FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    27 07-2020

    289

    Percepatan Serapan Stimulus Penanganan Covid-19

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Petugas Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memberikan penjelasan kepada warga tentang situs direktori UMKM Indonesia, lakumkm.id yang dibuat untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Jakarta, Kamis (16/7/2020). Kemenkominfo meluncurkan Gernas BBI dengan mendorong transformasi digital di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) melalui pemberian stimulus maupun fasilitasi UMKM dan ultra mikro sekaligus mendorong kesadaran konsumen Indonesia memanfaatkan teknologi serta membeli produk dalam negeri. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo menilai bahwa penyerapan anggaran stimulus penanganan Covid-19 masih belum optimal. Anggaran dengan jumlah sebesar Rp695 triliun tersebut harus dapat diserap dengan cepat untuk mengatasi penyebaran lebih lanjut dari pandemi beserta dampak yang ditimbulkannya.

    Hal itu disampaikan oleh Presiden saat memberikan arahan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui rapat terbatas yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/07/2020).

    “Data terakhir yang saya terima tanggal 22 Juli, dari total stimulus penanganan Covid yaitu sebesar Rp695 triliun, yang terealisasi baru Rp136 triliun, artinya baru 19 persen,” ujarnya.

    Presiden lantas memerinci serapan anggaran itu yang di antaranya di bidang perlindungan sosial yang baru terserap 38 persen, UMKM sebesar 25 persen, sektor kesehatan yang baru terealisasi 7 persen, dan insentif dunia usaha sebesar 13 persen. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah yang juga baru terserap 6,5 persen.

    “Inilah yang harus segera diatasi oleh Komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat, sehingga serapan anggaran yang belum optimal tadi betul-betul segera diselesaikan,” tuturnya.

    Kepala Negara mengingatkan, apabila persoalan regulasi dan administrasi menjadi kendala penyerapan anggaran tersebut, maka regulasi tersebut harus direvisi agar muncul kecepatan dalam pengelolaan anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19.

    “Lakukan perbaikan dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral atau ego daerah. Saya kira penting sekali ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada,” tandasnya.

    Berita Terkait

    Dorong PBB Perkuat Kerja Sama dalam Penanganan Covid-19

    Seluruh pihak harus bekerja sama dan memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan terjangkau. Selengkapnya

    Menko Polhukam Minta Perketat Pengawasan Protokol Covid-19

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta seluruh entitas yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan negara Selengkapnya

    Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Fasilitas Kesehatan dan Pusat Karantina Pasien Covid-19

    Selain di Wisma Atlet Kemayoran, pemerintah juga menyiapkan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) di berbagai wilayah seperti di Ciloto yang Selengkapnya

    Respons Penambahan Kasus Covid-19 Harus Lihat Data Sebaran

    Presiden juga menyampaikan agar pemerintah daerah menerapkan strategi intervensi berbasis lokal dan strategi pembatasan berskala lokal, baik Selengkapnya