Kolaborasi untuk Akselerasi Indonesia Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi
Visi Indonesia Emas 2045 tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dimana Indonesia perlu mengubah pende Selengkapnya
Jakarta, Kominfo - Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB periode 2020-2022 merupakan tempat Indonesia menunjukan sikap yang konstruktif, untuk majukan penghormatan HAM.
"Dengan memegang teguh prinsip universality dan non-diskriminasi," ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Lutfi Rauf dalam FGD membahas “Isu-isu Pokok HAM dan Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB, di Bogor, Kamis (09/07/2020).
Menurut Lutfi Rauf, keanggotaan di Dewan HAM juga akan dimanfaatkan untuk pemajuan dan penghormatan HAM nasional dan mendorong penghormatan HAM di kawasan.
"Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB ini merupakan salah satu bentuk nyata amanat konstitusi, dan penegasan komitmen Indonesia dalam penerapan norma HAM, baik nasional, regional, dan global," ungkapnya.
FGD diselenggarakan oleh Kedeputian II Bidkoor Pollugri dan diikuti oleh peserta dari K/L terkait, antara lain, Kemlu, Kemdagri, Kemensos, Kemenko PMK, Kementerian Agama, Kemkumham, Kemen PPPA, Kemenkominfo, Kejaksaan dan Bappenas.
Diskusi menghadirkan empat narasumber yaitu Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik; Direktur HAM & Kemanusiaan, Kemlu, Achsanul Habib; Direktur Kerja Sama HAM, Kemkumham, Bambang Iriana Djajaatmadja; dan Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kemlu Purnomo Ahmad Chandra.
Peserta diskusi sepakat bahwa ada agenda pembahasan di Dewan HAM PBB berkorelasi dengan isu HAM yang terjadi di dalam negeri, sehingga perlu disiapkan langkah-langkah yang dapat menyeimbangkan tuntutan publik domestik dan komunitas internasional.
Selain itu, disepakati pula, kontribusi aktif semua elemen, baik pemerintah, maupun organisasi kemasyarakatan, serta stakeholders terkait lainnya dalam upaya pemajuan dan pelindungan HAM nasional.
Peserta diskusi juga sepakat bahwa di kawasan ASEAN, Indonesia masih merupakan negara terdepan dalam pemajuan dan penghormatan HAM, meskipun mempunyai tantangan-tantangan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan strategi mendorong pemajuan penghormatan HAM di ASEAN.
Visi Indonesia Emas 2045 tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dimana Indonesia perlu mengubah pende Selengkapnya
Program BERKAH merupakan upaya win-win solution bagi para mitra Co-Branding untuk mempromosikan barang dan jasa kepada masyarakat Indonesia Selengkapnya
Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 adalah tanggal 31 Maret 2024. Selengkapnya
Wapres berharap akan ada tindak lanjut antara pengusaha Selandia Baru dengan pengusaha di Indonesia terkait peningkatan kemitraan untuk mena Selengkapnya