Masuki Era Digital, Kominfo Kembangkan Literasi Digital untuk Masyarakat

Jakarta, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun dan mengembangkan program untuk mempercepat masyarakat Indonesia memasuki era digital.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan, menyebutkan ada tiga pilar yang turut mendorong dalam melakukan percepatan transformasi digital di Indonesia, yaitu; infrastruktur, regulasi, dan ekosistem.

“Pertama kita fokus ke masyarakat, lalu ekonomi dan selanjutnya pemerintahan,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam webinar “Transforming ASEAN: Nation Digital Literacy Driving Towards Digital Prosperity”, dari Jakarta, Kamis (11/06/2020).

Di Indonesia transformasi digital adalah keharusan. Bahkan, menurut Dirjen Semuel, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan bagaimana untuk mempercepat dan selesai di tahun 2022 karena banyaknya permintaan dan masyarakat sudah sangat menantikan untuk norma baru atau yang kita sebut sebagai transisi digital.

“Sebelumnya, transformasi digital akan dirampungkan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan hingga 2024. Namun, karena ada pandemi jadi dipercepat,” terangnya.

Namun demikian, hal itu bukan tanpa hambatan. Dirjen Aptika menyatakan selain memberikan manfaat, ruang digital juga dapat memberikan masalah. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mengedukasi dan mempersiapkan masyarakat agar dapat memasuki ranah baru.

"Contohnya hoaks. Indonesia punya masalah besar di hoaks dan penipuan/scamming. Untuk itu, kami (Kominfo) punya program literasi digital agar  ranah digital dan menjadikannya kenyataan dengan membuka potensi mereka (masyarakat)," tandasnya.

Literasi Digital, menurut Dirjen Semuel, tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja, oleh karena itu, saat ini Kementerian Kominfo memiliki program Gerakan Nasional Literasi Digital (Siberkreasi) dan sudah diikuti oleh 100 institusi dan komunitas tentang bagaimana menjalankan literasi digital di Indonesia. 

Digital Talent dan Digital Literacy Framework

Lebih jauh Dirjen Aptika menguraikan, program literasi digital memiliki sub program, yakni; pertama adalah stophoaks.id tentang bagaimana menghentikan penyebaran hoaks di ranah digital.

“Kedua, kami memproduksi banyak publikasi tentang literasi digital, beberapa diantaranya tentang pola parenting di dunia digital. Kami memiliki lebih dari 100 literasi yang dipublikasi, dan kami mengedukasi para sukarelawan yang disebut pandu digital,” paparnya.

Guna menjadikan gerakan itu lebih besar, Kementerian Kominfo membutuhkan banyak sukarelawan untuk bekerja sama, dan juga berkolaborasi dengan para influencer serta komunitas untuk mengedukasi bagaimana cara mabuat konten yang bagus dan sebagainya.

Berkaitan dengan literasi digital, Dirjen Semuel menerangkan, Kominfo memiliki tiga framework untuk digital talent dan bagaimana cara untuk mengembangkannya karena Indonesia saat ini membutuhkan banyak talenta digital.

“Jadi, kami membaginya ke dalam 3 level yang meliputi; Basic Digital Skill (memberikan ketrampilan dasar untuk masyarakat yang ditargetkan mencapai 50 juta user ke depannya, Intermediate Digital Skill, dan Advanced Digital Skill (memberikan beasiswa kepada advanced level talent/digital talent scholarship),” tuturnya.

Agar menjadikan literasi digital lebih dikenal, Dirjen Aptika menuturkan, pertama Kementerian Kominfo menyiapkan infrastruktur karena tanpa infrastruktur digital tidak dapat menghubungkan masyarakat ke dunia digital. Kedua, menyiapkan regulasinya. 

Lebih lanjut, pada literasi digital, guna membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan merubah tingkah laku ke perilaku digital higienis serta kebiasaan dan menambah keterampilan digital, saat ini Indonesia memiliki payung hukum UU ITE dan sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

“Jadi, tahun ini kami berencana menyelesaikan semua tapi karena pandemi jadi harus tertunda namun kami berusaha mempercepat karena kami butuh regulasi tersebut agar dapat memerikan payung untuk transformasi digital di Indonesia,” imbuhnya.

Sedangkan pada sektor ekonomi digital, kata Dirjen Semuel, Kementerian Kominfo memfasilitasi ide baru dan juga fokus kepada cara agar Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) ikut serta menjadi bagian dari perkembangan ekonomi digital.

“Kami sudah membantu 10.000 UMKM dan mengikutsertakan mereka tapi kami masih memiliki UMKM yang belum ikut serta,”pungkas Dirjen Aptika.

Kepada peserta Webinar, Dirjen Semuel menyampaikan, dalam penyelenggaraa pemerintahan sudah diterapkan mengembangkan sistem pemerintahan digital. Meski saat ini masih fokus tentang bagaimana mengintegrasikan dan mengembangkan lagi, dan berencana memiliki super-app untuk masyarakat.

“Jadi akan ada aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dengan layanan pemerintah. Inilah yang bisa kami sampaikan kepada kalian, fokus kami adalah tentang bagaimana menyiapkan masyarakat kita agar bisa merangkul dan menerima sistem digital sebagai bagian keseharian mereka,” tandasnya. (hm.ys)