FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    28 07-2020

    613

    PDN, Perkuat Implementasi SPBE dan Konsolidasi Data

    Kategori Artikel | Yusuf

    Bitung, Kominfo - Pemerintah membutuhkan Pusat Data Nasional (PDN) untuk memperkuat penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. Keberadaan PDN diharapkan dapat meningkatkan mengonsolidasikan data untuk pengambilan keputusan berbasis data agar setiap kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.

    "Indonesia sangat membutuhkan Pusat Data Nasional khususnya dalam kaitan dengan implementasi electronic government. Nah, saat ini Indonesia memiliki terlalu banyak data center. Indonesia memiliki lebih dari 2.700 data center saat ini dan sebagian terbesar diantaranya tidak memenuhi standar global, hanya sekitar 3% saja yang memenuhi. Sebagian besar juga belum menggunakan cloud computing, masih menggunakan TIK ethernet dan sistemnya sendiri," jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ketika meninjau bakal lokasi PDN di Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (28/07/2020).

    Menurut Menteri Kominfo kunjungan kerja di Bitung secara khusus untuk melihat kesiapan pembangunan PDN. "Saya datang ke sini memang secara khusus ingin melihat bagaimana kesiapan pembangunan Pusat Data Nasional di Bitung. Kebetulan data berhubungan langsung dengan penggelaran backbone atau jaringan tulang punggung informatika dan telekomunikasi, maka juga sekaligus ingin melihat ke wilayah-wilayah terluar di perbatasan kita di Pasifik Barat," ungkapnya.

    Masih terdapatnya data center yang belum memenuhi standar global dan dikelola secara parsial menurut Menteri Johnny memengaruhi integrasi data dan pengambilan keputusan berbasis data.

    "Karenanya, berdampak pada konsolidasi dan interoperabilitas data yang mengakibatkan sulitnya mengambil keputusan berbasis data nasional atau satu data nasional. Untuk itu, Pemerintah melalui Presiden Jokowi juga menetapkan disamping membangun Pusat Data Nasional, Indonesia juga harus memiliki satu data nasional," paparnya.

    Satu data nasional menurut Menteri Kominfo sangat penting guna pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Menteri Johnny menyontohkan bagaimana upaya Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. 

    "Pemerintah Pusat sudah secara serius dan sungguh-sungguh mengalokasikan dana penanggulangan atau memutus rantai Covid-19 dan dampak Covid-19 itu sendiri. Salah satu diantaranya adalah program-program perlindungan sosial. Kita semua baca di media bagaimana sulitnya mengimplementasikan perlindungan sosial akibat dari tidak tersedianya satu data," jelasnya.

    Dalam peninjauan lokasi PDN di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu itu, Menteri Kominfo juga menegaskan kehadiranya juga untuk menjelaskan kondisi yang tengah dihadapi oleh Pemerintah. Menurutnya, Pemerintah dalam keadaan di mana kita di satu sisi harus berperang dan memutus rantai Covid-19, di sisi yang lain ekonomi harus tetap bisa bergulir dan bergerak. 

    "Kita tidak bisa memilih salah satu, berarti kita memilih kedua-duanya untuk bisa dilakukan. Tentu dengan harapan masyarakat yang di dalamnya dengan secara tertib melaksanakan protokol kesehatan Covid-19," tandasnya.

    PDN berstandar global, menurut Menteri Johnny juga dibutuhkan agar Indonesia bersaing dengan negara lain. Terutama dalam pengelolaan data melalui Artificial Intelligence, Big Data dan semua produk-produk algoritma.

    "Itu bisa meramal satu bangsa ada di mana di tahun-tahun kemudian. Kalau data kita tidak dikelola dengan baik, kita sendiri tidak tahu masa depan kita akan ada di mana.Tetapi, kalau data kita tidak dikelola dengan baik, maka bisa berpindah tangan lintas negara, maka data kita bisa dikuasai bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain bisa mengetahui kekuatan dan secara khusus kelemahan bangsa kita di masa akan datang," jelasnya.

    Empat Lokasi

    Menurut Menteri Kominfo Pemerintah merencanakan akan membangun 4 PDN yang berada di 4 titik lokasi berbeda. "Rencananya ada 4 Pusat Data Nasional, ada empat titik. Saya ingin melihat keempat-empatnya bagaimana kesiapannya bagaimana kita mengimplementasikan itu siap tidak. Nah, empat data nasional ini redudant. Terhubung satu dengan lainnya. Yang kita inginkan juga implementasi Pusat Data Nasional dengan Capital Expenditure yang memadai dan Operational Expenditure-nya yang terukur," tuturnya.

    Menteri Johnny mengaku pemilihan empat lokasi yang berbeda dilatari kebutuhan untuk menghubungkan antarwilayah layanan pemerintah. "Karena Indonesia ini besar, maka kita memilih redundancy-nya atas dasar wilayah walaupun di dalam data center tidak harus atas dasar wilayah," ujarnya.

    Mengenai koneksi antarPDN, Menteri Kominfo menyatakan akan ditopang dengan jaringan backbone kabel serat optik Palapa Ring. "Karena secara nasional kita sudah terhubung melalui backbone fiber optic. Tetapi demi redundancy, kita coba lihat salah satu dari empat pusat data yang pertama masih di Kutai Kartanegara sekarang. Yang kedua, rencana di Ibu Kota Negara baru, yang ketiga di Pelabuhan Riau di Batam karena itu menghubungkan dengan internasional. Dan yang keempat di Bitung, yang merupakan titik sentral atau landing page untuk Indonesia Bagian Timur sebelum dikoneksi ke dalam sistem data nasional kita," jelasnya

    Menteri Kominfo menegaskan kembali, nantinya setiap PDN akan menopang untuk konsolidasi data dalam menghasilkan satu data nasional. Oleh karena itu pelaksanaannya akan detil agar mendapatkan manfaat optimal. 

    "Jangan sampai membangunnya sudah mahal, merawatnya lebih mahal lagi.Jadi kita harus melihat satu kombinasi yang paling efisien. Rencana besar ini harus diikuti dengan rencana detil. Nah, rencana detilnya ada prasyarat-prasyarat. Untuk Pusat Data Nasional ini bukan suatu komputer biasa saja. Pusat Data Nasional ini terkait dengan data bangsa dan negara pada saat sekarang dan potensi masa depan," ungkapnya.

    Nilai Strategis

    Menteri Kominfo menegaskan saat ini data memiliki nilai strategis oleh karena itu, pengelolaannya pun membutuhkan perhatian lebih dari berbagai ancaman serta ditopang dengan infrastrukur yang memadai. 

    "Karenanya, data menjadi sangat strategis. Karena data menjadi sangat strategis, pusat datanya pun harus memenuhi prasyarat strategis tersebut. Diantaranya tersedianya lahan yang memadai dengan semua syarat-syarat geologi.  Tadi sudah digambarkan sedikit tidak ada tsunami dan seterusnya. Ya gimana tsunami mau ke sini harus lewat Gunung Soputan atau Gunung Bersaudara dulu," jelasnya. 

    Menteri Johnny menegaskan, selain mempertimbangkan parameter geologi, pembangunan PDN juga mempertimbangkan infrastruktur penunjang utama yaitu penggelaran kabel Fiber Optic (FO) atau backbone data besar. "Infrastruktur pendukung utama lainnya tersedia power supply yang memadai dan power supply-nya juga harus redundant. Sumbernya bisa dari satu, dua bahkan tiga. Karena sekali listrik mati, maka padam pula datanya. Kalau datanya mati, ya sudah goodbye kita. Itu harus menjadi perhatian kita," paparnya. 

    Menurut Menteri Kominfo, hal berikutnya yang menjadi pertimbagan berkaitan dengan aksesibilitasnya dari sisi transportasi. Lokasi PDN di Bitung berada di lahan milik Pemerintah Kota Bitung seluas 4,8 Ha. Berada di ketinggian 187 meter dari permukaan laut. Lokasi PDN Bitung pun dekat dan terjangkau dari pusat kota dan KEK Bitung, pelabuhan laut dan bandar udara serta KEK Pariwisata Likupang.

    "Karena data adalah salah satu pusat yang sangat strategis karenanya aksesibilitasnya pun harus baik. Misal saja dalam satu keadaan luar biasa, maka dia harus bisa terjaga dengan baik," ungkapnya. 

    Berkaitan dengan keamanan, menurut Menteri Johnny juga menjadi pertimbangan tersendiri. Menurutnya pengamanan ring paling luar melibatkan militer dan dilakukan secara berlapis. "Security system, mulai dari bagaimana military base kita di sini menjaga, Kamtibmasnya menjaga, dan samapai ke dalam Circuit Security System yang paling dalam. Berlapis-lapis itu security system-nya termasuk man power karena data sangat strategis. Karena data terkait dengan masa depan bangsa dan negara," jelasnya.

    Penempatan lokasi PDN tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lahan belaka. "Dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan penempatan lokasi data, tidak saja tersedianya lahan. Tapi, aspek-aspek lain yang saya sampaikan tadi menjadi perhatian," tegas Menteri Kominfo.

    Menteri Kominfo mengharapkan pembangunan data akan berdampak pada multiplayer lingkungan, baik ekonomi, sosial, maupun aspek kehidupan lain. "Karena ini, salah satu implementasi dari proyek yang Capital Expenditure-nya cukup besar dan tentu Operational Expenditure-nya juga cukup besar," ungkapnya. (hm.ys/m)

    Berita Terkait

    Gerak Cepat Kominfo Melindungi Data Pribadi

    Terdapat tiga tautan yang teridentifikasi menyebarluaskan data pribadi yang kini sedang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Selengkapnya

    Konstan Menjaga Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi

    Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi (infokom) erat kaitannya dengan peran fasilitator (enabler) dalam mendorong keberlangsungan kegi Selengkapnya

    Pembangunan Pusat Data Upaya Jaga Akselerasi Transformasi Digital

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pembangunan pusat data atau data center sebagai upaya menjaga akselerasi trans Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA