FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    29 05-2020

    915

    Fokus Proyek Strategis Berdampak ke Rakyat, Ini 4 Arahan Presiden Soal PSN

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Pekerja memindahkan pembatas jalan pada proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (16/5/2020). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sejumlah proyek infrastruktur seperti Jalan Tol Cisumdawu yang merupakan proyek strategis nasional tetap berlanjut dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat selama pandemi Covid-19. - (antarafoto)

    Jkaarta, Kominfo - Agenda-agenda strategis di bidang-bidang mendasar dan berdampak besar bagi kehidupan rakyat harus terus berjalan. Seperti misalnya agenda di bidang pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga kesehatan tidak boleh dilupakan begitu saja meski saat ini pemerintah tengah fokus menangani pandemi Covid-19.

    Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19. Rapat tersebut digelar melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (29/05/2020).

    “Walaupun saat ini kita tengah menghadapi pandemi tapi agenda-agenda strategis yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita yang menjadi prioritas bagi kepentingan nasional tidak boleh berhenti dan tetap harus kita lanjutkan,” ujarnya.

    Dalam bidang kesehatan, misalnya, pemerintah masih memiliki agenda besar untuk menurunkan tingkat stunting, pemberantasan sejumlah penyakit endemik, juga edukasi mengenai penerapan gaya hidup sehat yang harus tetap dilaksanakan.

    “Ini artinya kita harus fokus menangani dan mengendalikan Covid tapi agenda-agenda strategis yang berdampak besar bagi kehidupan rakyat juga tidak boleh dilupakan,” imbuhnya.

    Selanjutnya, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk memprioritaskan percepatan sejumlah PSN yang berdampak langsung bagi pemulihan ekonomi nasional dan penguatan ekonomi rakyat. Presiden mencatat beberapa PSN yang sangat penting dalam hal itu, misalnya program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma agraria, perhutanan sosial, hingga peremajaan perkebunan rakyat.

    “Saya ingin memastikan bahwa program-program prioritas ini tetap berjalan, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat,” tutur Presiden.

    Sementara itu, Presiden juga menyampaikan evaluasi mengenai masih ditemukannya banyak hambatan dalam PSN yang utamanya mengenai urusan pembebasan lahan. Terhadap kendala tersebut Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya untuk dapat menyelesaikan hal tersebut dengan segera.

    Adapun mengenai usulan beberapa PSN baru yang sebanyak 245 proyek strategis, Kepala Negara meminta jajarannya untuk mengkaji secara rinci mengenai prioritas dari proyek-proyek usulan tersebut. Selanjutnya, dari hasil kajian yang ada, ditentukan mana saja yang memang dapat didahulukan dan diprioritaskan.

    “Saya minta untuk betul-betul dilihat di lapangan, dihitung, dan dikalkulasi secara rinci mana yang direkomendasi dan mana yang tidak direkomendasi. Prioritaskan benar-benar proyek yang memiliki daya ungkit besar terhadap pemulihan ekonomi pascapandemi,” tandasnya.

    Berita Terkait

    Wapres Paparkan Strategi Tingkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

    Digitalisasi juga masih menjadi tantangan lain karena telah menimbulkan kesenjangan dan marginalisasi digital, Selengkapnya

    Wapres Paparkan Strategi Digitalisasi Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN

    Integrasi ekonomi ASEAN tidak mungkin terlepas dari kebutuhan untuk mentransformasi ASEAN menjadi kawasan digital demi meraup sebanyak-banya Selengkapnya

    Langkah Strategis Selesaikan Pegawai Non-ASN

    Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah memberikan ruang untuk pengalihan Selengkapnya

    Dialog Bersama Nelayan, Presiden Serap Tiga Aspirasi Nelayan

    Selain itu, para nelayan juga menyampaikan soal pendangkalan di wilayah mereka. Untuk itu, Presiden akan memerintahkan Menteri Pekerjaan Umu Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA