Integrasikan Layanan Publik, Pemerintah Siapkan Aplikasi Super

Jakarta, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika memfasilitasi dan mempermudah masyarakat agar bisa mengakses layanan perizinan pemerintah tanpa harus mendatangi berbagai Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk mengurus izin yang dibutuhkan. Bahkan, Pemerintah tengah menyiapkan aplikasi super untuk mempermudah masyarakat pengguna.

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Bambang Dwi Anggono mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 75 kementerian dan lembaga yang sudah menyediakan pelayanan publik secara online.

“Dari 34 kementerian dan 30 kementerian teknis ditambah lembaga pemerintah yang memberikan, ada begitu banyak layanan yang saat ini masyarakat harus mengakses secara satu per satu.  Tetapi sekarang sudah ada sistem online single submission secara nasionalnya,” tuturnya ketika menjadi pembicara pada Katadata Forum Virtual Series "Disrupsi Digital untuk Pelayanan Publik" dari Jakarta, Selasa (14/07/2020).

Menurur Direktur LAIP Ditjen Aptika, dari sisi masyarakat sendiri, mereka sudah mahirlah yang menggunakan seluler, sudah biasa mengakses layanan berbasis cloud. Namun demikian, walaupun layanan di beberapa K/L bersifat sama dan terintegrasi, menurut Bambang kesiapan Pemerintah dalam menyediakan sebuah layanan terpadu tersebut masih menjadi tantangan tersendiri. 

"Eksekusi di daerah masih harus datang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini masih menjadi satu kendala yang akan kita hadapi bersama termasuk soal konsep integerasi data pada program Pra-Kerja," ungkapnya.

Pemerintah kini memiliki  pekerjaan rumah untuk melakukan intergasi layanan antaralembaga agar kualitas layanan publik meningkat.

“Untuk bisa memastikan bahwa seluruh data yang dari pemerintah itu bisa terintegrasi antarlembaga, antarsektor, sehingga kualitas pelayanan publik kita bukan hanya sekadar bisa diakses, tapi bisa diakses secara terpadu. Jadi kami melihat dan merasa inilah “Pekerjaaan Rumah Pemerintah” jelas Direktur Bambang.

Direktur LAIP Ditjen Aptika menilai satu hal yang menarik ketika awal pandemi di mana seluruh aktifitas pekerjaan di kantor beralih menjadi Work From Home (WFH). Kondisi itu menjadi pemicu pemanfaatan layanan daring secara meluas.

"Rutiitas kegiatan tatap muka pada layanan publik beralih ke online. Dan membutuhkan upaya agar layanan publik tidak sampai terhenti. Karena itu Kominfo menyiapkan pembangunan infrastruktur agar masyarakat akses informasi ke masyarakat bisa sampai ke pelosok daerah," paparnya.

Lebih lanjut, Direktur Bambang menyatakan pemerintah kini sedang menyiapkan pelayanan publik melalui super apps dalam satu aplikasi pelayanan publik yang bisa diakses bersama termasuk pada program Pra-Kerja nantinya.  “Jadi, di sisi yang lain kami ingin masyarakat tidak perlu mengunjungi banyak situs, melainkan cukup mengakses dengan sistem terpadu,” tutupnya. Selain Direktur LAIP, Webinar tersebut diisi oleh Direktur Operasi Kartu Prakerja  Hengki Sihombing, dan Chief Information Officer Investree Dickie Widjaja. (hm.ys)