FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    16 07-2020

    1111

    Pemerintah Andalkan PEN Kejar Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Perajin mencanting lilin (malam) ke atas kain di industri rumahan di Rusun Marunda, Jakarta, Selasa (14/7/2020). Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan 4,8 juta UMKM mendapatkan dana stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan dana yang telah dialokasikan sebesar Rp1 triliun. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik di kuartal ke-3 dan terus mengalami tren meningkat pada kuartal ke-4, usai menghadapi tantangan berat di semester I 2020 akibat pandemi.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif pada kuartal pertama tahun 2020. Di kuartal kedua Indonesia diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif. Sementara negara tetangga masuk (negatif) lebih dalam,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi narasumber dalam Webinar FEB Universitas Hasanuddin (Unhas) dari Jakarta, Kamis (16/07/2020).

    Dalam paparannya Airlangga juga menunjukkan realisasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi emerging countries. Pada kuartal ke-2 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melemah menjadi -3,4. Sementara Malaysia -8,4, Thailand -11,1,  Singapore -12,6, Brazil -11,7, Turki -12,5, dan India -20,0.

    “Dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan adaptasi kebiasaan baru aktivitas ekonomi mulai meningkat. Kinerja pasar uang dan saham juga telah membaik, serta capital flow sudah mulai positif,” tutur Menko Airlangga.

    Pihaknya juga menyatakan bahwa beberapa indikator masih menunjukkan penurunan. Namun pada Juni 2020 Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, dan Pertumbuhan Penjualan Ritel sudah mulai bergerak naik.

    Airlangga menyatakan, sebagai bentuk penanganan Covid-19 Pemerintah telah mengaggarkan sebesar 695,20 triliun. Khusus kesehatan sebesar 87,5 triliun, perlindugan sosial 203,90 triliun, insentif usaha 120,61 triliun, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 123,46 triliun, pembiayaan korporasi 53,57 triliun, serta sektoral dan pemda 106,11 triliun.

    Dukungan Pemerintah terhadap UMKM dilakukan dalam bentuk relaksasi penilaian kualitas aset, penundaan pokok dan subsidi bunga, kredit modal kerja berbunga murah, dan penjaminan kepada Askrindo dan Jamkrindo.

    “Sampai dengan 31 Mei 2020, terdapat 13 penyalur KUR telah melaporkan pelaksanaan kebijakan KUR selama masa pandemi Covid-19,” tutur Airlangga.

    Tambahan subsidi bunga KUR, lanjut Airlangga, diberikan kepada 1.449.570 debitur dengan baki debet 46,1 triliun. Penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada  1.395.009 debitur dengan baki debet Rp40.7 Triliun, serta perpanjangan jangka waktu diberikan kepada  1.393.024 debitur dengan baki debet Rp39.9 Triliun.

    “Artinya program ini sudah berjalan. Kami sudah cek pada perbankan, sebagian besar mereka sudah melakukan restrukturisasi ini,” pungkasnya.

    Selain itu, dalam paparannya Airlangga menyatakan bahwa pandemi Covid-19 mendorong dilakukannya Transformasi Ekonomi, di mana peran teknologi informasi menjadi sangat penting disamping upaya percepatan perijinan, penyederhanaan birokrasi serta reformasi regulasi.

    Diketahui selama masa pandemi utilisasi industri sudah kurang dari 50%, gangguan rantai pasok, penurunan kegiatan ekonomi, dan peningkatan pengangguran dan kemiskinan.

    Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menjelaskan besarnya realisasi potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 mencapai USD 131 miliar. Sementara di tahun yang sama realisasi potensi ekonomi digital ASEAN mencapai USD 153 miliar.

    Dari survey yang dilakukan World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa pemuda ASEAN menghadapi tantangan dalam bekerja dan belajar jarak jauh selama Covid-19. Pemuda ASEAN juga melakukan penyesuaian terhadap Covid-19 dengan meningkatkan jejak digital. Sementara lebih dari 60% mengatakan peningkatan penggunaan digital tools seperti media sosial, e-commerce, dan online education akan menjadi permanen.

    Untuk itu Pemerintah berperan dalam kampanye untuk memperkuat pasar dalam negeri dengan gerakan #BanggaBuatanIndonesia. “Kami mendorong UMKM melakukan digitalisasi agar UMKM dapat memanfaatkan teknologi yang kini memiliki potensi besar,” tutur Airlangga.

    Kartu Prakerja, lanjut Menko Airlangga, diharapkan menjadi solusi untuk mereka yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan.

    “Kartu Prakerja akan segera di launching pada minggu ke-4 ini dengan berbagai paket yang sudah disediakan. Selanjutnya kami sedang menyiapkan program yang sifatnya offline,” tutur Airlangga.

    Usaha pemulihan ekonomi juga dilakukan Pemerintah dengan mengupayakan penemuan vaksin serta dukungan fiskal. Beberapa perusahaan domestik telah memulai upaya pencarian vaksin Covid-19 baik mandiri maupun bekerjasama dengan perusahaan di luar negeri.

    Bentuk kerjasama ini berpotensi mendapatkan fasilitas super deduction berupa pengurangan penghasilan bruto hingga 300% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

    “Tahun 2021 Pemerintah telah menganggarkan dana vaksin untuk 170 juta penduduk dan Pemerintah juga sudah menyiapkan super deduction untuk penelitian pengembangan penemuan vaksin,” ujar Airlangga.

    Berita Terkait

    Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1445H Jatuh pada Rabu 10 April 2024

    Menteri Yaqut berharap dengan hasil isbat ini, seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idulfitri bersama-sama dengan penuh sukacita. Selengkapnya

    Semboyan Kemajemukan Sulut Sejalan dengan Prinsip Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

    Semboyan “Torang Samua Basudara”, betul-betul dijadikan semangat untuk mendorong pembangunan daerah oleh seluruh masyarakat dan jajaran Selengkapnya

    Presiden Tegaskan Potensi Demografi dan Tantangan Indonesia

    Menurut Presiden, Indonesia memiliki kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik karena 68 persen penduduknya berada dalam rentang usia p Selengkapnya

    Presiden Minta Segera Integrasikan Layanan pada Portal Nasional

    Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat lebih dari 27.000 aplikasi yang ada di tingkat pusat dan daerah. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA