. 

    [Siaran Pers Bersama] Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Biro Humas Kementerian Perindustrian RI, Biro Humas Kementerian Perdagangan RI, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI dan Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 61/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Kembangkan Talenta, Imbangi Laju Transformasi Digital

    Pandemi Covid-19 mendorong laju digitalisasi di semua bidang kehidupan. Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mengembangkan talent Selengkapnya

    Siaran Pers No. 60/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Bentuk NEC, Menkominfo: Jadikan Ruang Digital Lebih Bersih, Sehat, Produktif dan Adil

    Kementerian Komunikasi Komunikasi dan Informatika membentuk Komite Etika Berinternet atau Net Ethics Committee (NEC). Pembentukan komite i Selengkapnya

    Siaran Pers No. 59/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Lewat Tol Langit, Pemerintah Hubungkan Nusantara dan Bangun Kemandirian Digital

    Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah telah membangun konektivitas melalui tol laut, kereta api, bandara, pelabuhan. Selain itu, Pemerintah Selengkapnya

    Siaran Pers No. 58/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Jadikan Konektivitas Digital Akselerator Transformasi dan Reaktivator Pemulihan Ekonomi Nasional

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Program Strategis Konektivitas Digital ditujukan untuk menjadi akselerator tra Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA