Jakarta, Kominfo- Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya bahwa kondisi dunia saat ini tengah mengalami krisis, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi. Oleh sebab itu, Presiden meminta seluruh jajarannya untuk memiliki sense of crisis yang sama dan bekerja lebih keras lagi.

“Pada kondisi krisis, kita harusnya kerja lebih keras lagi. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat. Itu yang saya inginkan pada kondisi sekarang ini. Membuat Permen (Peraturan Menteri) yang biasanya mungkin 2 minggu ya sehari selesai, membuat PP (Peraturan Pemerintah) yang biasanya sebulan ya 2 hari selesai, itu loh yang saya inginkan,” tegas Presiden saat memimpin rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (07/07/2020).

Kepala Negara juga mendorong jajarannya untuk tidak hanya bekerja dengan menggunakan cara-cara yang biasa. Lebih lanjut, Presiden meminta agar jajarannya membuat terobosan dalam melaksanakan prosedur, misalnya dengan menerapkan smart shortcut.

“Kita harus ganti channel dari ordinary pindah channel ke extraordinary. Dari cara-cara yang sebelumnya rumit, ganti channel ke cara-cara cepat dan cara-cara yang sederhana. Dari cara yang SOP (standar operasional prosedur) normal, kita harus ganti channel ke SOP yang smart shortcut. Gimana caranya? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara lebih tahu dari saya, menyelesaikan ini. Kembali lagi, jangan biasa-biasa saja,” jelasnya.

Di bidang ekonomi, Presiden menyebut bahwa prediksi ekonomi dunia juga kurang menggembirakan. Menurut informasi yang Presiden terima dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kontraksi ekonomi global diprediksi mencapai minus 6 hingga 7,6 persen.

“Kalau kita ini tidak ngeri dan menganggap ini biasa-biasa saja, waduh, bahaya banget. Belanja juga biasa-biasa saja, spending kita biasa-biasa saja, enggak ada percepatan,” imbuhnya.

Kontraksi ekonomi tersebut sudah dialami oleh Indonesia di kuartal pertama, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 2,97 persen, turun dari yang biasanya 5 persen. Meskipun angka di kuartal kedua belum keluar, tetapi Presiden mengingatkan agar jajarannya berhati-hati mengingat terdapat penurunan permintaan, penawaran, dan produksi.

“Dari demand, supply, production, semuanya, terganggu dan rusak. Ini kita juga harus paham dan sadar mengenai ini. Karena apa? Ya mobilitasnya kita batasi. Mobilitas dibatasi, pariwisata anjlok. Mobilitas dibatasi, hotel dan restoran langsung anjlok, terganggu. Mal ditutup, lifestyle anjlok, terganggu,” tandasnya.

Percepatan Belanja Anggaran

Kepala Negara meminta jajarannya untuk mempercepat belanja pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Kuartal ketiga tahun ini akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi. 

“Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang. Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), ya sudah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan insyaallah juga akan lebih mudah,” ujarnya.

Menurutnya, belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi saat ini. Maka itu, Presiden meminta agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah tersebut dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan di masa yang membutuhkan upaya luar biasa ini.

“Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun,” kata Presiden.

Lebih jauh, Kepala Negara meminta jajarannya untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Selain itu, pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.

“Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini,” tuturnya.

“Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita,” imbuh Presiden.

Terkait dengan kebutuhan medis, Presiden Joko Widodo mengungkap bahwa saat ini sejumlah kebutuhan medis untuk penanganan pandemi Covid-19 telah mampu diproduksi di dalam negeri. Di antaranya ialah stok obat, alat uji PCR, hingga alat uji cepat Covid-19.

“Jangan ada lagi beli yang dari luar apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD (alat pelindung diri) 17 juta produksi kita per bulan. Padahal kita pakainya hanya kurang lebih 4 sampai 5 juta (unit). Hal-hal seperti ini saya mohon Bapak/Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah dan problem yang kita hadapi,” ucapnya.

Menutup arahannya, Kepala Negara sekali lagi mengingatkan jajarannya untuk dapat bekerja luar biasa melebihi apa yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Sejumlah hal menurutnya masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan pelaksanaannya untuk kebutuhan masyarakat luas.

“Jangan sampai menganggap kita ini masih pada situasi biasa-biasa saja. Saya melihat stimulus ekonomi ini belum (tuntas), bansos sudah lumayan, kesehatan masih perlu dipercepat, stimulus ekonomi baik untuk yang UMKM maupun yang tengah dan gede, belum (tuntas),” ujarnya.