Masuki Tatanan Normal Baru, Pendidik Perlu Lakukan Inovasi Pembelajaran

Jakarta, Kominfo – Dampak yang ditimbulkan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) sangat luas dan bersifat multidimensi, termasuk di bidang pendidikan keagamaan. Untuk itu, lembaga yang bertanggung jawab di bidang pendidikan ini perlu berinovasi dalam mencari metode pembelajaran yang lebih efektif, terutama memasuki tatanan normal baru (new normal).

“Kita mengajak pengelola pesantren, guru, orang tua, santri dan calon santri, para pakar pendidikan dan perlindungan anak agar diperoleh solusi terbaik untuk pendidikan anak. Misalnya dengan inovasi bentuk pembelajaran kelompok-kelompok kecil dan penyesuaian kurikulum dengan format pembelajaran jarak jauh. Hal ini perlu dilakukan karena adanya perbedaan karakter antara belajar tatap muka dengan belajar jarak jauh,” ujar Wakil Presiden RI (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional Virtual yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT), Rabu (24/06/2020).

Dalam acara yang bertema “Madrasah Diniyah Takmiliyah: Hambatan dan Harapan Menghadapi New Normal” dan ditayangkan langsung melalui aplikasi zoom dan kanal Youtube FKDT Pusat tersebut, Wapres menyampaikan bahwa inovasi perlu dilakukan karena ilmu agama tidak bisa hanya didekati semata dengan cara mengalihkan pengetahuan ke peserta didik (transfer of knowledge). Tetapi juga perlu ditekankan pada internalisasi dan penanaman nilai kepada peserta didik.

“Ilmu agama yang berupa pengetahuan dapat dicarikan solusinya dengan belajar di rumah melalui internet. Namun hal itu tidak bisa menjadi solusi untuk internalisasi dan penanaman nilai keagamaan, karena memerlukan tatap muka langsung (muwajahah/mushafahah) dan keteladanan (uswah hasanah) dari pembimbing rohani (mursyid/murabbi),” ungkap Wapres.

Wapres menekankan pentingnya melindungi dan menjamin hak para peserta didik. Hal ini dikarenakan jumlah peserta didik Madrasah Diniyah Takmiliyah sangat besar, yakni sebanyak 6.369.382 orang santri dari 86.390 lembaga di seluruh Indonesia, dengan tenaga pendidik berjumlah 451.823 orang. Untuk itu, diperlukan perhatian yang serius dari seluruh pihak terkait.

“Besarnya jumlah tersebut menuntut perhatian kita semua dalam menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta berupaya mematuhi protokol kesehatan di masa new normal ini agar terhindar penularan virus Covid-19,” imbau Wapres.

Wapres juga mengatakan bahwa penerapan tantanan normal baru memiliki tantangan tersendiri bagi pesantren dan sekolah keagamaan berbasis asrama. Mengingat saat ini masih banyak pesantren yang memiliki sarana dan prasarana yang sangat minim, serta belum ada standar baku perbandingan jumlah santri dan luas kamar tidur, sehingga sangat sulit untuk menerapkan physical distancing.

“Pembukaan kegiatan sekolah/madrasah dan perlindungan kesehatan menjadi dilema yang sangat sulit bagi pemerintah. Hasil studi di beberapa negara menunjukkan bahwa gangguan pada pendidikan dapat menyebabkan dampak jangka panjang terutama bagi kelompok rentan. Bagi kelompok ini, pendidikan tidak hanya memberikan keamanan dan perlindungan tetapi yang lebih penting adalah juga harapan untuk masa depan,” terangnya.

Di sisi lain, Wapres mengatakan bahwa selama ini belajar di rumah masih menimbulkan persoalan ketidaksetaraan dimana banyak rumah tangga yang tidak dapat memiliki akses terhadap internet. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik, tahun 2018, ada sekitar 61% anak tidak memiliki akses internet di rumahnya.

“Untuk itu, perlu disiapkan bagaimana belajar di rumah dapat tetap efektif dan anak dapat terlayani pendidikannya dengan menyesuaikan kondisi anak, ketersediaan koneksi internet, infrastruktur, dan fasilitas untuk belajar berbasis daring, terutama di wilayah yang akses internet sangat terbatas. Dalam hal ini, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan dan langkah untuk memberikan fasilitas yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh,” paparnya.

Mengakhiri sambutannya, Wapres menyampaikan penghargaan yang tinggi atas penyelenggaraan seminar nasional ini. Ia berharap kepada seluruh peserta seminar nasional untuk secara bijak bersama memikirkan upaya perlindungan terbaik bagi anak-anak sekolah atau madrasah sebagai generasi penerus bangsa dengan tetap melindungi mereka dari pandemi Covid-19.

“Bagaimana Saudara-saudara mencari inovasi cara belajar mengajar yang dapat menjawab berbagai tantangan dan dilema seperti saya sebutkan di atas. Inisiatif dan kreatifitas para pendidik akan sangat membantu pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat,” tandasnya.

Sebelumnya Ketua Umum FKDT Lukman Hakim menyampaikan bahwa saat ini Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berjumlah lebih dari 82 ribu masih mengalami kendala di antaranya sarana dan prasarana yang belum memadai, kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum terpenuhi, keterbatasan pendanaan, serta terbatasnya kepedulian semua pihak. Namun, keterbatasan tersebut tidak menyurutkan langkah Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk terus menjadi penebar dan memajukan pendidikan Islam di Indonesia.

“Sehingga dengan kondisi tersebut, peran dan dukungan pemerintah baik pusat dan daerah sangat berarti untuk pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah,” tutur Lukman.

Seminar yang dipandu oleh Ketua DPP FKDT Suwendi ini menghadirkan tiga pembicara utama yakni Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya), perwakilan dari Kementerian Kesehatan Fidiansjah, dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.