Awas Hoaks! Antre Panjang di Pelabuhan Gilimanuk Awal April 2024
Fakta dari akun Instagram resmi @poldabali klaim video antrean panjang itu hoaks. Selengkapnya
Jakarta, Kominfo – Beredar seruan yang dikaitkan dengan hasil rapat antara, Walikota Tangerang Selatan, Wakil Walikota, Camat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tangsel.
Konten yang tersebar secara berantai di media sosial itu, memuat hasil rapat untuk mengumpulkan data diri termasuk alamat rumah para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan nonASN. Permintaan data diri tersebut kemudian dikaitkan dengan kepentingan politik calon petahana pada Pilkada Tangerang Selatan.
Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penelusuran dan mendapatkan fakta bahwa Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie membantah isu tersebut.
“Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak pernah mengadakan rapat untuk mengumpulkan data diri ASN dan Non ASN,” jelas Benyamin Davnie
Hal senada juga dikatakan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tangerang Selatan. Mereka membantah pendataan pegawai ASN dan nonASN Kota Tangerang Selatan dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020.
“Pemkot Tangerang Selatan memang sedang melakukan pendataan ASN dan Non ASN Tangerang Selatan untuk mengetahui jumlah real pegawai. Pendataan ASN dan Non ASN tersebut dilakukan untuk kepentingan pengaturan jadwal kerja terkait persiapan penerapan era kenormalan baru sebagai upaya pencegahan Covid-19,” tandas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tangsel.
Berikut daftar lengkap hoaks dan disinformasi yang telah diidentifikasi Tim AIS Kementerian Kominfo, Sabtu (20/06/2020):
Fakta dari akun Instagram resmi @poldabali klaim video antrean panjang itu hoaks. Selengkapnya
STIN menegaskan mereka hanya melaksanakan hak konstitusional dan menggunakan hak pilihnya, bukan melakukan operasi intelijen seperti yang di Selengkapnya
Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta, klaim dalam unggahan video tersebut tidak benar. Selengkapnya
Klaim terkait pengurusan STR Seumur Hidup bagi named dan nakes sebelum tanggal 1 Februari 2024 adalah tidak benar. Selengkapnya